Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 108 Tahun 2015

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM, NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI, PENYELENGGARA MENARA TELEKOMUNIKASI, GOLONGAN RETRIBUSI, KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF, STRUKTUR, BESAR DAN MASA RETRIBUSI, WILAYAH PEMUNGUTAN,TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, KEBERATAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KADALUWARSA PENAGIHAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, INSENTIF PEMUNGUTAN, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Barat Nomor 108 Tahun 2015 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna Barat

Nomor

108

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Laworo

Tanggal Penetapan

04 Mei 2015

Tanggal Pengundangan

04 Mei 2015

Tanggal Berlaku

04 Mei 2015

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2015 No 108

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 458 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 108 TAHUN 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGENDALIAN-MENARA TELEKOMUNIKASI-RETRIBUSI
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, Berita Daerah Kabupaten Muna Barat tahun 2015 No 108
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah maka dipandang perlu untuk menindak lanjuti ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 tentang Pajak Daerah dari Retribusi Daerah; b. bahwa dalam rangka pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dilakukan melaiui penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun; 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 18 Tahun 2009 Nomor PRJ /M/2009, Nomor : 19/PER/M.KQMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 Tanggal 30 Maret - 2009 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 13 tahun 2015 KETENTUAN UMUM, NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI, PENYELENGGARA MENARA TELEKOMUNIKASI, GOLONGAN RETRIBUSI, KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA, CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF, STRUKTUR, BESAR DAN MASA RETRIBUSI, WILAYAH PEMUNGUTAN,TATA CARA PEMUNGUTAN, TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN, KEBERATAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, KADALUWARSA PENAGIHAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, INSENTIF PEMUNGUTAN, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2015. 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 108 Tahun 2015

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT