Peraturan Bupati (Perbup) tentang Manajemen Lalu Lintas Berbasis Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terintegrasi
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan program Smart Regency Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang di bidang lalu lintas, perlu dilakukan manajemen lalu lintas berbasis sistem alat pemberi isyarat lalu lintas terintegras, agar manajemen lalu lintas berbasis sistem alat pemberi isyarat lalu lintas terintegrasi berjalan sesuai dengan perencanaan perlu disusun pedoman manajemen lalu lintas berbasis sistem alat pemberi isyarat lalu lintas terintegrasi, sesuai dengan Perbup Sumedang No. 127 Tahun 2022, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Manajemen Lalu Lintas Berbasis Sistem Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Terintegrasi.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 22 Tahun 2009 ) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 30 Tahun 2021; Perda Kabupaten Sumedan No. 3 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, ATCS, Pemanfaatan Layanan dan Data ATCS Serta Koordinasi Pelaksanaan ATCS Terintegrasi, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2023.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 94 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Bahwa penyusunan rencana kerja ASKPD berpedoman pada indikator kinerja, tolak ukur, dan sasaran kinerja sesuai analisis standar belanja, standar satuan harga, rencana kebutuhan BMD dan standar pelayanan minimal Dan harga satuan pokok kegiatan merupakan instrumen yang dijadikan tolak ukur kinerja yang jelas dan penentuan terhadap kewajaran belanja daerah Dan berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (6) Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2021 maka perlu menetapkan Perbup tentang HSPK Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 16 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Perpres No. 33 Tahun 2020; Permendagri No. 108 Tahun 2016; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permen PUPR No. 1 Tahun 2022; Perda Kab. Sumedang No. 5 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun Anggaran 2024.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juni 2023.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 90 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendidikan Kesetaraan Terintegrasi Melalui Digitalisasi Ekosistem Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
ABSTRAK:
Bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan UUD 1945, perlu meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang diintegrasikan dengan program pendidikan kesetaraan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk meningkatkan literasi masyarakat dan rata-rata lama sekolah diperlukan program peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas pelayanan. sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat perlu dilakukan penyelengaraaan pendidikan kesetaraan terintegrasi melalui digitalisasi ekosistem perpustakaan berbasis inklusi sosial untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam peningkatan indeks pembangunan manusia kabupaten Sumedang, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendidikan Kesetaraan Terintegrasi melalui Digitalisasi Ekosistem Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 43 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 47 Tahun 2008; Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2023; Perda Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Penguatan Jejaring Kerja Perpustakaan dan PKBM, Paket Geulis, Hak, Kewajiban, dan Kewenangan, Pembudayaan Kegemaran Membaca, Partisipasi Masyarakat, Sarana dan Prasarana, Pengawasan dan Pembinaan, Pendanaan, Evaluasi dan Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 89 Tahun 2023
Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 84 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak
ABSTRAK:
Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta partisipasi menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah, saat ini masih ditemukan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Sumedang yang berdampak pada terampasnya hak anak dan mempengaruhi kemakmuran serta kesejahteraan anak, n berakibat pada kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, putusnya pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan terlanggarnya hak anak sehingga perlu adanya upaya pencegahan perkawinan pada usia anak dalam memberikan perlindungan terhadap anak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 4 Tahun 1979; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2003;UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 3 Tahun 2023; Perda Kabupaten Sumedang No. 10 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Perkawinan, Upaya Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak, Penguatan Kelembagaan, Upaya Pendampingan dan Pemberdayaan, Pengaduan, Rencana Aksi Daerah, Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2023.
14 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
