Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 589 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 40 Tahun 2013

Biaya Operasional Pendidikan Formal dan Non Formal

Pendidikan

Download :
Pergub Sultra No.40 Tahun 2013.pdf

Abstrak

biaya-operasional-pendidikan

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, BD.2013 / NO.40

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Biaya Operasional Pendidikan Formal dan Non Formal

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 - 2018, maka dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Sekolah pada semua jenjang Pendidikan dan menurunkan angka buta aksara diperlukan adanya pengaturan untuk pelaksanaannya; b. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Biaya Operasional Pendidikan untuk jenjang Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Taman Kanak-Kanak belum mengakomodir kebutuhan semua jenjang Pendidikan sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Biaya Operasional Pendidikan Formal dan Non Formal.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 6 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemeintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 21); 10 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tahun 2012 Nomor 11); 11 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013-2018 Provinsi Sulawesi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tenggara.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN SASARAN BAB III KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BAB IV PEMBIAYAAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 40 Tahun 2010

Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011

Standar/Pedoman

Download :
Pergub Sultra No.40 Tahun 2010.pdf

Abstrak

standarisasi

2010

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, BD.2010 / NO.40

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD APBD Tahun Anggaran 2011 ) dan petaksanaan pemerintah provinsi Tenggara maka diperlukan standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan untuk dijadikan pedoman ; b, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi sulawesi renggara Nomor I Tahun 201.1 tentang Pengelolaan Barang Miiir Daerah sulawesi renggara menyebutkan bahwa standar sarana dan prasaftna kerja Pemerintah Daerah dan standarisasi Harga di tetapkan dengan Peraturan Gubernur; c, bahwa berdasarkan peftimbangan a dan huruf b maka perlu sulawesi provinsi sebagaimana dimaksud huruf mene[apkan peraturan sulawesi renggara tentang standarisasi Barang dan Harga Kebutuhan Pemerintah provinsi Anggaran 2011.
1. Undang Gubernur sulawesi renggara Tahun - Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Peraturan Pemerintah pengganu Tahun 1964 tentang undang penetapan - Undang womor 2 pembentukan Daeiah ringkai I sulawesi Tengah dan Daerah ringkat I sulawesi renggara dengan mengubah Undang - Undang Nomor 47 prp.- tentang Pembentukan Daerah ringkat I sulawesi utara Tengah dan Daerah Tingkat I sulawesi selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomw- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26g7); 2. undang-gldeng Nomor L7 Tahun 2003 tentang reuangih Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia iahun zoog Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ; 3, Undang - Undang Nomor 1 Tahun ZO04 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Idonesii Tahun 2a04 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 4. undang - ); undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran tahun tt60 - Tenggara pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun za04 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang - undang Nomor 32 rahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 5. Undang -2- - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah l'lomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ( Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4855) ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah lGbupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nqara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelalaanaan Pengadaan Barangfiasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali di ubah dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2AA7:. 11, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Barang Milik Daerah 12, Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara 13. Peraturan Daerah Provinsl Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasf dan tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ; t4. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata KerJa InspeKorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor I Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi SulawesiTenggara Tahun Anggaran 2010 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor I Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
Peraturan Gubernur Tentang Standarisasi Barang Dan Harcia Kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggam Tahun Anggaran 2011.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 40 Tahun 2020

Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
PERGUB NO 40 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

pengadaan

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 40, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 40

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam r angka mewujudkan penyelenggaraan k e t a h a n a n pan g an di daer ah, pemerintah provinsi bertanggung jaw ab t e r h a d a p pengadaan, pengelolaan d an penyaluran cadangan pan g an pemerintah provinsi u n t u k penyelenggaraan d a n menangani kerawanan pangan; b. bahwa b e r d a s a r k a n k e t e n t u a n Pasal 22 ayat (1) P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 17 T ah u n 2015 t en t a n g Ketahanan Pangan d a n Gizi, G u b e r n u r u n t u k menindaklanjuti p e n et ap a n cad a n g an pan g an pemerintah provinsi menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan d an p e n y al u r an cadangan pan g an pemerintah provinsi; c. bahwa b e r d a s a r k a n pertimbangan sebagaimana d i ma k su d dalam h u r u f a d a n h u r u f b, perlu menetapkan P e r a t u r a n G u b e r n u r Sulawesi Tenggara tentang Pengadaan, Pengelolaan d a n Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
1. Pasal 18 a y a t (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia T ah u n 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tah u n 1964 t en t a n g Penetapan P e r a t u r a n Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 T ah u n 1964 t en t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.T ah u n 1960 t en t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah d a n d a e r a h Tingkat I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 12 T ah u n 2011 t en t a n g Pembentukan P e r a t u r a n Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diu b ah dengan Undang-Undang Nomor 15 T ah u n 2019 t en t a n g P e r u b a h a n a t a s Undang-Undang Nomor 12 T ahun 2011 t en t a n g Pembentukan P e r a t u r a n Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 4. Undang - Undang Nomor 18 T ahun 2012 t en t a n g Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 5. Undang-Undang Nomor 23 T ah u n 2014 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d i u b ah beberapa kali t e r a k h ir dengan Undang- Undang Nomor 9 T ahun 2015 t en t a n g Pe r u b ah a n Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 17 T ah u n 2015 tentang Ketahanan Pangan d a n Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680); 7. P e r at u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ah u n 2015 t en t a n g p e m b e n t u k an Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah d i u b ah dengan P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tah u n 2018 t en t a n g Per ubahan a t a s P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 t en t a n g Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2019 Nomor 157); 8. P e r a t u r a n Menteri Pertanian Nomor 11/ PERMENTAN/ KN. 130/ 4 / 2018 t en t a n g Penetapan J u m l a h Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2018 Nomor 481); 9. P e r a t u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 T ahun 2020 t en t a n g Penyelenggaran Cadangan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 6).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ORGANISASI PELAKSANAAN BAB III PENGADAAN BAB IV PENGELOLAAN BAB V PENYALURAN BAB VI PELAPORAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2020.
12 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 41 Tahun 2015

Pemberian Keringanan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Penyerahan Kedua dan Seterusnya Khusus Kendaraan Bermotor dari Luar Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download :
Pergub Sultra No.41 Tahun 2015.pdf

Abstrak

keringanan-pajak

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2015 / NO.41

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Keringanan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Penyerahan Kedua dan Seterusnya Khusus Kendaraan Bermotor dari Luar Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (4) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa Pemberian Keringanan atau Pembebasan Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) ditetapkan dengan Peraturan Gubemur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubemur Sulawesi Tenggara tentang Pemberian Keringanan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Penyerahan Kedua dan seterusnya khusus Kendaraan Bermotor dari luar wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 4 7 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi SelatanTenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Daerah antara Pemerintah Pusat dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-Lain; 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 11); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2011 ten tang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2011 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN KERINGANAN KENDARAAN BERMOTOR BAB III PERSENTASE PEMBERIAN KERINGANAN BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 41 Tahun 2009

Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Pembebasan Biaya Pengobatan

Kesehatan

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERGUB Prov. Sulawesi Tenggara No. 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Pembebasan Biaya Pengobatan

Download :
Pergub Sultra No.41 Tahun 2009.pdf

Abstrak

PERUBAHAN

2009

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD.2009 / NO.41

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Pembebasan Biaya Pengobatan

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka efektif dan efektivitas pelaksanaan Program Pembebasan Biaya Pengobatan guna mewujudkan Program Bahteramas maka Program Pembebasan Biaya Pengobatan yang telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 tahun 2008 perlu ditinjau kembali; b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 196C tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara - Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3495); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom^ 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun /.008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara; 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Sulawesi Tenggara; 9. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi . Sulawesi Tenggara; 10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2009.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Si’lawesi Tenggara Nomor 23 Tahun 2008 tentang Program Pembebasan Biaya Pengobatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 23) diubah pada Pasal 5, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 13 ayat (3) diubah, dan Pasal 14

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 41 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan dan Penetapan Besaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Download :
Pergub Provinsi No.41 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD Th.2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan dan Penetapan Besaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017

ABSTRAK:

Berhubung adanya penambahan jenis,merk,tipe dan nilai jual kendaraan bermotor yang belum dilakukan penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2017 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2017, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 26 Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini yaitu UU No.13 Tahun 1964, UU No.8 Tahun 1981, UU No.17 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1997, UU No.19 Tahun 1997, UU No.33 Tahun 2004, UU No.22 Tahun 2009, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.44 Tahun 1993, PP No.91 Tahun 2010, PP No.74 Tahun 2014, PP No.55 Tahun 2016, Permendagri No.28 Tahun 2017, Permendagri No.71 Tahun 2017, Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No.5 Tahun 2011
Ketentuan pasal 2 diubah terkait pengelompokan jenis kendaraan bermotor dan penghitungan dasar pengenaan pajak Kendaraan bermotor

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2017.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No.26 Tahun 2017
12 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 41 Tahun 2020

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020

APBD

Download :
PERGUB NO 41 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PENJABARAN

2020

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 41

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penjajaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6274); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655); 21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8); 22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 Nomor 7); 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2019 Nomor 9).
Peraturan Gubernur Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.
8 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2016

Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2017

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Menetapkan :

Download :
Pergub Provinsi No. 42 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Upah minimum

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD. 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2017

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; b. bahwa kondisi perekonomian Kabupaten Kolaka saat ini telah memungkinkan untuk mewujudkan kenaikan Upah yang lebih realistis sesuai kondisi daerah dan penetapan Upah Minimum Kabupaten Kolaka dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2016 yang telah ditetapkan dengan peraturan gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 75 Tahun 2015 perlu di tinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2017.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015; 7. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004; 8. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013; 9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012; 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013.
Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2017; Besarnya Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten, Larangan membayar Upah lebih rendah dari Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2016.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 67 Tahun 2015 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Kolaka Tahun 2016
5

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2015

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Pergub Sultra No.42 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Rencana-kerja

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD.2015 / NO.42

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

ABSTRAK:

a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan menjadi Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015.
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undangundang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan Mengubah undangundang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4663); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Nasional Tahun 2010 - 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007 Nomor 3); 17. Peraturan Dearah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara ( Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2008 Nomor 5) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2012 Nomor 12); 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2013 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 3); 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014 Nomor 14); 20. Praturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 56 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015);
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2015

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 42 Tahun 2017

Pedoman Pengamanan Pengelolaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Download :
Pergub Provinsi No.42 Tahun 2017.pdf

Abstrak

PENGELOLAAn informasi

2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 42, BD Th. 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengamanan Pengelolaan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

Dasar pertimbangan peraturan Gubernur ini yaitu dalam rangka menjamin jumlah, mutu informasi milik negara dan dalam rangka mencegah kebocoran informasi berklasifikasi milik pemerintah yang menyangkut keberlangsungan hidup bernegara, keutuhan dan ketentraman hidup masyarakat diperlukan pedoman untuk mengelola informasi berklasifikasi.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini yaitu UU No.13 Tahun 1964, UU No. 11 Tahun 2008, UU No.14 Tahun 2008, UU No. 43 Tahun 2009, UU no.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 80 tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 6 tahun 2011, Peraturan Kepala lembaga Sandi Negara No.10 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional No.17 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional No.37 Tahun 2016.
Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda - tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik. Pedoman pen g aman an pengelolaan Informasi dimaksud untuk menjadi pedoman dalam mengelola dan melindungi Informasi di lingkungan kerja masing-masing. Tujuannya adalah Sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengelola dan melindungi Informasi di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sehingga dapat berjalan aman, efektif, efisien dan menjamin kualitas Informasi dengan kriteria terjaminnya kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
26 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT