Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.072 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 15B Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2008

Download file:

5005PERWALI_NO_15-B_TAHUN_2011.pdf

sekretariat dPRD - kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15B, BD.2011/No. 32

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi, tata kerja, kepegawaian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 10 Tahun 2008 dicabut.
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Abstrak

APBD

Download file:

4805PERDA_NO_15_TAHUN_2011.pdf

apbd

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2011/NO.15

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 181 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 ~entang' Pemerintahan Daerah sebagalmana telah beberapa "ali diubah terakhlr dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Walikota mengajukan Rancang;m Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) untuk memperoleh persetujuan bersama; bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) yang dlajukan sebagalmana dlmaksud dalam huruf a, merupakan perwujudan darl Rencana Kerja Pemerlntah Daerah Tahun 2012 yang dljabarkan kedalam KebljakanUmumAPBDserta Priorltas dan Plafon Anggaran 5ementara yang telah disepakatl bersama antara Pemerlntah Daerah dengan DewanPerwakilanRakyatDaerahpadatanggal 15 Desember 2011; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dlmaks'Jd padahuruf adan huruf b, makaperlu menetapkanPeraturan Daerah Kota Surakarta tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerahKotaSurakartaTahun Anggaran2012;
Undang - Undang Nomor 16 7ahun 1950; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undaflg - Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerlntah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomer 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2001 ; Peraturan Daerah Kota SIJrakarta Nomor 9 Tahun 2004 ; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomer 13 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 ;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang APBD TA 2012 dan uraiannya.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
17 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2011

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Abstrak

Statuta Organisasi/Lembaga

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kota Surakarta No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

Download file:

4804PERDA_NO_14_TAHUN_2011.pdf

organisasi - tata kerja perangkat daerah

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik dipandang perlu mengoptimalkan fungsi organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kota Surakarta serta penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah organisasi perangkat daerah ditetapkan maka daerah melakukan evaluasi kelembagaan perangkat daerah dengan tujuan untuk penyerasian, penyesuaian, dan pembenahan organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008;
Peraturan daerah ini mengatur tentang penghapusan Pasal 1 angka 18, perubahan angka 19 dan angka 25, penyisipan angka 24a, perubahan Pasal 2 ayat (1) huruf c angka 4, angka 10, huruf g dan huruf h serta ayat (2), penghapusan angka 15 dan huruf e, perubahan Pasal 4 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1, angka 3, huruf d angka 1 huruf c), angka 2 huruf a) dan huruf b) serta ayat (3) dan ayat (6), Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf b angka 2, angka 3, huruf c angka 2 serta ayat (5), penambahan angka 3, penghapusan huruf c angka 3 dan huruf d, perubahan Pasal 8 ayat (3) huruf h, Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1 angka 2, huruf d, huruf d angka 1 angka 2, huruf f angka 1 angka 2 angka 3, huruf j serta ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf c, huruf c angka 1 angka 2 angka 3, huruf d angka 1, huruf e angka 1, huruf f angka 1 angka 3 dan huruf g, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 12 ayat (3) huruf j, Pasal 13 ayat (1) huruf d, huruf g, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 14 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), ayat (3) huruf k, penghapusan ayat (3) huruf g huruf h, penyisipan huruf h1, huruf h2, dan huruf h, perubahan Pasal 15 ayat (1), ayat (1) huruf f, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan huruf e1 dan huruf e2, ayat (4a), perubahan Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 2, huruf d angka 2, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 18 ayat (3) huruf k, penyisipan huruf h1, perubahan Pasal 19 ayat (1) huruf f, ayat (4) dan ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 20 ayat (3) huruf j, Pasal 21 ayat (1) huruf g, penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 22 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g, penghapusan huruf f, perubahan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka 1 angka 2, huruf d angka 1 angka 2, huruf e, huruf e angka 2, huruf f, huruf f angka 1, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 25 ayat (4), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 26 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), ayat (1) huruf e, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), penambahan huruf h pada Pasal 28 ayat (3), perubahan Pasal 29 ayat (4) dan ayat (6), penyisipan huruf e1 dan ayat (4a), penambahan Pasal 30 ayat (3) huruf b1, perubahan Pasal 31 ayat (4), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 32 ayat (3) huruf i, Pasal 33 ayat (1) huruf c angka 3, huruf e, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), perubahan Pasal 34 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf m, Pasal 35 ayat (1) huruf e angka 2, ayat (1) huruf j, ayat (4), ayat (6), penyisipan ayat (4a), penghapusan Pasal 39 ayat (3) huruf c, huruf d, huruf e, penyisipan huruf b1, huruf b2, huruf b3, huruf b4, huruf b5, perubahan Pasal 40 ayat (1) huruf g, penyisipan Pasal 41 ayat (3) huruf h1, perubahan Pasal 42 ayat (6), penyisipan huruf g1, perubahan Bagian Ketujuh, Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), penyisipan huruf d1, perubahan Pasal 51 ayat (1), ayat (1) huruf c, huruf e, dan ayat (4), Bagian Kesepuluh Pasal 56, Pasal 57, penghapusan Pasal 60, Pasal 61, perubahan Pasal 62 ayat (2) dan ayat (3) huruf b, huruf d, penghapusan huruf c, penyisipan huruf d1, huruf d2, huruf d3, huruf d4, huruf d5, dan huruf d6, perubahan Pasal 63 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, ayat (2), ayat (3), penyisipan ayat (3a), ayat (3b), ayat (3c), ayat (3d), penambahan ayat (3) Pasal 73, penyisipan Pasal 74A, penghapusan Pasal 76.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2011.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 diubah.
65 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Abstrak

Perpajakan

Download file:

4803PERDA_NO_13_TAHUN_2011.pdf

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/NO.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah telah ditetapkan perluasan objek pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak yang telah menjadi kewenangan daerah; bahwa kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai bagian dari pajak daerah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Nama, Objek, Dan Subjek Pajak, Dasar Pengenaan, Tarif, Dan Cara Penghitungan Pajak, Wilayah Pemungutan, masa pajak, pendataan dan penetapan pajak, pemungutan pajak, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan khusus, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2013.
27 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2002

Download file:

4802PERDA_NO_11_TAHUN_2011.pdf

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2011/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

ABSTRAK:

bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kelurahan serta memberikan kebebasan berserikat bagi warga masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan penataan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang ada secara lebih baik, tertib dan teratur; bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah dan perkembangan kemajuan masyarakat perkotaan; bahwa guna penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan kemasyarakatan kelurahan perlu adanya peran serta masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Maksud Dan Tujuan, Jenis Dan Tata Cara Pembentukan, LPMK, RW, RT, hak dan kewajiban, masa bhakti, hubungan kerja, pembinaan dan pengawasan, pendanaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2011.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2002 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002 dicabut.
21 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pemakaman

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surakarta Nomor 8 Tahun 1998

Download file:

4801PERDA_NO_10_TAHUN_2011.pdf

pemakaman

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemakaman

ABSTRAK:

bahwa kegiatan pemakaman merupakan salah satu kebutuhan manusia dan membutuhkan ketersediaan lahan yang cukup guna peruntukan pemakaman di Kota Surakarta sehingga perlu dilakukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dengan penataan ruang yang ada; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Kota Surakarta dituntut adanya kawasan terbuka hijau sebesar 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah yang ada dan diantaranya adalah areal pemakaman; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemakaman;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ruang Lingkup Dan Tujuan, Taman Pemakaman, Pembakaran Jenazah, Usaha Pelayanan Pemakaman, Perencanaan Dan Pengadaan, Penyelenggaraan Pemakaman, Pemanfaatan Prasarana Dan Sarana Pemakaman, retribusi, Data Dan Informasi Pemakaman, larangan, kewajiban, kerja sama, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2011.
Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Surakarta Nomor 8 Tahun 1998 dicabut.
26 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Surakarta No. 3 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 Tentang Balai Peristirahatan Maliawan Di Tawangmangu Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 12 Tahun1981 Tentang Perubahan Kedua Kali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971 Tentang Balai Peristirahatan Maliawan Di Tawangmangu Dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Izin Gangguan
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1991
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1996
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2003
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2003
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2004
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1998
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998
Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998
Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 9 Tahun 1999
Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 10 Tahun 1999
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2000
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2007
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2009
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2009

Download file:

4800PERDA_NO_9_TAHUN_2011.pdf

RETRIBUSI DAERAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2011/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu dilakukan penyesuaian pengaturan retribusi daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surakarta; bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah; bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
Undang-Undang Gangguan (Hinder ordonantie Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana diubah dengan Staatsblad 1940 Nomor 450 ); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1971; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 15 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 10 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Surakarta Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang objek dan golongan retribusi, retribusi jasa umum, penyelenggaraan retribusi jasa usaha, wilayah pemungutan, masa retribusi, pemungutan retribusi, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran, pengembalian kelebihan pembayaran, penagihan retribusi, kedaluwarsa penagihan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi, pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2011.
Peraturan Daerah Kotamadya Surakarta Nomor 6 Tahun 1971, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 15 Tahun 1991, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 5 Tahun 1996, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tahun 2003, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2004, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2010 sepanjang ketentuan pengaturannya masih berlaku, kecuali ketentuan yang mengatur tentang tarif retribusi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 7 Tahun 1998, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1998, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 11 Tahun 1998, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998, Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 9 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Surakarta Nomor 10 Tahun 1999, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2000, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2001, Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2002, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2009 dicabut.
104 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

Abstrak

Arsip Standar/Pedoman

Download file:

4992PERWALI_NO_8_TAHUN_2011.pdf

pinjaman daerah - pengembalian

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, BD.2011/No. 11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip dan Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta kepada masyarakat, maka perlu mempercepat penyelesaian pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surakarta di Ngipang, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari; bahwa guna keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Kota Surakarta melakukan pinjaman daerah pada Pusat Investasi Pemerintah; bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah adalah adanya peraturan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembalian Pinjaman Daerah Dalam Rangka Investasi Pemerintah sesuai dengan salah satu persyaratan yang diamanatkan dari Pusat Investasi Pemerintah;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2010;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang maksud dan tujuan, jumlah dan sumber, bunga dan jangka waktu, tata cara pembayaran, sanksi administrasi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2011.
8 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Rumah Susun

Abstrak

Perumahan, Permukiman

Download file:

4798PERDA_NO_7_TAHUN_2011.pdf

rumah susun

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2011/NO.11

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rumah Susun

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pemerataan pemenuhan kebutuhan perumahan serta meningkatkan daya guna dan hasil guna tanah bagi pembangunan perumahan maupun bangunan lain sebagai penunjang kehidupan masyarakat, maka perlu mengatur pembangunan dan penyelenggaraan Rumah Susun, dengan memperhatikan faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan yang hidup dalam masyarakat; bahwa dalam upaya mewujudkan ketertiban kehidupan di lingkungan rumah susun serta untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi penyelenggara pembangunan dan para penghuni dalam hal pemilikan satuan rumah susun, penggunaan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rumah Susun;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009;
Peraturan daerah ini mengatur tentang asas, tujuan dan ruang lingkup, pembinaan, penggunaan dan pemilikan rumah susun, persyaratan pembangunan rumah susu, pertelaan rumah susun, izin laik huni, pemilikan satuan rumah susun, penghunian dan pengelolaan rumah susun, pengawasan, kemudahan dan insentif, sanksi, ketentuan penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2011.
24 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

4797PERDA_NO_5_TAHUN_2011.pdf

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN - PENATAAN DAN PEMBINAAN

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2011/NO.6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

ABSTRAK:

bahwa keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha di sektor perdagangan yang perlu diberi kesempatan untuk mengembangkan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah; bahwa kebijakan pembangunan dan perizinan pendirian pasar dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing para pedagang, baik dengan skala modal besar maupun skala modal kecil berdampak pada pertumbuhan jumlah pelaku bisnis eceran baik pada Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; bahwa pesatnya perkembangan usaha perdagangan modern diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern agar terjadi sinergi melalui kemitraan dengan pelaku usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pedagang pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi; bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern perlu pengaturan lebih lanjut di tingkat daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 14 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang asas dan tujuan, ruang lingkup, jenis pusat perbelanjaan dan toko modern, penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern, perizinan, retribusi perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern, pembinaan dan pengawasan, kewajiban, larangan dan sanksi, penyidikan, ketentuan pidana.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2011.
25 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT