Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 399 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 18 Tahun 2006

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda_Kab_Bangka_Tengah_2006_18.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 18 Tahun 2008

RETRIBUSI IZIN PENGUMPULAN DAN/ATAU PENGIRIMAN LOGAM TUA DAN/ATAU BARANG BEKAS

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka Tengah No. 2 Tahun 2018 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHAP KESATU

Download :
Perda_Kab_Bangka_Tengah_2008_18.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 18 Tahun 2014

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perda_Kab Bateng_2014_18.pdf

Abstrak

SOTK – PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD No.202.2014/NOREG 4.18/2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah

ABSTRAK:

- Untuk mengoptimalisasi pelaksanaan tugas Korps Pegawai Republik Indonesia dapat berjalan dengan baik dan bertanggung jawab, perlu membentuk organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia, yang dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan Kabupaten/Kota. Maka ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004,PP Nomor 41 Tahun 2007,Permendagri Nomor 17 Tahun 2009.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Pembentukan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI sebagai bagian dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah; 2. Kedudukan, tugas, dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; 3. Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; 4. Kepegawaian dan eselon. - Peratuan Daerah ini terdiri dari IX BAB dan 14 Pasal dengan satu lampiran

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2014.
- Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, diatur dengan Peraturan Bupati.
8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 18 Tahun 2011

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2010

APBD

Download :
Perda_Kab_Bangka Tengah_2011_18.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 18 Tahun 2007

TATA NIAGA DAN KONSUMSI MINUMAN BERALKOHOL

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
Perda_Kab_Bangka_Tengah_2007_18.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 19 Tahun 2007

KAWASAN LINDUNG

Lingkungan Hidup

Download :
Perda_Kab_Bangka_Tengah_2007_19.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Tengah Nomor 19 Tahun 2021

BATAS ANTARA KELURAHAN KOBA DENGAN KELURAHAN PADANG MULIA KECAMATAN KOBA

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 19 Tahun 2011

PAJAK HIBURAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka Tengah No. 30 Tahun 2011 tentang PAJAK DAERAH

Mencabut :

PERDA Kab. Bangka Tengah No. 14 Tahun 2008 tentang PAJAK HIBURAN

Download :
Perda_Kab_Bangka Tengah_2011_19.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 19 Tahun 2014

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Download :
Perda_Kab Bateng_2014_19.pdf

Abstrak

GANTI KERUGIAN – TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD No.203.2014/NOREG 4.19/2014

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

- Untuk kelancaran pemulihan kerugian Daerah dapat berjalan lebih efektif dan efisien, maka dipandang perlu untuk menetapkan kembali ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian.
- Dasar hukum peraturan daerah ini adalah : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), UU Nomor 27 Tahun 2000, UU Nomor 5 Tahun 2003, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 60 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai: 1. Ruang lingkup peraturan ini yang meliputi tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan dan barang milik daerah; 2. Sebab-sebab kerugian daerah; 3. Pelaksanaan TP-TGR diberlakukan terhadap Bendahara atau Pegawai bukan Bendahara dan Pihak Ketiga baik langsung atau tidak langsung merugikan Daerah; 4. Informasi, pelaporan, dan pemeriksaan; 5. Keputusan Tuntutan Perbendaharaan dikeluarkan oleh Bupati dan pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pertimbangan. Pengenaan ganti kerugian daerah ditetapkan oleh Bupati; 6. Kedaluwarsa tuntutan perbendaharaan; 7. Penghapusan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti kerugian; 8. Pembebasan yaitu Dalam hal Bendahara/Pegawai bukan bendahara/Pihak Ketiga ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati diwajibkan menggantikan kerugian Daerah, maka Majelis Pertimbangan memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban; 9. Penyetoran atau pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaaan harus melalui Rekening Umum Kas Daerah. Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasaldari Badan Usaha Milik Daerah(BUMD) setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah, segera dipindahbukukan kepada Rekening BUMD; 10. Majelis Pertimbangan, setiap semester menyampaikan Laporan Penyelesaikan Kerugian Daerah Kepada Bupati; 11. Majelis pertimbangan TP-TGR; 12. Apabila pegawai yang patut diduga melakukan Kekurangan Perbendaharaan atau Kerugian Daerah berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan hukuman Displin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya; 13. Kerugian Daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh daerah dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata. Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi. - Peratuan Daerah ini terdiri dari XIII BAB dan 42 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2014.
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
22 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Tengah No. 19 Tahun 2008

RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Bangka Tengah No. 2 Tahun 2018 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHAP KESATU

Download :
Perda_Kab_Bangka_Tengah_2008_19.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2021.