Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka penyesuaian beban biaya operasionall perusahaan untuk peningkatan pelayanan kepadal masyarakat, maka ketentuan besarnya tarif air minum patla Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo, perlu disesuaikan dan diatur kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur kembali Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Bupati.
Peraturan ini antara lain berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Kelompok Pelanggan;
3. Hak dan Kewajiban Pelanggan;
4. Perbaikan dan Penggantian Meter Air;
5. Pelanggaran dan Denda;
6. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Ponorogo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo No. 20 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembegian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
dalam rangka optimalisasi dan upaya untuk lebih menjamin dalam pemerataan serta berkeadilan terhadap pengalokasian Dana Desa di Kabupaten Ponorogo, maka ketentuan yang telah ada sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati
Ponorogo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa se-Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015, perlu disesuaikan dan diatur kembali
dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
UU No 12 Tahun 1950, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, Perpres No 36 Tahun 2015, Permendagri No 1 Tahun 2014, Permendagri No 114 Tahun 2014, PermendesPDTdanTrans No 5 Tahun 2015.
tata cara pembagian dan penetapan dana desa, meliputi penghitungan dan penetapan, penyaluran, penggunaan, prioritas penggunaan, pengelolaan keuangan, pelaporan dan monev.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mencabut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa se-Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015
17
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo No. 19 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Ponorogo
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu untuk mengatur Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
UU No 12 Tahun 1950, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 55 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 79 Tahun 2005, PP No 91 Tahun 2010, PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 113 Tahun 2014, Perda Kab. Ponorogo no 8 Tahun 2010, Perda Kab. Ponorogo No 3 Tahun 2011, Perda Kab. Ponorogo No 4 Tahun 2011, Perda Kab. Ponorogo No 12 Tahun 2011, Perda Kab. Ponorogo No 13 Tahun 2011, Perda Kab. Ponorogo No 14 Tahun 2011, Perda Kab. Ponorogo No 15 Tahun 2011, Perda Kab. Ponorogo No 15 Tahun 2011.
bagi hasil pajak daerag dan retribusi daerah kepada desa yang memuat sumber dana, pengalokasian, mekanisme pencairan dan penyaluran, penggunaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mencabut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 40 Tahun 2013 tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan kepada Desa dan Kelurahan di Kabupaten Ponorogo
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo No. 18 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu mengatur penghasilan tetap, tunjangan dan penerimaan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
UU No 12 Tahun 1950, UU No 12 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 1 Tahun 2014, Permendagri No 113 Tahun 2014.
penghasilan, tunjangan dan penerimaan lain yang sah kepala desa dan perangkat desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo No. 16 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
UU No 12 Tahun 1950, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, Permendagri No 1 Tahun 2014, Permendagri No 113 Tahun 2014.
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mencabut Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
59
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo No. 14 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan/Perkotaan Kabupaten Ponorogo
ABSTRAK:
adanya perubahan pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Ponorogo, maka ketentuan mengenai Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Lomba Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan/Perkotaan Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 35 A Tahun 2013, perlu diubah kembali dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
UU No 12 Tahun 1950, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda Kab. Ponorogo No 2 Tahun 2007, Perda Kab. Ponorogo No 13 Tahun 2011, PerBup. Ponorogo No 6 Tahun 2008.
perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo No 6 Tahun 2008 tentang Lomba Pelunasan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mengubah Peraturan Bupati Ponorogo No 6 Tahun 2008 tentang Lomba Pelunasan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Ponorogo
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo No. 13 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
ABSTRAK:
adanya perubahan harga nilai pasar terhadap mineral bukan logam dan batuan, maka ketentuan nilai pasar mineral bukan logam dan batuan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2014, perlu diubah kembali dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 91 Tahun 2010, Permendagri No 13 Tahun 2006, Perda Kab. Ponorogo No 2 Tahun 2007, Perda Kab. Ponorogo No 10 Tahun 2008, Perda Kab. Ponorogo No 12 Tahun 2011, PerBup Ponorogo No 31 Tahun 2012.
perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sisten dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
mengubah Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sisten dan Prosedur Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo No. 12 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan dokumen sebagai Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), juga bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016;
UU No 12 Tahun 1950, UU No 17 Tahun 2003, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 24 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, PP No 58 Tahun 2005, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 tahun 2006, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, PP No 6 Tahun 2008, PP No 7 Tahun 2008, PP No 8 Tahun 2008, Permendagri No 13 Tahun 2006, Permendagri No 27 Tahun 2014, Perda Kab. Ponorogo No 7 Tahun 2008, Perda Kab. Ponorogo No 9 Tahun 2008, Perda Kab. Ponorogo No 10 Tahun 2008, Perda Kab. Ponorogo No 11 Tahun 2008, Perda Kab. Ponorogo No 12 Tahun 2008, Perda Kab. Ponorogo No 6 Tahun 2010, PerBup. Ponorogo No 15 Tahun 2014.
Dokumen Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi atau yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo No. 11 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pemotongan Pohon Ayoman Di Tepi Jalan
ABSTRAK:
dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu mengatur tata cara pemotongan pohon ayoman di tepi jalan;
UU No 12 Tahun 1950, UU No 26 Tahun 2007, UU No 32 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 63 Tahun 2002, Permendagri No 1 Tahun 2007, PermenPU No 05 Tahun 2008, Perda Kab. Dati II Ponorogo No 4 Tahun 1988, Perda Kab. Ponorogo No 10 Tahun 2008, Perda Kab. Ponorogo No 15 Tahun 2011, Perda Kab. Ponorogo No 1 Tahun 2012.
izin pemotongan pohon ayoman di tepi jalan yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Ponorogo
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo No. 10 Tahun 2015
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Se-Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015;
UU No 12 Tahun 1950, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, Perpres No 36 Tahun 2015, Permendagri No 1 Tahun 2014, Permendagri No 113 Tahun 2014, PermendesPDTdanTrans No 5 Tahun 2015, Perda Kab. Ponorogo No 5 Tahun 2006.
tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa se-Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2015 yang memuat rincian dan perhitungan, penyaluran, prioritas penggunaan, pengelolaan keuanga, pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
