Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

Menemukan 57 peraturan dalam 0,004 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 18 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERGUB NO 18 TAHUN 2021.pdf

PEDOMAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 18, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 18

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Inspektorat Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa u n t u k menunjang t ercapainya kinerja pengawasan I n s p e k t u r Pembantu Investigasi Insp e k t o ra t Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang b e rk u a l it a s d a n memberikan man f a at bagi p ihak yang berkepentingan, perlu men g a t u r pedoman pengelolaan keinvestigasian; b. bahwa b e r d a s a r k a n pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a, perlu m en e t ap k a n P e r a t u r a n G u b e r n u r Sulawesi Tenggara t en t a n g Pedoman Pengelolaan Kegiatan Keinvestigasian di Lingkungan Insp e k t o ra t Daerah;
l . P a s a l 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1964 ten t a n g Penetapan Per at u r an Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tah u n 1964 t en t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. T ah u n 1960 t en t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 17 T ah u n 2003 t e n t a n g Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamb ah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 T ah u n 2004 ten t a n g P e r b en d a h a r aa n Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 23 T ah u n 2014 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d i u b ah b e ber apa kali, t e r a k h ir dengan Undang-Undang Nomor 11 T ah u n 2020 t en t a n g Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tah u n 2014 t en t a n g Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 60 T ah u n 2008 t en t a n g Sistem Pengendalian In t er n Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 8. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 18 T ah u n 2016 t en t a n g Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah d i u b ah dengan P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 72 T ahun 2019 t en t a n g P e r u b ah a n a t a s P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 18 T ahun 2016 t en t a n g Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 9. Pe r at u r a n Pemerintah Nomor 12 T ahun 2017 t en t a n g Pembinaan d an Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 10. P e r a t u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 T ahun 2016 t en t a n g Pembentukan d a n S u s u n a n Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tah u n 2016 Nomor 13) sebagaimana telah d i u b ah dengan P e r a t u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 T ah u n 2020 t en t a n g P e r u b a h a n a t a s P e r a t u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 T ahun 2016 t en t a n g Pembentukan d a n S u s u n a n Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara T ah u n 2020 Nomor 7); 11. P e r a t u r a n G u b e m u r Sulawesi Tenggara Nomor 53 T ahun 2016 t e n t a n g Kedudukan, S u s u n a n Organisasi, Tugas d a n Fungsi, s e r t a Tata Kerja I n spektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara T ah u n 2016 Nomor 53);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
8 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun Anggaran 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Download file:

PERGUB NO 17 TAHUN 2021.pdf

PERUBAHAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 17, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 17

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun Anggaran 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antara rincian objek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka dalam pengalokasian belanja terdapat pergeseran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun Anggaran 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk.I Sulawesi Tengah dan Daerah Tk.I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik , Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. eraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1237); 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 2) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Gubernur : a. Nomor 7 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 7); b. Nomor 12 Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 12).

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2021.
7 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 16 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan dalam Penanganan Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya COVID-19 / Corona

Download file:

PERGUB NO 16 TAHUN 2021.pdf

pemberian

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 16, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 16

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang Kesehatan dalam Penanganan Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019

ABSTRAK:

a. b. c. bahwa u n t u k meningkatkan kinerja tenaga k e s eh a t an d an tenaga pen u n ja n g k e s e h a t a n di Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam p e n a n g a n a n be n ca n a wabah Corona Virus Disease 2 0 1 9 (COVED- 19), perlu diberikan insentif; bahwa b e r d a s a r k a n Pasal 23 P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 67 T a h u n 2019 t en t a n g Pengelolaan Tenaga Keija, bahwa tenaga k e s e h a t a n d a n tenaga pen u n ja n g k e s eh a t an yang diberikan p e n u g a s a n k h u s u s b e rh a k m en d a p at k a n insentif; bahwa b e r d a s a r k a n pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a d a n h u r u f b, perlu menetapkan P e r a t u r a n G u b e r n u r t en t a n g Pemberian I nsentif Kepada Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Wabah Corona Virus Disease 2 0 1 9 ;
1. Pasal 18 ay at (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1964 ten t a n g Penetapan Pe r at u r a n Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 T ahun 1964 t en t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. T ah u n 1960 t en t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 23 T ah u n 2014 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567) sebagaimana telah d i u b ah beberapa kali t e r a k h ir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tah u n 2020 t en t a n g Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 36 T ahun 2014 t en t a n g Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56077); 5. Pe r at u r a n Pemerintah Nomor 12 T ah u n 2019 ten t a n g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) 6. P e r at u r a n Presiden Nomor 33 T ah u n 2020 ten t a n g S t a n d ar Harga S a t u a n Regional; 7. P e r at u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tah u n 2015 t en t a n g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah d i u b ah dengan P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 t en t a n g Per u b ah an a t a s P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 t en t a n g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2018 Nomor 157); 8. P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 64 T ah u n 2020 t en t a n g Pedoman Pe n y u s u n a n Anggaran Pe n d a p at an dan Belanja Daerah T ah u n Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2020 Nomor 888); 9. Pe r at u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 77 T ah u n 2020 t en t a n g Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2020 Nomor 1781); 10. P e r at u r a n Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.0 2 / 2 0 2 0 t en t a n g S t a n d a r Biaya Masukan T ahun Anggaran 2021; 11. Pe r at u r a n G u b e r n u r Sulawesi Tenggara Nomor 4 T ahun 2021 t en t a n g Pedoman Pelak s an aan Anggaran P e ndapatan d a n Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara T a h u n Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara T ah u n 2021 Nomor 4);
Pemberian Insentif Kepada Tenaga Kesehatan Dan Tenaga Penunjang Kesehatan Dalam Penanganan Bencana Wabah Corona Virus Disease 2019

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2021.
7 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Melalui Whistle Blowing System

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERGUB NO 15 TAHUN 2021.pdf

pedoman

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Mekanisme Pengaduan Pelanggaran Melalui Whistle Blowing System

ABSTRAK:

a. bahwa dalam r an g k a mewujudkan t a t a kelola p e mer intahan yang baik d i per lukan p e n an g a n an d an t in d a k a n cepat, t ep a t d an bertanggung jawab a t a s p e n g ad a an Ap a r at u r Sipil Negara t e r h a d a p du g aan a d an y a penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan; b. bahwa b e r d a s a r k a n P e r a t u r a n Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara d a n Reformasi Birokrasi Nomor 52 T ahun 2014 t e n t a n g Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi d a n Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di lingkungan I n s t a n s i Pemerintah menegaskan perl u n y a p e n a n g a n a n d a n t in d a k a n yang cepat, t e p a t d a n bertanggung jawab a t a s Pengaduan A p a r at u r Sipil Negara; c. bahwa b e r d a s a r k a n pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a d a n h u r u f b, perlu m en e t ap k a n P e r at u r a n Gu b e r n u r t en t a n g Pedoman Mekanisme Pengaduan Pelanggaran melalui Whistle Blowing System;
1. Pasal 18 ay at (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T ahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 T ah u n 1964 t en t a n g Penetapan P e r a t u r a n Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 T ah u n 1964 t e n t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tah u n 1960 t en t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1964 Nomor 94, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 28 T ahun 1999 ten t a n g Penyelenggaraan Negara yang Bersih d an Bebas dari Korupsi, Kolusi, d a n Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 31 T ahun 1999 ten t a n g P e mber antasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah d i u b ah dengan Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2001 t en t a n g P e r u b a h a n a t a s Undang-Undang Nomor 31 T ah u n 1999 t en t a n g P e m b er a n ta sa n Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 30 T ah u n 2002 t en t a n g Komisi Pe m b er a n ta sa n Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah d i u b ah b e ber apa kali t e r a k h i r dengan Undang-Undang Nomor 19 T ahun 2019 t en t a n g P e r u b ah a n Kedua a t a s Undang Undang Nomor 30 T a h u n 2002 ten t a n g Komisi P e m b er a n ta sa n Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 6. Undang-Undang Nomor 5 T ahun 2014 t en t a n g Apar atur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 T ah u n 2014 t en t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d i u b ah beberapa kali t e r a k h ir dengan Undang-Undang Nomor 11 T ah u n 2020 t en t a n g Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 245, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 60 T ah u n 2008 t en t a n g Sistem Pengendalian In t er n Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 9. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 53 T ah u n 2010 t en t a n g Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 10. P e r a t u r a n Presiden Nomor 54 Tah u n 2018 t e n t a n g Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2018 Nomor 108); 11. P e r a t u r a n Menteri Pendayagunaan Ap a r at u r Negara d an Reformasi Birokrasi Nomor 52 T ah u n 2014 t en t a n g Pedoman Pembangunan Zona Integritas men u ju Wilayah Bebas dari Korupsi d an Wilayah Birokrasi Bersih d a n Melayani di Lingkungan I n s t a n s i Pemerintah sebagaimana telah d i u b ah dengan P e r a t u r a n Menteri Pendayagunaan Ap a r at u r Negara d a n Reformasi Birokrasi Nomor 10 T ahun 2019 ten t a n g P e r u b a h a n a t a s P e r a t u r a n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara d a n Reformasi Birokrasi Nomor 52 T ah u n 2014 t en t a n g Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi d a n Wilayah Birokrasi Bersih d a n Melayani di Lingkungan I n s t a n s i Pemerintah; 12. P e r a t u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 T ah u n 2016 t en t a n g Pembentukan d an S u s u n a n Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tah u n 2016 Nomor 13); 13. P e r a t u r a n G u b e r n u r Sulawesi Tenggara Nomor 53 T ahun 2016 t en t a n g Kedudukan, S u s u n a n Organisasi, Tugas dan Fungsi, s e r t a Tata Kerja Insp e k t o ra t Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara T ahun 2016 Nomor 53).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS PELANGGARAN BAB III MEKANISME PENGADUAN BAB IV PENANGANAN PENGADUAN BAB V PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLEBLOWER BAB VI PELAPORAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
13 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 14 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Standar/Pedoman Gratifikasi

Download file:

PERGUB NO 14 TAHUN 2021.pdf

PERUBAHAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 14, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 14

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa u n t u k mengoptimalkan perwujudan t a t a kelola p e me r in t a h an d a er a h yang baik, bersih, t r a n s p a r a n d an a k u n ta b el s e r t a bebas dari Korupsi, Kolusi d a n Nepotisme di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, perlu d i a t u r secara rinci mengenai pedoman pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara s e su a i p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n yang berlaku; b. bahwa beberapa k e t e n t u a n dalam P e r a t u r a n G u b e r n u r Nomor 57 T ah u n 2018 t en t a n g Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara s u d a h tid a k se su a i dengan k e b u t u h a n dan perkembangan dalam pelaporan Gratifikasi; c. bahwa b e r d a s a r k a n pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam h u r u f a d a n h u r u f b perl u m en e t ap k a n Pe r at u r a n G u b e r n u r t en t a n g P e r u b ah a n a t a s P e r a t u r a n G u b e r n u r Nomor 57 T ah u n 2018 t en t a n g Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
1. Pasal 18 ay at (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T ahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 T ah u n 1964 t en t a n g Penetapan Pe r at u r a n Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tah u n 1964 t en t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 t en t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah d an Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 28 T ah u n 1999 ten t a n g Penyelenggara Negara yang Bersih d a n Bebas dari Korupsi, Kolusi d a n Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 31 T ahun 1999 ten t a n g P e mber antasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah d i u b ah dengan Undang-Undang Nomor 20 T ahun 2001 t en t a n g Pe r u b ah a n a t a s Undang-Undang Nomor 31 T ahun 1999 t en t a n g Pe mb er a n ta sa n Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 5. Undang-Undang Nomor 30 T ah u n 2002 t en t a n g Komisi P e mber antasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah d i u b ah beberapa kali, t e r a k h i r dengan Undang-Undang Nomor 19 T ah u n 2019 t en t a n g P e r u b ah a n Kedua a t a s Undang-Undang Nomor 30 T ah u n 2002 t en t a n g Komisi Pe m b er a n ta sa n Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 6. Undang-Undang Nomor 5 T ah u n 2014 t en t a n g Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Undang-Undang Nomor 23 T ah u n 2014 t entang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah d i u b ah beberapa kali t e r a k h ir dengan Undang-Undang Nomor 11 T ahun 2020 t en t a n g Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 30 T ah u n 2014 ten t a n g Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 9. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 53 T ahun 2010 ten t a n g Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 10. P e r at u r a n Pemerintah Nomor 12 T ahun 2017 ten t a n g Pembinaan d a n Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah u n 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Pe r at u r a n Presiden Nomor 54 T ah u n 2018 t en t a n g Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2018 Nomor 108); 12. Pe r at u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ah u n 2015 t en t a n g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah d i u b ah dengan P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 120 T ah u n 2018 t en t a n g P e r u b ah a n a t a s P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 t en t a n g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2019 Nomor 157); 13. P e r a t u r a n Komisi Pe mb er a n ta sa n Korupsi Nomor 2 T ahun 2019 t en t a n g Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2019 Nomor 1438); 14. P e r a t u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 t en t a n g Pembentukan d a n S u s u n a n Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara T ahun 2016 Nomor 13);
Beberapa k e t e n t u a n dalam P e r a t u r a n Gu b e r n u r Nomor 57 T ah u n 2018 t e n t a n g Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Daerah Provjnsi Sulawesi Tengga r a T ahun 2018 Nomor 57), yaitu pada Pasal 6, 8, 11, 12.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
9 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Sulawesi Tenggara No. 9 Tahun 2022 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Tiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022

Download file:

PERGUB NO 13 TAHUN 2021.pdf

petunjuk

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 13, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 13

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara Tahun 2021 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

bahwa u n t u k m el a k s an a k a n k e t e n t u a n Pasal 17 ay at (2) P e r at u r a n Pemerintah Nomor 63 T ah u n 2021 t en t a n g Pemberian Tunjangan Hari Raya d an Gaji Ketiga Belas Kepada Apar atur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, d an Penerima Tunjangan T ahun 2021, perlu m en etapkan P e r at u r a n Gu b e r n u r t en t a n g Teknis Pelaks anaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Apar atur Negara T ah u n 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pen d ap atan Dan Belanja Daerah Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T ah u n 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 T ahun 1964 tentang Penetapan P e r at u r a n Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 T ah u n 1964 t e n t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah d an Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. T ah u n 1964 ten t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 23 T ah u n 2014 ten t a n g Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana t elah d i u b ah b e ber apa kali t er a k h ir dengan Undang-Undang Nomor 11 T ah u n 2020 t en t a n g Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. P e r a t u r a n Perintah Nomor 63 T ah u n 2021 ten t a n g Pemberian Tunjangan Hari Raya d a n Gaji Ketiga Belas Kepada Apar atur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, d a n Penerima Tunjangan T ah u n 2021 (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2021 Nomor 108); 5. P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun 2015 t en t a n g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah d i u b ah dengan P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 120 T ah u n 2018 t en t a n g P e r u b a h a n a t a s P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ahun 2015 t en t a n g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2019 Nomor 157).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS BAB III PEMBAYARAN BAB IV PENDANAAN

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
7 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun Anggaran 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Download file:

PERGUB NO 12 TAHUN 2021.pdf

perubahan

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 12, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 12

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun Anggaran 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antara rincian objek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya petunjuk teknis tentang penganggaran dan belanja DAK Fisik dan DAK Non Fisik Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga, maka dalam pengalokasian belanja terdapat pergeseran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun Anggaran 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2021;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara- Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tk.I Sulawesi Tengah dan Daerah Tk.I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 057); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas . dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan i n v e s t a s i P e m e r i n t a h D a e r a h ( B e r i t a N e g a r a Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067); 21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888); 22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149); 23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2008 Nomor 8);
Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 7)

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2021.
7 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERGUB NO 11 TAHUN 2021.pdf

penghitungan

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 11, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 11

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2021

ABSTRAK:

bahwa u n t u k m el a k s an a k a n k e t e n t u a n Pasal 22 ay at (1) P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 1 T ah u n 2021 ten t a n g Penghitungan D a sa r Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor d a n Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor T a h u n 2021, perlu m en etapkan P e r a t u r a n G u b e r n u r Sulawesi Tenggara t en t a n g Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor d a n Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor T ah u n 2021;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang D a sa r Negara Republik Indonesia T ah u n 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah d an Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah d an Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 19 T ah u n 1997 ten t a n g Penagihan Pajak dengan S u r a t Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah d i u b ah dengan Undang-Undang Nomor 19 T ah u n 2000 t en t a n g P e r u b ah a n a t a s Undang- Undang 19 T a h u n 1997 t en t a n g Penagihan Pajak Dengan S u r a t Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2000 Nomor 1298, Tamb ah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 4. Undang-Undang Nomor 33 T ah u n 2004 t en t a n g Perimbangan Keuangan a n t a r a Pemerintah P u s a t d an Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2004 Nomor 126, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 22 T ah u n 2009 t e n t a n g Lalu Lintas d a n Angkutan J a l a n (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2009 Nomor 96, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 6. Undang-Undang Nomor 28 T ahun 2009 t en t a n g Pajak Daerah d a n Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 T ahun 2014 t en t a n g Pemer intahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah d i u b ah beberapa kali ter akhir , dengan Undang- Undang Nomor 11 T ah u n 2020 t e n t a n g Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2020 Nomor 245 T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 55 T a h u n 2012 t en t a n g Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317); 9. 9. Pe r at u r a n Pemerintah Nomor 91 T a h u n 2010 ten t a n g J e n i s Pajak Daerah yang d i p u n g u t b e r d a s a r k a n Penetapan Kepala Daerah a t a u dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2010 Nomor 153, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 10. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 74 T a h u n 2014 ten t a n g Angkutan J a l a n (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); 11. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 55 T ah u n 2016 t en t a n g Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pe mungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 2016 Nomor 244); 12. P e r a t u r a n Pemerintah Nomor 12 T ah u n 2019 t en t a n g t en t a n g Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 13. P e r a t u r a n Presiden Nomor 55 T a h u n 2019 ten t a n g Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) u n t u k Tr an sp o r t asi J a l a n (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2019 Nomor 146); 14. P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 1 T a h u n 2021 t en t a n g Penghitungan D a sa r Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor d an Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor T a h u n 2021 (Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2021 Nomor 9); 15. P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ah u n 2015 t en t a n g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah d i u b a h dengan P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 120 T ah u n 2018 t en t a n g Pe r u b ah a n a t a s P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tah u n 2015 t en t a n g Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2019 Nomor 157); 16. P e r a t u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 T ahun 2011 t en t a n g Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara T ahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah d i u b a h dengan P e r a t u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 4 T a h u n 2019 t en t a n g Pe r u b ah a n a t a s P e r a t u r a n Daerah Nomor 5 T ah u n 2011 t en t a n g Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara T ah u n 2019 Nomor 4).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II OBJEK DAN SUBJEK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BAB III PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
18 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Satu Data Provinsi

Abstrak

Satu Data Indonesia

Download file:

PERGUB NO 10 TAHUN 2021.pdf

satu

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 10, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 10

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Satu Data Provinsi

ABSTRAK:

a. bahwa u n t u k mewujudkan k e te r p ad u a n p e re n c an a an , p e la k s a n aa n , evaluasi, d an pengendalian p e mb a n g u n an perlu didu k u n g dengan d a t a yang a k u r a t , mu ta k h i r , t er p a d u , d a p a t dipertanggungjawabkan, m u d ah diakses d an dibagipakai s e r t a dikelola se c a r a seksama, terintegrasi d a n berkelanjutan; b. bahwa b e r d a s a r k a n k e t e n t u a n Pasal 18 P e r a t u r a n Presiden Nomor 39 T ah u n 2019 t en t a n g S a t u Data Indonesia, Pemerintah Daerah Provinsi mempunyai kewenangan u n t u k menyelenggarakan s a t u d a t a tingkat provinsi; c. bahwa b e r d a s a r k a n pertimbangan sebagaimana d i ma k su d dalam h u r u f a d a n h u r u f b, perlu men et ap k an P e r a t u r a n G u b e r n u r t en t a n g S a t u Data Provinsi;
1. Pasal 18 a y a t (6) Undang - Undang Da sa r Negara Republik Indonesia T ah u n 1945; 2. U n d a n g - U n d a n g Nomor 13 t a h u n 1964 t en t a n g Penetapan P e r a t u r a n Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 t a h u n 1964 t en t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah d a n Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. T ah u n 1960 t en t a n g Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi U t a ra - Tengah d a n Daerah t in g k a t I Sulawesi Selatan - Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 1964 Nomor 94 Tam b ah a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 3. Undang-Undang Nomor 16 T a h u n 1997 t en t a n g S t a ti s ti k (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 1997 Nomor 39, T am b ah a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 4. Undang-Undang Nomor 11 T ah u n 2008 t en t a n g Informasi d a n T r an sa k si Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana tel a h d i u b a h dengan Undang-Undang Nomor 19 T ah u n 2016 t en t a n g P e r u b a h a n a t a s Undang-Undang Nomor 11 T ah u n 2008 t e n t a n g Informasi d a n T r an sa k si Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 5. Undang-Undang Nomor 14 T a h u n 2008 t en t a n g Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2008 Nomor 61, T am b ah a n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); . Undang-Undang Nomor 23 T a h u n 2014 t en t a n g Pe merintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tel a h b e ber apa kali d i u b ah , t e r a k h ir dengan Undang-Undang Nomor 11 T a h u n 2020 t e n t a n g Cipta Keija (Lembaran Negara Republik Indonesia T a h u n 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. P e r a t u r a n Presiden Nomor 95 T ah u n 2018 Tentang Sistem Pemer intahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2018 Nomor 182); 8. P e r a t u r a n Presiden Nomor 39 T ah u n 2019 Tentang S a t u Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia T ah u n 2019 Nomor 2); 9. P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tah u n 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah d i u b a h dengan P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tah u n 2018 Tentang Pe r u b ah a n a t a s P e r a t u r a n Menteri Dalam Negeri Nomor 80 T ah u n 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia T ah u n 2019 Nomor 157); 10. P e r a t u r a n Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 T ah u n 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tah u n 2020);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARA SATU DATA PROVINSI BAB III FORUM DATA BAB IV PRINSIP SATU DATA SULAWESI TENGGARA BAB V PENYELENGGARAAN SATU DATA SULAWESI TENGGARA BAB VI INSENTIF BAB VII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
16 hal

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

PERGUB NO 9 TAHUN 2021.pdf

PERUBAHAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 9, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 9

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 85 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a . b a h w a d a l a m r a n g k a o p t i m a l i s a s i p e l a k s a n a a n t u g a s d a n u n t u k m e m e n u h i k e b u t u h a n p e r k e m b a n g a n b a g i P e g a w a i N e g e r i S i p i l d i L i n g k u n g a n P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a p e r l u d i l a k u k a n p e n y e s u a i a n t a m b a h a n p e n g h a s i l a n ; b . b a h w a P e r a t u r a n G u b e r n u r S u l a w e s i T e n g g a r a P e r a t u r a n G u b e r n u r S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 8 5 T a h u n 2 0 1 8 t e n t a n g T a m b a h a n P e n g h a s i l a n P e g a w a i N e g e r i S i p i l L i n g k u p P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a s u d a h t i d a k s e s u a i d e n g a n k o n d i s i s a a t i n i ; c . b a h w a b e r d a s a r k a n p e r t i m b a n g a n s e b a g a i m a n a d i m a k s u d d a l a m h u r u f b , m a k a p e r l u m e n e t a p k a n P e r a t u r a n G u b e r n u r S u l a w e s i T e n g g a r a t e n t a n g P e r u b a h a n K e t i g a a t a s P e r a t u r a n G u b e r n u r S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 8 5 T a h u n 2 0 1 8 t e n t a n g T a m b a h a n P e n g h a s i l a n P e g a w a i N e g e r i S i p i l L i n g k u p P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a .
1 . P a s a l 1 8 a y a t ( 6 ) U n d a n g - U n d a n g D a s a r N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 1 9 4 5 ; 2 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 3 T a h u n 1 9 6 4 t e n t a n g P e n e t a p a n P e r a t u r a n P e m e r i n t a h P e n g g a n t i U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 Tahun 1964 a n g P e m b e n t u k a n D a e r a h T i n g k a t I S u l a w e s i T e n g a h d a n D a e r a h T i n g k a t I S u l a w e s i T e n g g a r a d e n g a n m e n g u b a h U n d a n g - U n d a n g N o m o r 4 7 P r p . T a h u n 1 9 6 4 t e n t a n g P e m b e n t u k a n D a e r a h T i n g k a t I S u l a w e s i U t a r a - T e n g a h d a n D a e r a h T i n g k a t I S u l a w e s i S e l a t a n T e n g g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 1 9 6 4 N o m o r 9 4 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 2 6 8 7 ) ; 3 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 7 T a h u n 2 0 0 3 t e n t a n g K e u a n g a n N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a , T a h u n 2 0 0 3 N o m o r 4 7 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 4 2 8 6 ) ; 4 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g P e r b e n d a h a r a a n N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 5 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 4 3 5 5 ) ; 5 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 5 T a h u n 2 0 0 4 t e n t a n g P e m e r i k s a a n d a n T a n g g u n g j a w a b K e u a n g a n N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 0 4 N o m o r 6 6 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 4 3 8 9 ) ; 6 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 2 T a h u n 2 0 1 1 t e n t a n g P e m b e n t u k a n P e r a t u r a n P e r u n d a n g - U n d a n g a n ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 1 N o m o r 8 2 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 5 2 3 4 ) , s e b a g a i m a n a t e l a h d i u b a h d e n g a n U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 5 T a h u n 2 0 1 9 t e n t a n g P e r u b a h a n a t a s U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 2 T a h u n 2 0 1 1 t e n t a n g P e m b e n t u k a n P e r a t u r a n P e r u n d a n g - U n d a n g a n ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 9 N o m o r 1 8 3 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 3 9 8 ) ; 7 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 5 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g A p a r a t u r S i p i l N e g a r a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 6 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 5 4 9 4 ) ; 8 . U n d a n g - U n d a n g N o m o r 2 3 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g P e m e r i n t a h a n D a e r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k Indonesia T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 2 4 4 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 5 5 8 7 ) , s e b a g a i m a n a t e l a h d i u b a h b e b e r a p a k a l i t e r a k h i r d e n g a n U n d a n g - U n d a n g N o m o r 1 1 T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g C i p t a K e r j a ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 2 0 N o m o r 2 4 5 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 5 7 3 ) ; 9 . P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 5 3 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g D i s i p l i n P e g a w a i N e g e r i S i p i l ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 0 N o m o r 7 4 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 5 1 3 5 ) ; 1 0 . P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 1 1 T a h u n 2 0 1 7 t e n t a n g M a n a j e m e n P e g a w a i N e g e r i S i p i l ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 0 3 7 ) s e b a g a i m a n a t e l a h d i u b a h d e n g a n P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 1 7 T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g P e r u b a h a n a t a s P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 1 1 T a h u n 2 0 1 7 t e n t a n g M a n a j e m e n P e g a w a i N e g e r i S i p i l ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 2 0 N o m o r 6 8 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 4 7 7 ) ; 1 1 . P e r a t u r a n P e m e r i n t a h N o m o r 1 2 T a h u n 2 0 1 9 t e n t a n g P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D e r a h ( L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 9 N o m o r 4 2 , T a m b a h a n L e m b a r a n N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a N o m o r 6 3 2 2 ) ; 1 2 . P e r a t u r a n M e n t e r i D a l a m N e g e r i N o m o r 7 7 T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g P e d o m a n T e k n i s P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h ( B e r i t a N e g a r a R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 2 0 N o m o r 1 7 8 1 ) ; 3 . P e r a t u r a n D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 1 3 T a h u n 2 0 1 6 t e n t a n g P e m b e n t u k a n d a n S u s u n a n O r g a n i s a s i P e r a n g k a t D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( L e m b a r a n D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n 2 0 1 6 N o m o r 1 3 ) s e b a g a i m a n a t e l a h d i u b a h d e n g a n P e r a t u r a n D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 7 T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g P e r u b a h a n A t a s P e r a t u r a n D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 1 3 T a h u n 2 0 1 6 t e n t a n g P e m b e n t u k a n d a n S u s u n a n O r g a n i s a s i P e r a n g k a t D a e r a h Pr o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( L e m b a r a n D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n 2 0 2 0 N o m o r 7 ) ; 1 4 . P e r a t u r a n D a e r a h N o m o r 8 T a h u n 2 0 0 8 t e n t a n g P o k o k - P o k o k P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h ( L e m b a r a n D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n 2 0 0 8 N o m o r 8 ) ; 1 5 . P e r a t u r a n G u b e r n u r N o m o r 4 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g P e d o m a n P a k a i a n d i n a s l i n g k u p P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( B e r i t a D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n 2 0 1 4 N o m o r 4 ) ; 1 6 . P e r a t u r a n G u b e r n u r N o m o r 7 4 T a h u n 2 0 1 4 t e n t a n g P e n i n g k a t a n d i s i p l i n P e g a w a i N e g e r i S i p i l d i L i n g k u n g a n P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( B e r i t a D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 7 4 ) ; 1 7 . P e r a t u r a n G u b e r n u r N o m o r 8 5 T a h u n 2 0 1 8 t e n t a n g T a m b a h a n P e n g h a s i l a n P e g a w a i N e g e r i S i p i l L i n g k u p P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( B e r i t a D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 8 5 ) , s e b a g a i m a n a t e l a h b e b e r a p a k a l i d i u b a h t e r a k h i r d e n g a n P e r a t u r a n G u b e r n u r N o m o r 3 T a h u n 2 0 2 0 t e n t a n g P e r u b a h a n K e d u a a t a s P e r a t u r a n G u b e r n u r S u l a w e s i T e n g g a r a N o m o r 8 5 T a h u n 2 0 1 8 t e n t a n g T a m b a h a n P e n g h a s i l a n P e g a w a i N e g e r i S i p i l L i n g k u p P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( B e r i t a D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n 2 0 2 0 N o m o r 3 ) .
P e r a t u r a n G u b e r n u r N o m o r 8 5 T a h u n 2 0 1 8 t e n t a n g T a m b a h a n P e n g h a s i l a n P e g a w a i N e g e r i S i p i l L i n g k u p P e m e r i n t a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a ( B e r i t a D a e r a h P r o v i n s i S u l a w e s i T e n g g a r a T a h u n 2 0 1 8 N o m o r 8 5 ) diubah pada Pasal 3, dan Pasal 15

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2021.
10 hal

First
Previous
1
2
3
4
5
6
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2021

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT