Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.28 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.113 Tahun 2014.
Materi pokok dalam Peraturan Bupati ini adalah maksud dan tujuan diberikannya Dana Desa, Ruang Lingkup Alokasi Dana Desa, Pengalokasian, Penggunaan dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut berlakunya Peraturan Bupati No.1 Tahun 2012.
39 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 15 Tahun 2016
RENCANA KERJA - PEMBANGUNAN DAERAH - KABUPATEN MUARA ENIM - TAHUN 2016 -
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, LD.2016/NO.15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Keja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daeral, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2013-2018, maka terhadap Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 28 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 perlu dilakukan perubahan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 28 Tahun 2O16 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016.
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 25 Tahun 2OO4, UU No 33 Tahun 2O04, UU No. 23 Tahun 2O14, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 , Undang-UU No 14 Tahun 2015, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2OO8, PerdA Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2Oi3, Perda Muara Enim Nomor 28 Tahun 2015.
Materi Pokok dalam peraturan ini adalah : Dokumen naskah RKPD dengan susunan sistematikanya, Dokumen naskah Perubahan RKPD dengan susunan sistemalikanya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Permendagri No.1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pengelolaan Aset Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telal diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Permendagri No. I Tahun 2016.
Materi pokok dalam peraturan ini yakni Pengelolaan aset desa yang meliputi tahap perencanaan sampai dengan tahap pengendalian; Pemindahtanganan aset desa serta pembinaan dan pengawasa pengelolaan aset desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
38 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim Beserta Perubahannya
ABSTRAK:
Berdasarkan rekomendasi BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim untuk Tahun Anggaran 2015, Laporan Nomor 36.G/LHP lX.llll.PLG lOS l2O 16 tanggal 27 Mei 2016 rekomendasinya agar menghentikan pembayaran biaya pemungutan PBB Sektor P3 dan meninjau Peraturan Bupati No.21 Tahun 2012 tentang Penggunaan dan Tata Cara Penyaluran Biaya Pemungutan Pajak dan Bangunan (PBB) Kabupaten Muara Enim, maka Peraturan Bupati Muara Enim No.18 Tahun 2015 harus dicabut.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 2000; PP No. 55 Tahun 2004; PP No. 58 Ta-hun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keualgan Nomor 83/KMK.04|2000; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.03 /2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberaPa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07|2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.03/2012; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07 /2016; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengar Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 1 Tahun 2009 sebagaimana telah diubal dengan Peraturan Bupati Muara Nomor 25 Tahun 2014; Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2014; Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pencabutan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 21 Tahun 2012.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2016.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 11 Tahun 2016
- TATA CARA- PEMBAGIAN -DAN - PENETAPAN- RINCIAN DANA DESA - SETIAP - DESA - DI KABUPATEN MUARA ENIM -
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, LD.2016/NO.11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasat 10 dan Pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 491PMK.O7l2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 57 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2016.
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU Nomor 28 Tahun 1959, UU Nomor 6 Tahun 2014, PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015. PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 22 Tahun 2015 , Perpres Nomor 137 Tahun 2015, Permendagri Nomor 113 Tahun 2O14, Permenkeu Nomor 93/PMK.O7|2O15, Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 09 Tahun 2015.
Materi pokok peraturan ini adalah : .pengertian Desa, Dana Desa , Pemerintah Desa, Rekening Kas Umum Daerah, Rekening Kas Desa,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MUARA ENIM NOMOR 57 TAHUN 2015
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 10 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Perubahan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Permendagri No.6 Tahun 2016 tentang Perr.rbahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 60 Taltun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah maka terhadap Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pakaial Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim perlu dilakukar perubahan dan penyesuaian jadwal penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. I Tahun 2015; PP No. 42 Taiun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 sebagaimana telah diubatr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pada Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupali Muara Enim Nomor 48 Tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah ketentuan Pasal 2; dan Pasal 12 Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 18 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupali Muara Enim Nomor 48 Tahun 2015.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 9 Tahun 2016
- PEDOMAN - PENGENDALIAN - GRATIFIKASI - DI LINGKUNGAN PEMERINTAH BUPATI MUARA ENIM-
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, LD.2016/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Bupati Muara Enim
ABSTRAK:
bahwa dalam rargka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara untuk terwujudnya integritas pengelola danpenyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, pe.lu diatur pengendalian terhadap gratifikasi, berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undalg Nomor 30 Tahun 2OO2 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, setiap pegawai negeri atau penj,elenggata negata yang menerima gratilikasi wajib melaporkar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, berdasarkan pertimbangan tersebut maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muara Enim tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Muara Enim.
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959, UU No 28 Tahun 1999, UU No 31 Tahun 1999 , PP Nomor 53 Tahun 2O1O , PP Nomor 79 Tahun 2OO5, PP Nomor 60 Tahun 2008, Permendagri Nomor 25 Tahun 2OO7, Perda Nomor 15 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2013 , Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 19 Tahun 2012 .
Materi pokok dalam Peraturan ini adalah : TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGENDALIAN GRATIPIKASI, KATAGORI GRATIFIKASI, PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN, PELAPORAN, PENGELOLAAN, SANKSI,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 8 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 62 Tahun 2014 tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Untuk mengatur lebih lanjut mengenai Perjalanan Dinas Jabatan guna mengikuti rapat, seminar, sosialisasi, bimbingan teknis dan sejenisnya, yarlg tercantum dalam Peraturan Bupati tentang pedomal Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan / Anggota DPRD dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan Nomor I 13 I PMK.05 I 20 12; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan pada ketentuan Peraturan Bupati Muara Enim No.62 Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah ketentuan Pasal 11 Peraturan Bupati Muara Enim No.62 Tahun 2014.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2016
- PENJABARAN - ANGGARAN - PENDAPATAN- DAN - BELANJA DAERAH -TAHUN ANGGARAN 2016-
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2016/NO.07
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 905i501/SJ tanggal 77 Februari 2016 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Pemerintah Daerah yang telah menetapkan peraturan daerah tentang APBD TA 2016, agar melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD TA 2016 mendaiului penetapan peraturan daerah tentang perubahan APBD TA 2016 dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD, berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (4)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, pergeseran antar objek belanja
dan rincian objek belanja dilakukan dengan cara mengubah, Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 55 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
Dasar hukum peraturan inin adalah : UUg Nomor 28 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 20O4; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 27 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 24 Tahun 2004; PP Nomor 55 Tahun 2OO5; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 41 Tahun 2007; PP Nomor 137 Tahun 2015; Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006; Perdagri Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11; Peral,ura/l Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2004; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2008; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 16 Tahun 2008; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 17 Tahun 2008; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2015.
Materi pokok peraturan ini adalah : rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2016.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim No. 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H Mohamad Rabain yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Secara Penuh
ABSTRAK:
dalam ralgka meningkatkan mutu dan kualitas
pelayanan serta menyesuaikan kondisi dan karalteristik
pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad
Rabain yarrg menerapkar Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layaran Umum Daerah (PPK-BLUD) secam
penuh, maka perlu dilakukan penyesuaial keangotaan
Dewan Pengawas;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeii Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Mua.ra Enim Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Mohamad Rabain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pola Tata Kelola
Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H. Mohamad Rabain
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
