Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Daerah dari Bupati kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien, serta untuk percepatan dan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, maka perlu dilakukan pelimpahan sebagian wewenang Badan Pendapatan Daerah kepada Pemerintah Desa.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.21 Tahun 2023; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.3 Tahun 2024; PP No.35 Tahun 2023; Perda Kabupaten Nunukan No.1 Tahun 2024; PerBup Nunukan No.7 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pelimpahan Kewenangan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 16 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah atas pembentukan produk hukum daerah diperlukan pedoman berdasarkan cara dan metode yang pasti, baku dan standar.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.21 Tahun 2023; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.76 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; Perencanaan; Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan; Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbentuk Penetapan; Pembahasan Produk Hukum Daerah; Pengharmonisasian Rancangan Perda dan Peraturan Bupati; Fasilitasi dan Evaluasi; Nomor Register; Penetapan, Penomoran, Pengundangan, dan Autentifikasi; Penyebarluasan; Partisipasi Masyarakat; Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah; Pembentukan Produk Hukum Daerah Berperspektif Hak Asasi Manusia; Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
44 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2024
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan – Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 15, BD 2024 (15)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit di Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi perlindungan sosial bagi pekerja perkebunan sawit yang belum terdaftar peserta program jaminan sosial, Pemerintah Daerah berperan untuk melindungi pekerja melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.24 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.109 Tahun 2013; Permenkeu No.91 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Program dan Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Perkebunan Kelapa Sawit di Daerah; Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.21 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.12 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.78 Tahun 2020; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.77 Tahun 2020; Permendagri No.15 Tahun 2023; Perda Kabupaten Nunukan No.5 Tahun 2023; Perda Kabupaten Nunukan No.2 Tahun 2023; Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2024; PerBup Nunukan No.23 Tahun 2023
Perubahan APBD Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2024 yang semula berjumlah Rp. 2.020.964.995.989,00 bertambah sejumlah Rp. 286.104.412.781,00 sehingga menjadi Rp. 2.307.069.408.770,00 dengan rincian Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2024.
5 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.11 Tahun 2017; Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2022; Perda Kabupaten Nunukan No.8 Tahun 2022; Perda Kabupaten Nunukan No.3 Tahun 2023; Perda Kabupaten Nunukan No.6 Tahun 2024;
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2023 terdiri atas Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan, ringkasan laporan realisasi anggaran, dan penjabaran laporan realisasi anggaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2024.
4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Pendapatan Rumah Sakit D Pratama
ABSTRAK:
Atas pendapatan yang berasal dari pembayaran retribusi pelayanan kesehatan serta penerimaan atas pelayanan kesehatan terhadap pasien peserta atau penerima jaminan kesehatan, perlu diatur besaran alokasi pemanfaatannya untuk jasa pelayanan kesehatan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.17 Tahun 2023; Perda Kabupaten Nunukan No.1 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pendapatan; dan Pembagian Jasa Pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 11 Tahun 2024
Penyelenggaraan – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 11, BD 2024 (11)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan SPBE.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.1 Tahun 2024; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Perpres No.39 Tahun 2019; Permenpan No.5 Tahun 2020; Permenpan No.59 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Prinsip SPBE; Tata Kelola SPBE; Penyelenggara SPBE; Manajemen SPBE; Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi; Pemantauan dan Evaluasi SPBE; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
PerBup Nunukan No.33 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPBE.
193 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 10 Tahun 2024
Perubahan – Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) – 2024
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10, BD 2024 (10)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah dan adanya perubahan regulasi yang berpengaruh pada dokumen rencana pembangunan daerah serta adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.81 Tahun 2022; PerBup Nunukan No.13 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Perubahan Renja Tahun 2024; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka penyesuaian dengan perkembangan/kondisi dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999; UU No.25 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.81 Tahun 2022; PerBup Nunukan No.9 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Perubahan RKPD Tahun 2024; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2024.
4 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional dan perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2025.
UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Permendagri No.86 Tahun 2017; Perda Kabupaten Nunukan No.19 Tahun 2011; Perda Kabupaten Nunukan No.13 Tahun 2021; Perda Kabupaten Nunukan No.2 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Sistematika RKPD Tahun 2025; Perubahan RKPD; Waktu Pelaksanaan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2024.
6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
