PERBUP Kab. Rembang No. 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Tahun 2013/No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXI/
2013 tanggal 30 April 2013 yang menyatakan ketentuan
Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
tentang yang mengatur Pencatatan kelahiran yang
melampaui batas waktu 1 (satu) Tahun dilaksanakan
berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat
hukumnya; b. bahwa berdasarkan putusan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Rembang Nomor 1
Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3
Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Bupati
Rembang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor
4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan; c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, dan huruf
b,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun
2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3019); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3474); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tantang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3050); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 ten tang
Pelaksanaan Undang-Undang 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4736); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan
Republik Indonesia nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5826 Peraturan Presiden Nomor Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119); Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentana
Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 83); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2012 Nomor 1); 16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 3 Tahun 2011
Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2011 Nomor 3);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rembang
Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
( Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2009 Nomor
l),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Rem bang Nomor 3 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas
Peraturan Bupati Rembang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan ( Berita Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2011 Nomor 3)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2013.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 26 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Tahun 2016/No.26
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Dearah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa ketentuan tarif pelayanan kesehatan di Rumah
Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten
Rembang sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang sudah tidak
sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan
penyesuaian; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah
Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum
Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang, tarif
retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun dan
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Umum Daerah dr.
R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Bupati Rembang Nomor 11 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan untuk pelayanan persalinan normal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
5 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kabupaten Rembang Tahun 2020 No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan
dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebihPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005_
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan perlu dilakukan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15
Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Rembang Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Perubahan APBD Kabupaten Rembang TA 2020
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2020.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD Tahun 2016/No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Ruang
ABSTRAK:
bahwa pengaturan pemanfaatan ruang di Kabupaten
Rembang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Rembang Tahun 2011-2031 belum mengatur secara rinci
sehingga dikhawatirkan tidak dapat berdaya guna dan
berhasil guna secara optimal; bahwa agar pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna
secara optimal, perlu memberikan pedoman teknis
pemanfaatannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan
Ruang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Bupati Rem bang Nomor 37 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, prinsip dan persyaratan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2016.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 30 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD Tahun 2009/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak
ABSTRAK:
bahwa setiap anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan daerah maupun nasional sehinggcJt perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial; bahwa Pemerintah Kabupaten Rembang bertnisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak-hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan Desa/Kelurahan dan Daerah yang responsif terhadap kebutuhan anak; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu, menetapkan Peraturan Bupati Rembang tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dengan Pendekatan Desa/Kelurahan Ramah Anak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan
Bab III Kelembagaan
Bab IV Sistem Skoring dan Indikator
Bab V Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2009.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Tahun 2008/No.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Rembang; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penataan Sarana dan Prasarana Kerja
Bab III Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja
Bab IV Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2008.
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 28 Tahun 2017
Administrasi dan Tata Usaha NegaraOtonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Rembang No. 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
tata cara pembentukan - peraturan dan keputusan bupati
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD. 2017/No. 28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati perlu adanya tata cara pembentukan yang pasti, baku dan standar, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan Umum, Perencanaan, Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Autentifikasi dan Penyebarluasan, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2011/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Warung Internet di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa jasa usaha warung internet sangat membantu perkembangan sistem informasi yang semakin cepat dan merupakan kebutuhan masyarakat pada saat ini; bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa warung internet membawa dampak terhadap timbulnya kegiatan usaha yang berhubungan dengan jasa warung internet; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian usaha Warung Internet di Kabupaten Rembang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan, Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Usaha Warung Internet Di
Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan
Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 23/PER/M.KOMINF0/4/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perizinan Usaha Warnet
Bab III Kewajiban dan Larangan
Bab IV Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Bab V Sanksi
Bab VI Berakhirnya Izin
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2011.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016–2021, pemerintah kabupaten menetapkan kebijakan pemberian beasiswa pendidikan tinggi kepada masyarakat berprestasi dari keluarga tidak mampu dan agar pemberian beasiswa dapat berhasil dan berdaya guna, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Beasiswa Prestasi Pendidikan Tinggi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kriteria Calon Penerima Beasiswa, Pelaksanaan, Komponen Beasiswa, Mekanisme Pencairan Beasiswa, Penghentian Beasiswa, Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
7 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:
a. bahwa volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin meningkat berpotensi menimbulkan permasalahan di daerah sehingga perlu dikelola secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman tidak mengganggu lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi;
b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum maksimal dalam melaksanakan kaidah pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan;
c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah yang perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta guna terwujudnya kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, jenis sampah, tugas, wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap orang, pengelolaan sampah, perizinan, pembiayaan dan kompensasi, kerja sama dan kemitraan, data dan informasi, peran masyarakat, larangan, pembinaan dan pengawasan, penyelesaian sengketa, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019.
25 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
