Peraturan Bupati (PERBUP) tentang FUNGSI KOORDINASI PARA ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TERHADAP PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS SUKARELA DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
KAWASAN SIGER- KAWASAN STRATEGIS BAKAUHENI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa perkembangan penyelenggaraan penataan
bangunan dan lingkungan di Kawasan Siger - Kawasan
Strategis Bakauheni dewasa ini semakin kompleks baik
dari segi intensitas, teknologi, kebutuhan prasarana
dan sarana, maupun lingkungannya untuk mendukung
fungsi kawasan strategis bakauheni Kabupaten
Lampung Selatan;
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 15 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung
Selatan telah menetapkan kawasan siger - kawasan
strategis bakauheni sebagai kawasan strategis dengan
sudut kepentingan ekonomi dan sebagai kawasan
wisata;
c. bahwa untuk itu perlu menetapkan Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) kawasan Siger -
kawasan strategis Bakauheni sebagai kawasan strategis
dengan sudut kepentingan ekonomi;
d. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c diatas perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Rencana Tata Bangunan dan
Lingkungan Kawasan Siger - Kawasan Strategis
Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun
1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja
dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4532);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4761);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
6/PRT /M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata
Bangunan dan Lingkungan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009
tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis
Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun
2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
Lampung Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi clan
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 23).
Didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang :
1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
3. Materi Pokok Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
4. Program Bangunan dan Lingkungan
5. Rencana Umum dan Panduan Rancangan
6. Rencana Investasi
7. Ketentuan Pengendalian Rencana
8. Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan
9. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
50 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan No. 02 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. H. BOB BAZAR,SKM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 102 Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.BOB BAZAR, SKM, perlu mengatur ketentuan Pedoman Pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM, SKM,Kabupaten Lampung Selatan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Selatan Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM, SKM Lampung Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956,
Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ten tang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Uasa Pemerintah;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 703/ Men.Kes./IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 04 Tahun
2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah Dr. H. BOB BAZAR, SKM;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud dan Tujuan, Prinsip Pengadaan, Etika Pengadaan, Pihak Dalam Pengadaan Barang/Jasa, Swakelola, Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia, Penyusunan Tahapan dan Persyaratan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa, Pengendalian, Pengawasan, Pengaduan dan Sanksi, dan Ketentuan-ketentuan Lainya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 27.A TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04.A Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESOA) PADA PELAYANAN KESEHATAN PASAR DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03.A Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05.A Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN NORMA PENGAWASAN DAN KODE ETIK PEJABAT PENGAWAS PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
