Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan jaminan kesejahteraan sosial terutama terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial, Pemerintah Kabupaten wajib mengatur Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial seara terencana, terarah dan berkelanjutan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.28 Tahun 1959; UU No.11 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Y No.9 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula mengenai asas, maksud dan tujuan, penanganan PMKS; tanggung jawab dan wewenang pemerintah dalam penyelenggaraannya; dan Sumber Daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial serta peran serta masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 42 Tahun 2019
PERUBAHAN KEDUA - ATAS PERATURAN BUPAtI MUARA ENIM NOMOR 31 TAHUN 2014 - TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI - PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2019/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Bahwa dengan ditetapkanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagai tindak lanjut hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuanagan Repbulik Indonesia atas laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahuan Anggaran 2018 ,maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu di lakukan perubahan
UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 56 tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 56 Tahun 2010;PP No 8 Tahun 2006;PP No 39 Tahun 2007;PP No 71 Tahun 2010;PP No 12 Tahun 2019l;Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendgari No 13 tahun 2006;Perda No 10 Tahun 2015
Bebebapa ketentuan dalam lampiran I Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Bupati Muara Enim Nomor 31 Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2019.
Peraturan Bupati No 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Muara Enim
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 19 Tahun 2019
PEDOMAN - PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS - MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI - DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI - DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUARA ENIM
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembangunan
Zona
Integrıtas
Menuju
Wılayah Bebas
Korupsı
Dan Wılayah Bırokrası
Bersıh Dan Melayanı
Dı
Lıngkungan
Pemerıntah
Kabupaten Muara Enım
ABSTRAK:
bahwa dalam rangla pelaksanaan program nasional
untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih dan
anti korupsi, diperlukan pembangunan Tnna Integritas
menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birolirasi Bersih dan Melayani;
UU No 28 Tahun 1959;UU No 28 Tahun 1999;UU No 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001;UU No 23 Tahun 2014 sebagimana tealah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015;Intruksi Presiden No 5 Tahun 2004;Peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokasi No 49 Tahun 2011;Peraturan menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokasi No 52 Tahun 2014;Perda No 2 Tahun 2016
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS , IDENTIFIKASI PD MENUJU WBK/TWBBM ,PEMBINAAN , PENILAIAN WBK DAN/ATAU WBBM ,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 58 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 88 Tahun 2016; PERPRES No. 78 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENKEU No. 193/PMK.07/2018; PERMENDESDTT No. 11 Tahun 2019; PERDA No. 22 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan, sanksi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
11 hlm, Lampiran : 5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasiitatif Keuangan dan Kepegawaian serta Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintahan Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, menegaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 22 Tahun 2017 Perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Kepegawaian serta Substantif Pemerintahan Kabupaten Muara Enim tanggal 16 JAnuari 2019 telah menyetujui JRA Fasilitatif Fungsi Keuangan dan Kepegawaian serta Substantif Pemerintahan Kabupaten Muara Enim sebanyak 10 (sepuluh) urusan Pemerintah Daerah. Untuk itu perlu mengatur JAdwal Retensi Arsip Kabupaten Muara Enim yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 28 Tahun 2012; Peraturan Bersama Kepala ANRI dan kepala BKN No. 08 Tahun 2012 dan No.15 Tahun 2012; Peraturan Kepala ANRI No. 14 Tahun 2015; Perda No. 2 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, JRA fasilitas keuangan dan kepegawaian, JRA substantif, penyusutan arsip, jadwal retensi arsip, penggunaan jadwal retensi arsip, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2019.
130 hlm, Lampiran : 124 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penambahan
Penyertaan
Modal Pemerıntah
Kabupaten Muara
Enım
Kepada
Perseroan
Terbatas Bank
Perkredıtan
Rakyat
Gerbang
Serasan
Kabupaten
Muara Enım
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk memenuhi modal dasar Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim dan peningkatan peran serta masyarakat/pelaku usaha mikro, usaha kecil dan menengah dalam mengakses pelayanan perbankan, Pemerintah Kabupaten Muara Enim akan menambah penyertaan modal secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; Sesuai ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Muara Enim kepada PT. Bank Perkreditan Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain maksud dan tujuan, penyertaan modal daerah, dan modal perusahaan daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2019.
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 50 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OLg tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan Rincian Tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA No. 2 Tahun 2016 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 8 Tahun 2019; PERBUPNo. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No. 13 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, rincin tugas dan fungsi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4 hlm, Lampiran : 86 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tım
Kerja Pertımbangan
Pembangunan
Dan
Pelayanan
Publık
Kabupaten
Muara
Enım
ABSTRAK:
Dalam rangla menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diamanatkan Pasat 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang antara lain adalah pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta dalam upaya untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Muara Enim, dipandang perlu untuk membentuk tim kerja pertimbangan yang bertugas antara lain memberikan saran, masukan, pertimbangan dan menganalisa kebijakan yang akan dilakukan Bupati dan wakil Bupati dalarn upaya percepatan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini, yaitu sebagai berikut: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan dan Pelayanan Publik Kabupaten Muara Enim, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain tim kerja pertimbangan pembangunan dan pelayanan publik.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2019.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
ABSTRAK:
Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka perlu ditindaklanjuti dengan Rincian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; PERDA No. 2 Tahun 2016 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERDA No. 8 Tahun 2019; PERBUP No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERBUP No. 13 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, rincin tugas dan fungsi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2017 tortang Rincian Tugas dan Fungsi
Dinas Komunikasi dan Informatika
3 hlm, Lampiran : 76 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2019
bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
mewujudkan kemakrnuran ralgrat, pemerintah berkewajiban
melaksanakan pembangunan Pariwisata Halal yang dilakukan
secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dan untuk sebesarbesar kemakrnuran rakyat;
bahwa unhrk kesejahteraan rakyat dan pemanlaatan keindahan
alam, perlu adanya peraturan mengenai pemanfaatan keindahan
alam dengan bingkai islami berupa Pariwisata Halal ;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 10 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 23 Tahun 2014;PP No 50 Tahun 2011;Perpres No 63 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata No 18 Tahun 2016;Perda No 9 Tahun 2016
RUANG LINGKUP PARTWISATA HAIAL ,,DESTINASI PARIWISATA HAI,AL , PEMASARAN DAN PROMOSI
, INDUSTRT PARNVISATA ,PERAN SERTA MASYARAKAT
,PEMBINAAN DAN PENGA\IIASAN ,PEMBI.AYAAN , SANKSI ADMIMSTRATIF ,
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
8 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
