Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 49 Tahun 2017
Perbup ini mengatur mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2017, yang meliputi; Penetapan Rincian Dana Desa; Penyaluran Dana Desa; Penggunaan Dana Desa; Pelaporan Dana Desa; Sanksi
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dinyatakan tidak berlaku lagi.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 54 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017, perlu ditetapkan pedoman teknis penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa, yang melingkupi: Tujuan dan Prinsip Prioritas Penggunaan Dana Desa; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Pembinaan dan Pengawasan; Partisipasi Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 56 Tahun 2017
PENGANGGARAN - PELAKSANAAN - PERTANGGUNGJAWABAN - BELANJA TAK TERDUGA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 56
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Tak Terduga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat 4 Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana Telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Perubahan kedua atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dengan Peraturan Bupati;
Bahwa untuk tertib administrasi pengelolan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana non alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat, perlu diatur dalam Peraturan Bupati
Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja tak terduga, yang melingkupi: Ruang Lingkup dan Asas Umum; Penganggaran; Pelaksanaan; Pertanggungjawaban dan Laporan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 57 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Nomor 1 Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi : Asas Pengelolaan Keuangan Desa; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; APBDesa; Pengelolaan; Pembinaan dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 58 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang No. 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
Peraturan ini mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. melingkupi: Struktur Organisasi; Tugas dan Fungsi; Organisasi Pemerintah Desa; Tata Kerja;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Maret 2017.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 59 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Lembaga Masyarakat Adat Sarano Liwu (LEMASLI)
ABSTRAK:
Bahwa keberadaan adat istiadat di Kabupaten Muna Barat yang sarat nilai budaya yang wajib di pelihara serta dilestarikan dalam upaya pengembangan dan membangun kearifan lokal yang berfungsi mencegah timbulnya konflik sosial melalui pemberdayaan lembaga masyarakat adat;
Bahwa penanganan konflik sosial harus dilaksanakan secara senergi, terpadu, dan terkoordinasi serta salah cara penyelesaian konflik sosial adalah melalui pendekatan antropologi budaya, serta soft power dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat, sebagai obyek yang terhimpun dalam sebuah lembaga masyarakat adat;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012
Perbup ini mengatur mengenai Pembentukan Lembaga Masyarakat Adat, yang meliputi; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Kelembagaan; Peran Pemerintah Daerah; Pendanaan; Peran Masyarakat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 60 Tahun 2017
STANDAR BIAYA - PETUNJUK TEKNIS - BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN - JAMINAN PERSALINAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Kabupaten Muna Barat
ABSTRAK:
Bahwa agar pengelolaan keuangan daerah dapat terselenggara secara komprehensif, terpadu serta memudahkan dalam pelaksanannya maka perlu disusun standar biaya dan petunjuk teknis pelaksanan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2015; Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2016
Perbup ini mengatur standar biaya dan petunjuk teknis pelaksanaan Bantuan Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat, yang meliputi; Maksud, Tujuan dan Sasaran; Penyelenggara BOK dan Jampersal; Mekanisme Pelaksanaan BOK dan Jampersal; Ruang Lingkup; Komponen Pembiayaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2017.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 62 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2017 NOMOR 62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Reklame ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
Bahwa agar pajak reklame dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Reklame, yang meliputi: Nama, Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Masa Pajak; Tata Cara Pemungutan; Pelaksanaan dan Pengawasan; Insentif Pemungutan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 63 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Muna Barat Tahun 2017 maka perlu dilakukan perencanaan yang sistematik melalui Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
Bahwa asumsi- asumsi awal tentang kerangka ekonomi daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nonior 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 49 Tahun 2017; Keputusan Bupati Muna Barat Nomor 5 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Muna Barat Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 64 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
bahwa Pajak mineral bukan logam dan batuan merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu pajak Kabupaten/ Kota
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang meliputi: Objek dan Subjek Pajak; Dasar Pengenaan; Tarif dan Cara Penghitungan Pajak; Masa Pajak dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak; Surat Tagihan Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Keberatan dan Banding; Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kedaluarsa Penagihan; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 2017.
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
