Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Status Peraturan
Menetapkan
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, sistem informasi dan komunikasi
yang telah beroperasi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, wajib
menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
ABSTRAK:
Bahwa keberadaan teknologi informasi dan komunikasi yang dimanfaatkan secara tepat akan meningkatkan
efektifitas dan efisiensi organisasi dalam melaksanakan fungsinya, dalam bentuk pengelolaan informasi dan
komunikasi secara cepat dan akurat; Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul membutuhkan pengembangan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi, budaya, informasi, dan komunikasi
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003, Keputusan Menteri Telekomunikasi dan Informasi Nomor 57 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
Materi Pokok:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan, dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
ABSTRAK:
Bahwa data kependudukan merupakan komponen penting yang dapat digunakan untuk mendukung
perencanaan pembangunan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, alokasi
anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal; Bahwa untuk mengoptimalkan dukungan , diperlukan hak akses bagi pengguna untuk menggunakan dan memanfaatkan data kependudukan
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016
Materi Pokok: Cakupan Pelayanan, Pemberian Hak Akses, Perjanjian Kerja Sama antara Penyelenggara dengan Pengguna Data, Pemanfaatan Data, Laporan, Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
Jumlah Halaman: 13 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Taman Kanak kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2018/2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan peningkatan akses layanan pendidikan dan informasi penerimaan peserta didik baru pada jenjang Taman Kanak-kanak, SekolahDasar, dan
Sekolah Menengah Pertama secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi; Bahwa agar pelaksanaan
dapat berjalan dengan tertib, serta dapat berdayaguna dan berhasil guna perlu adanya pedoman
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Budaya Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengubah pola pikir dan budaya kerja serta mewujudkan iklim kerja dan produktivitas yang tinggi diperlukan budaya pemerintahan; Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008 tentang Budaya Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu diatur Budaya Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016
Materi Pokok: Budaya Pemerintah Daerah adalah SATRIYA, Sosialisasi dan Internalisasi, Kelompok Budaya Pemerintahan pada tiap Perangkat Daerah, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan Pelaksanaan, Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2018.
Jumlah Halaman: 8 HLM; Lampiran : 17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2018
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah telah diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012; Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai, dipandang perlu
mengatur kembali
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9
Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016
Materi Pokok: Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang, Pejabat Penatausahaan Keuangan PD dan SKPKD, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah, Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban Penggunaan Dana, Bendahara Umum Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012
Jumlah Halaman: 30 HLM; Lampiran : 75 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Gunungkidul No.49 Tahun 2012 ttg Jabatan Fungsional PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
ABSTRAK:
Bahwa Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2014; Bahwa berdasarkan hasil evaluasi rencana
pengembangan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018
dipandang perlu menyempurnakan kembali Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2012
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2012
Materi Pokok: Ketentuan Pasal 4 diubah tentang Jenis jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
Mengubah Perbup Gunungkidul No.49 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan : Bahwa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) merupakan layanan perizinan dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kabupaten Gunungkidul; Bahwa dalam rangka pelaksanaan IUMK di Kabupaten Gunungkidul perlu mengatur Petunjuk Teknis Pemberian IUMK; Bahwa Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam Rangka Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan dipandang perlu disempurnakan sehingga perlu diatur kembali
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2014, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2015
Materi Pokok : Pelaksanaan PUMK, Hak, Kewajiban, dan Larangan PUMK, Pembinaan PUMK, Monotoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Halaman: 9 HLM; Lampiran : 12 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Desa Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: Bahwa di sebagian desa terdapat kegiatan yang bersifat strategis yang belum dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018, adanya perubahan kebijakan pengelolaan Dana Desa dari Pemerintah, dan adanya penjabaran kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Bahwa kondisi tersebut dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018; Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu adanya pedoman penyusunannya
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 66 Tahun 2017
Materi Pokok: Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018, Contoh Format Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan Contoh Format Rencana Anggaran Biaya Perubahan tercantum dalam Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
Jumlah halaman: 8 HLM; Lampiran : 15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018
PERBUP Kab. Gunungkidul No. 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perbup Gunungkidul No. 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017; Bahwa guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226 Tahun 2017 tanggal 29 Desember 2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018; Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 916/171 tanggal 23 Februari 2018 tentang Permohonan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD 2018; Surat Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Nomor 913/156a tanggal 7 Maret 2018 tentang Permohonan Penambahan Anggaran; Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 050/138 tanggal 23 Februari 2018 tentang Permohonan Perubahan Penjabaran Peraturan Bupati APBD Tahun 2018; Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nomor 050/117 tanggal 12 Maret 2018 tentang Permohonan Perubahan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018; Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Nomor 900/307 tanggal 5 Maret 2018 tentang Permohonan Tambahan Dana Mendahului APBD Perubahan TA 2018; Surat Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Nomor 973/00364 tanggal 2 Februari 2018 tentang Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2017, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017
Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 terdiri
dari:
Jumlah Pendapatan Rp 1.715.555.320.689,30; Jumlah Pembiayaan netto Rp 103.385.364.544,65 Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00
Lampiran I diubah, Lampiran II pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diubah pada Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Pembinaan Keluarga Sejahtera diubah, Lampiran II pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang diubah pada Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah dan Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah, Lampiran II pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil diubah pada Kegiatan Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran, Kegiatan Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi, Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Pelayanan Pendaftaran dan Penerbitan Identitas Penduduk, Kegiatan Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Kependudukan, dan Kegiatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran dan Kematian, Lampiran II pada Dinas Kelautan dan Perikanan diubah pada Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Bibit Ikan Unggul dan Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap, Lampiran II pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan diubah pada Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar, Lampiran II pada Badan Keuangan dan Aset Daerah diubah pada Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Pengeluaran Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2018.
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Jumlah Halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kerja Sama Antar Daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul.
ABSTRAK:
Bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik; Bahwa kerja sama antar daerah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Wonogiri, dan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bersama Bupati Pacitan, Bupati Wonogiri, dan Bupati Gunungkidul Nomor 415.4/kb/04/2012, Nomor 43/ksb/2012 dan Nomor 415.4/KB/132/2012, telah berakhir pada tanggal 18 Desember 2017
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Materi Pokok: Kerja sama antar daerah, Tujuan, Ruang Lingkup, BKAD Pawonsari, Pelaksanaan Kegiatan, Pembiayaan, Penyelesaian Perselisihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2018.
Jumlah Halaman: 6 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
