PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.432 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 180 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERBUP Kab. Sumedang No. 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 175 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERBUP Kab. Sumedang No. 7 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 174 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERBUP Kab. Sumedang No. 6 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Kesehatan
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 172 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Sumedang No. 17 Tahun 2024 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat Daerah Kabupaten Sumedang
Mencabut
  1. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Inspektorat
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 163 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. PERBUP Kab. Sumedang No. 166 Tahun 2022 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah
    Mencabut Pasal 51 sampai dengan Pasal 261, dan Pasal 477 sampai dengan Pasal 481
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 161 Tahun 2021
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Standar / Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERBUP Kab. Sumedang No. 5A Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang
Download file:
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 158 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERBUP Kab. Sumedang No. 60 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 157 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
APBD
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 156 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERBUP Kab. Sumedang No. 200 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja
Mencabut
  1. PERBUP Kab. Sumedang No. 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja
  2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berbasis Kinerja
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumedang Nomor 154 Tahun 2021
• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PERBUP Kab. Sumedang No. 32 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan