Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

Menemukan 34 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2017

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut :

Mencabut Perda Kab. Limapuluh Kota No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Limapuluh Kota No. 3 Tahun 2015

Download :
Perda Kab. 50 Kota 2017-2.pdf

Abstrak

hak keuangan dan administratif dprd

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 jo pasal 29 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dimaksud.
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 28 Tahun 1999 UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 UU No. 15 Tahun 2004 UU No. 33 Tahun 2004 UU No. 12 Tahun 2011 UU No. 17 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 58 Tahun 2005 PP No. 18 Tahun 2017
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada: a. APBD, meliputi: Uang Representasi, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Alat Kelengkapan, dan Tunjangan Alat Kelengkapan lain. b. Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi: 1. tunjangan komunikasi intensif, dan 2. tunjangan reses.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
Mencabut Perda Kab. Limapuluh Kota No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Limapuluh Kota No. 3 Tahun 2015
32

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017

Kemandirian dan Ketahanan Pangan

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perda Kab. 50 Kota 2017-1.pdf

Abstrak

pangan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan

ABSTRAK:

a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas: b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang bagi masyarakatnya secara merata di seluruh wilayah daerah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal: c. bahwa agar terwujudnya ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, sesuai dengan amanat yang tertuang didalam Peraturan Peramerintah Nomor 17 Tahuh 2015 Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi maka perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah:
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 12 Tahun 2011 UU No. 18 Tahun 2012 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 17 Tahun 2015 Permendagri No. 80 Tahun 2015 Perda Kab. Limapuluh Kota No. 6 Tahun 2016
Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah kemandirian pangan, ketahanan pangan, keamanan pangan: manfaat pangan, pemerataan pangan, berkelanjutan: dan keadilan pangan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2017.
31

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota No. 35 Tahun 2017

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Perbup No 35 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Cadangan Pangan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan masyarakat, guna memenuhi kebutuhan, mengantisipasi keadaan darurat transien dan gejolak harga pangan, perlu mengalokasikan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; bahwa untuk memenuhi maksud dari Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kemandirian dan Ketahanan Pangan, maka perlu diatur ketentuan tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
UU No 12 Tahun 1956; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 18 Tahun 2012; UU No 23 Tahun 2014; PP No 17 Tahun 2015; Keppres No 83 Tahun 2006; Permendagri No 6 Tahun 2001; Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 22 Tahun 2005; Permendagri No 30 Tahun 2008; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 10 Tahun 2011; Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 15 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lima Puluh Kota No 1 Tahun 2017; dan Perbup Kabupaten Lima Puluh Kota No 67 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini memuat tentang : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sasaran; Organisasi Pelaksana; Pengelolaan Cadangan Pangan; Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
8 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2017

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan Hidup

Download :
Perda Kab. 50 Kota 2017-5.pdf

Abstrak

lingkungan hidup

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ABSTRAK:

a. bahwa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kekayaan yang berasal dari lingkungan hidup berupa sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan di segala bidang kehidupan: b. bahwa modal dasar tersebut harus dilindungi, dipelihara, dilestarikan dan dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota pada khususnya, dan keselarasan serta keseimbangan manusia dehgan lingkungan hidup dan ekosistemnya pada umumnya, c. bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat sehingga menuntut tanggungjawab, keterbukaan dan peran Pemerintah daerah serta anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup dan ekosistemnya:
UU No. 12 Tahun 1956 UU No. 26 Tahun 2007 UU No. 32 Tahun 2009 UU No. 12 Tahun 2011 UU No. 23 Tahun 2014 PP No. 41 Tahun 1999 PP No. 54 Tahun 2000 PP No. 4 Tahun 2001 PP No. 74 Tahun 2021 PP No. 82 Tahun 2021 PP No. 27 Tahun 2012 PP No. 101 Tahun 2014 PP No. 46 Tahun 2016 PermenLH No. 15 Tahun 2011 PermenLH No. 05 Tahun 2012 Permendagri No. 80 Tahun 2015 Perda Kab. Limapuluh Kota No. 15 Tahun 2016
Ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
Mencabut Perda Kab. Limapuluh Kota No. 11 Tahun 2003
81

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT