Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk melaksanakan sebagian tugas
teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Surakarta, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan
Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta,
maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Surakarta;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana kota surakarta, tata kerja, eselonisasi, kepegawaian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
9 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 49 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan
ABSTRAK:
bahwa kepemudaan merupakan urusan wajib pemerintahan daerah yang perlu dibangun dan dikembangkan melalui penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan agar menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas dan handal untuk mewujudkan kesejahteraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945; bahwa pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara sehingga perlu dikembangkan karakter, potensi dan perannya terhadap pemuda pelopor kota, wirausaha pemula, dan pemuda kader kota; bahwa penyadaran,pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan bertujuan mewujudkan pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, mampu berdaya saing, mampu memahami danmenyikapi perubahan lingkungan, mampu mengembangkan potensi, memiliki peran aktif dalam pembangunan, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki jiwa kewirausahaan, kepeloporan dan kebangsaan; bahwa pada saat ini belum ada produk hukum yang mengatur tentang kepemudaan di daerah sebagai dasar penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan maka untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk mengatasi permasalahan tentang kepemudaan perlu menetapkan suatu produk hukum daerah dalam bentuk Perwako; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Perwako tentang Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Kepemudaan;
UU No 16 Tahun 1950; Uu No 40 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pemberdayaan kepemudaan, pengembangan kepemudaan, sarana dan prasarana kepemudaan, pendanaan, penghargaan, kemitraan, peran serta masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
18 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 50 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-Z Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas perlu ditindaklanjuti dengan Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas jabatan struktural.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 20-Q Tahun 2009 dicabut.
9 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 50 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf Ahli Walikota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
Walikota sesuai Pasal 7 Peraturan Daerah Kota
Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta perlu membentuk Kelompok Jabatan Staf Ahli
Walikota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Pembentukan Kelompok Jabatan Staf
Ahli Walikota Surakarta;
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan walikota ini mengatur tentang kedudukan dan pembidangan, tugas, tata kerja, pengangkatan dan pemberhentian.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dilakukan komunikasi persuratan antar lembaga pemerintahan dengan lembaga pemerintah lainnya, masyarakat dan lembaga non pemerintah; bahwa pada saat sekarang ini dengan meningkatnya intensitas dan kompleksitas materi komunikasi kedinasan yang dilakukan dibutuhkan sebuah tata persuratan yang efektif dan efisien; bahwa Peraturan Walikota Nomor 15-AA Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang–undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas sebagai acuan bagi pemerintahan daerah dalam menyusun tata naskah dinas serta sistematika.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2019.
Peraturan Walikota Nomor 15-AA Tahun 2011 dicabut.
197 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 51 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-Y Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas perindustrian dan Perdagangan maka guna kelancaran penyelenggaraan tugas perlu ditindaklanjuti dengan Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas perindustrian dan Perdagangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang susunan organisasi, uraian tugas jabatan struktural.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, maka perlu mengatur pedoman pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain; bahwa untuk memberikan jaminan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kerja sama daerah dengan daerah lain perlu dibentuk aturan sebagai pedoman bagi para pihak; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang jenis, pedoman dan bidang KSDD, dokumen KSDD, tahapan KSDD, koordinasi teknis, persetujuan DPRD, penyelesaian perselisihan, berakhirnya KSDD, TKKSD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 53 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha dan Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 2000 m2 (Dua Ribu Meter Kubik) Per Tahun
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemberian izin usaha dan izin perluasan industri primer hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi sampai dengUI1 2000 M" (dua ribu meter kubik) per tahun yang semula merupakan kewenangan pemerintah provinsi telah dilimpahkan menjadi kewenangan pemerintah kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian h:iri Usaha Dan Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu Dengan Kapasite, Sampai Dengan 2000 M' (dua ribu meter kubik) per tahun;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 3 Ta]mn 1982; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang·Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, IU-IPHHK, izin perluasan IPHHK, masa berlaku IU-IPPHK, perubahan komposisi jenis produksi, penurunan kapasitas dan/atau peremajaan mesin, hak, kewajiban dan larangan pemegang IU-IPHHK, perubahan dan penggantian nama pemegang izin, sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.
12 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 54 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta
ABSTRAK:
bahwa masyarakat miskin di Kota Surakarta masih menempati rumah tinggal yang jauh dari memenuhi persyaratan rumah sehat, sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat; bahwa dalam rangka mendukung progrl'JIl penanggulangan kemiskinan dan peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin di Kota Surakarta, khususnya di bidang perumahan yang layak, maka perlu dilaksanakannya perbaikan rumah , tidak layak huni dengan pemberian bantuan/ stimulan dari Pemerintah Kota Surakarta maup'un didapat dari pihak ketiga; bahwa berdasarkan Surat Walikota Surakarta 562.2/4.029 tanggal 22 Oktober 2008 Perihal Kesediaan Mengikuti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Tahun 2008, maka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri merupakan harmonisasi dan sinkronisasi dari program-program pemberdayaan dalam rangka mendukung program penanggulangan kemiskinan yang ada di Kota Surakarta; bahwa sehubungan dengan adanya perkembangan program dimaksud, maka perlu merubah Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17-A Tahun 2009 tenta'ng Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Bantuan PembangunanjPerbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerinlah Nomor 73 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarla Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kola Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kola Surakarla Nornor 15 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, kriteria rumah tidak layak huni, persyaratan pengajuan permohonan bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni, kepanitiaan, mekanisme pengajuan bantuan, mekanisme pencairan bantuan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2012.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17A Tahun 2009 dicabut.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 54 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Perpres No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Perwako Surakarta tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 39 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penyelenggara satu data Indonesia tingkat daerah, penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat daerah, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
