Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 250 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 34 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN SOPPENG

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP PWSCT 2015 edit.pdf

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN SOPPENG

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, LD.2015/NO.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pengembangan kawasan yang berpotensi sebagai pusat pertumbuhan wilayah, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah dan mendorong pertumbuhan daerah dilakukan upaya pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Soppeng; b. bahwa dalam pengembangan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Soppeng perlu mengoptimalkan pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif produk unggulan dan daya tarik kawasan di pasar domestik; c. bahwa untuk mengembangkan kawasan strategis cepat tumbuh di Kabupaten Soppeng diperlukan langkah yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan sesuai arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah; d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf-huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Soppeng tentang Kawasan strategis cepat tumbuh Kabupaten Soppeng.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725}; 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Di Daerah 10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PINSIP DAN TUJUAN PENGEMBANGAN KAWASAN BAB III PEMILIHAN DAN PENETAPAN KAWASAN BAB IV PENGEMBANGAN KAWASAN BAB V PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN BAB VI PEMBINAAN BAB VII PENDANAAN BAB VIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
NOMOR 34 TAHUN 2015
8 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 28 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PEDUM LUMBUNG.pdf

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2015/NO.28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, perlu adanya penyediaan cadangan pangan Pemerintah Kabupaten, yang merupakan bagian dari Sub Sistem Cadangan Pangan Nasional; b. bahwa dalam rangka penyediaan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a telah dialokasikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; c. bahwa untuk kelancaran pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati Soppeng tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabuapaten Soppeng Tahun 2015.
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 142, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254); 7. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4578); 8. Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 No. 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4593); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 10. Peraturan Menteri Pertanian No. 65/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 12. Peraturan Daerah Kabuapten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; 15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46/PER-BUP/XII/2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III SASARAN BAB IV DANA BAB V ORGANISASI PELAKSANAAN BAB VI MEKANISME PENGELOLAAN BAB VII MEKANISME PENYALURAN BAB VIII PELAPORAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2015.
NOMOR 28 TAHUN 2015
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 21 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 11/ PER-BUP/ V/ 20148 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup RKPD 2015 Perubahan.pdf

PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 11/ PER-BUP/ V/ 20148 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2015/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR : 11/ PER-BUP/ V/ 20148 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka konsistensi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2011 - 2015, maka dipandang perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2015; b. bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor: 11/ PER-BUP/ V/ 20148perlu ditinjau kembali; c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2015.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 14. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng; 25. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng; 26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46/PER-BUP/XII/2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015.
PERATURAN BUPATI SOPPENG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 11/ PER-BUP/ V/ 20148TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2015 Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Soppeng Nomor 11/ PERBUP/ V/ 20148tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2015 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2015.
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 20 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

Abstrak

Kesehatan

Download file:

PERUBAHAN DRAFT PERBUP NON KAPITASI 2015.pdf

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20,

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum dimana komponen biaya untuk pelayanan kesehatan pada puskesmas berdasarkan jenis tindakan dan layanan yang diberikan; b. bahwa sehubungan dengan tidak masuknya rincian biaya bahan bakar minyak pada pelayanan rujukan dan jasa pelayanan laboratorium pada pelayanan rawat inap pada Lampiran Peraturan Bupati Soppeng Nomor 7 Tahun 2015, maka perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan PerundangUndangan; c. bahwa atas dasar tersebut pada huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Soppeng Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan komponen biaya dan pola pembagian jasa pelayanan kesehatan; d. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, b dan huruf c, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentangJaminan Kesehatan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 29)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAB IV SUMBER DANA,PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA BAB V MONITORING DAN EVALUASI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2015.
NOMOR 20 TAHUN 2015
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 18 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 5/PER-BUP/IV/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TANPA PUNGUTAN BIAYA DI KABUPATEN SOPPENG

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERBUP GRATIS 2015 perubahan .pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 5/PER-BUP/IV/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TANPA PUNGUTAN BIAYA DI KABUPATEN SOPPENG

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2015/NO.18

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 5/PER-BUP/IV/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TANPA PUNGUTAN BIAYA DI KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Soppeng yang pada intinya menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan Tanpa Pungutan Biaya, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Soppeng sebagai peraturan pelaksanaan; b. bahwa Peraturan Bupati Soppeng Nomor 5/PERBUP/IV/2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tanpa pungutan biaya di Kabupaten Soppeng, belum mengatur secara jelas yang terkait dengan komponen pembiayaan, sehingga dipandang perlu diadakan penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822). 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 90, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 4863). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 91, Tambahan Lembaran Negaran Nomor 4864). 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008, Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4941). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah. 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Non Personalia Tahun 2009 Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB). 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan. 12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/u/2004 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan. 13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tanpa Pungutan Biaya di Provinsi Sulawesi Selatan. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng. 3 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng. 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Soppeng. 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Provinsi Sulawesi Selatan;
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 5/PERBUP/IV/2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TANPA PUNGUTAN BIAYA DI KABUPATEN SOPPENG. Pasal I Ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 5/PERBUP/IV/2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tanpa Pungutan Biaya Di Kabupaten Soppeng (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Nomor 5),diubah sebagai berikut : Pasal 9 (1) Item Pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Untuk Bidang Pendidikan Dasar (SD-SMP Sederajat), meliputi : a. Pengembangan profesi dan kompetensi guru/kepala sekolah; b. Pemberian Bantuan Siswa Miskin (BSM); c. Biaya kegiatan dalam rangka perbaikan manajemen pengelolaan pendidikan gratis; d. Pelatihan kepemimpinan siswa masa depan terpadu meliputi; 1. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS); 2. Kepramukaan; 3. Palang Merah Remaja (PMR); 4. Disiplin Lalu Lintas; 5. Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)/Dokter Kecil dan Pencegahan Narkoba; 6. Spritual Question (SQ), Emotional Question (EQ), Intelektual Question(IQ)/ Pendidikan Karakter; 7. Kantin Kejujuran; 8. Olahraga dan Kesenian; 9. Wawasan Wiyata Mandala; 10. Pendidikan Bela Negara; 11. Pelatihan PASKIBRAKA/Tata Upacara Bendera; dan 4 12. Kewirausahaan, Koperasi dan Perbankan. e. Lomba Guru/Kepala Sekolah Berprestasi/Berdedikasi; f. Lomba siswa berprestasi (OSN, FLS2N, O2SN); g. Pembinaan peserta lomba Guru/Kepala Sekolah dan Siswa Berprestasi ke tingkat provinsi dan Nasional. h. Penggandaan Lembar Kerja Siswa dan Biaya Operasional Manajemen; (2) Item Pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Soppeng untuk Bidang Pendidikan Dasar meliputi: a. Insentif pendidik meliputi: 1. Kelebihan jam mengajar guru PNS baik sertifikasi maupun non sertifikasi; 2. Kelebihan jam mengajar guru Non PNS yang sertifikasi; 3. Jam mengajar bagi guru non PNS; 4. Penyusunan soal ulangan semester/ujian sekolah; 5. Pengawas ulangan semester/ujian sekolah; 6. Pemeriksa hasil ulangan semester/ujian sekolah. 7. Pelaksana remedial/pengayaan b. Insentif tenaga kependidikan mencakup: 1. Kepala Sekolah; 2. Wakil Kepala Sekolah; 3. Wali kelas; 4. Kepala tata usaha; 5. Staf tatausaha; 6. Bendahara pendidikan gratis; 7. Kepala urusan; 8. Guru BP/BK; 9. Laboran; 10. Tenaga laboratorium; 11. Pustakawan; 12. Tenaga perpustakaan; 13. Satuan Pengamanan (SATPAM); 14. Bujang sekolah; 15. Clening servis (3) Item Pembiayaan yang bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Untuk Bidang Pendidikan Menengah (SMA-SMK Sederajat),yang dibiayai oleh APBD Provinsi Sulawesi Selatan meliputi; a. Peningkatan mutu manajemen, kompetensi guru dan perumusan kurikulum melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) meliputi: 1. Pemeliharaan sarana dan peralatan praktek 2. Pengadaan peralatan praktek siswa/peralatan laboratorium; 3. Peningkatan mutu manajemen sekolah; 4. Peningkatan kompetensi pendidik; 5. Penyusunan kurikulum muatan lokal dan pendampingan implementasi kurikulum; 6. Penyusunan silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar; 5 7. Pembinaan lomba kesiswaan, pemilihan guru teladan dan kepala sekolah berprestasi; 8. Pembinaan karakter bangsa; 9. Pembinaan disiplin berlalulintas; 10. Bintek pembinaan pmr, kepramukaan, osis, uks dan kegiatan kesiswaan lainnya; dan 11. Pembinaan kewirausahaan siswa, pendidik dan tenaga kependidikan. b. Pembelian/penggandaan buku referensi muatan local, meliputi : 1. Pembelian buku bahasa daerah; 2. Pembelian buku Keunggulan Lokal Sulawesi Selatan; 3. Pembelian buku sejarah lokal; 4. Pembelian buku potensi daerah lainnya c. Pembiayaan Panitia Dan Pengawas Ujian Serta Pembiayaan Laporan Hasil Belajar Siswa yang meliputi: 1. Pembiayaan Transportasi dan Pengawasan Ujian; 2. Pembiayaan Laporan Hasil Belajar Siswa; 3. Pembiayaan Konsumsi Panitia Dan Pengawas Ujian; dan 4. Pembiayaan Alat Tulis Kantor untuk Pelaksanaan Ujian (4) Item pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Soppeng yaitu: Untuk Bidang Pendidikan Menengah (SMA-SMK Sederajat), yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Soppeng meliputi : a. Pembiayaan kegiatan pembelajaran, remedial, dan pengayaan meliputi: 1. Pembiayaan lembar kerja siswa; 2. Insentif guru; 3. Penggandaan materi; dan 4. Penggandaan bahan ujian. b. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, kecuali penggandaan formulir Penerimaan Siswa Baru (PSB) meliputi: 1. Pengadaan alat tulis kantor; 2. Pengadaan buku rapor dan foto; 3. Insentif panitia PSB; 4. Konsumsi panitia; 5. Pembiayaan kegiatan MOS; 6. Pembiayaan tes bakat; dan 7. Penyusunan laporan penerimaan siswa baru. c. Insentif Tenaga Kependidikan yang terdiri dari: 1. Kepala sekolah; 2. Wakil kepala sekolah; 3. Wali Kelas; 4. Pembina Ekstrakurikuler; 5. Kepala Perpustakaan; 6. Pengelola Perpustakaan; 7. Kepala Laboratorium; 8. Pengelola Laboratorium; 9. Kepala Tata Usaha; 6 10. Staf Tata Usaha 11. Ketua Program Keahlian (SMK); 12. Ketua Mata Pelajaran(SMA/MA); 13. Bendahara Pendididkan Gratis; 14. Satuan pengamanan (SATPAM); 15. Bujang sekolah; 16. Cleaning service. d. Pembiayaan dalam rangka pengelolaan pendidikan gratis, meliputi : 1. Biaya Pendataan 2. Biaya Belanja ATK 3. Biaya Belanja Penggandaan 4. Biaya Rapat Koordinasi; dan 5. Biaya pelaporan Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2015.
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 17 Tahun 2015

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SOPPENG

Abstrak

Desa

Download file:

perbup kewenangan HUKUM edit.pdf

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SOPPENG

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2015/NO.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN SOPPENG

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 huruf a dan b dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu disusun daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan. Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor `168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor `82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor `2091); 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 07 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Soppeng; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 03 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 47/Perbup/XII/2012 tentang Pedoman Administrasi Desa;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA BAB V TAHAPAN DAN TATA CARA PENETAPAN KEWENANGAN DESA BAB VI PUNGUTAN DESA BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
NOMOR 17 TAHUN 2015
13 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 14 Tahun 2015

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup RKPD 2016.pdf

ERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2015/NO.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penjabaran RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015, sesuai pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016; • bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2016.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406); • Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); • Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); • Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); • Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693); • Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815); • Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817); • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; • Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; • Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; • Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng; • Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; • Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng; • Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Soppeng; • Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025; • Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015; • Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032; • Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015; • Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng; • Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng; • Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46/PER-BUP/XII/2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2015.
PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2016 Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : •Daerah adalah Daerah Kabupaten Soppeng •Pemerintah Daerah adalah Bupati Soppeng sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsrusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. •Kepala Daerah adalah Bupati Soppeng •Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. •Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. •Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Dokumen Perencanaan Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD yang mengacu pada RKP, RKPD Provinsi yang memuat Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah, Rencana Program dan Kegiatan serta pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk periode 1 (satu) tahun, yakni tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. •Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. •Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. •Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan. •Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. •Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 1 (satu) atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang, modal termasuk jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (Input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. •Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang, adalah Forum antar pelaku dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah. •Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 2 •Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2011-2015 sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 3 Tahun 2011. •RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi : • Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja SKPD. • Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2016. Pasal 3 • RKPD sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati ini merupakan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, sinkronisasi Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional serta evaluasi hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan RKPD serta mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah. •Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dituangkan dalam naskah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 4 •Dalam rangka Penyusunan APBD Tahun 2016 Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng menggunakan RKPD Tahun 2016 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2016. •Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng. Pasal 5 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan sinkronisasi antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan RKPD Tahun 2016. Pasal 6 Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka semua ketentuan yang mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku. Pasal 7 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 12 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, DAN PENGELOLAAN DANA DESA

Abstrak

Desa

Download file:

PERBUP DANA DESA bro.pdf

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, DAN PENGELOLAAN DANA DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2015/NO.12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN BESARAN, DAN PENGELOLAAN DANA DESA

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015, perlu menetapkan Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran dan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Soppeng; b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik IndonesiaNomor 5539); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik IndonesiaNomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik IndonesiaNomor 5694); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90); 13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34/PER-BUP/XI/2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Nomor ...).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGANGGARAN DAN PENGALOKASIAN BAB III PENGGUNAAN BAB IV PENYALURAN BAB V PENGELOLAAN BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN BAB VII TIM FASILITASI, PENDAMPING, PELAKSANA BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI BAB IX SANKSI BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2015.
NOMOR 12 TAHUN 2015
12 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

Abstrak

Kesehatan

Download file:

DRAFT PERBUP NON KAPITASI 2015.pdf

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2015/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSKESMAS

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, perlu menetapkan alokasi dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas Tahun 2015;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431); 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255); 9. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81); 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392); 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400); 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PELAYANAN KESEHATAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BAB IV SUMBER DANA, PENYALURAN DANA DAN PEMANFAATAN DANA BAB V MONITORING DAN EVALUASI BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2015.
NOMOR 7 TAHUN 2015
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

PERBUP SOPPENG Penegakan ...NS Revisi - Copy.pdf

MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2015/NO.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

a. bahwa peraturan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil dan petunjuk pelaksanaannya telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; b. bahwa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan pengelolaan kepegawaian Pemerintah Kabupaten Soppeng, peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilengkapi dengan peraturan yang bersifat teknis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1999; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HUKUMAN DISIPLIN BAB III MEKANISME PENYELESAIAN BAB IV TIM PEMERIKSA BAB V UPAYA ADMINISTRATIF BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2015.
NOMOR 4 TAHUN 2015
46 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT