PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 35,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di kabupaten lampung selatan.
ABSTRAK:
Dalam rangka pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab; bahwa dalam rangka mencapai maksud pembangunan nasional dalam bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a guna mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, keija keras, berani, tanggung jawab, dan adil perlu dilakukan kegiatan penyelenggaraan pendidikan anti korupsi pada satuan pendidikan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di kabupaten lampung selatan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 31 Tahun 1999; UU NO 30 Tahun 2002; UU NO 20 Tahun 2003; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 19 Tahun 2005; PP NO 55 Tahun 2007; PP NO 74 Tahun 2008; PP NO 17 Tahu 2010; PERPRES NO 87 Tahu 2017; PERMENDIKBUD NO 20 Tahun 2018; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERDA NO 1 Tahun 2020; PERBUP NO 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapakan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan di kabupaten lampung selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Lampiran File: 9 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah dengan lembaga di Luar Negeri, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati ini;
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung kelancaran pembangunan dan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerja sama
yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektivitas serta saling menguntungkan dengan perorangan, badan hukum, lembaga pemerintah, lembaga pemerintah, lembaga non pemerintah dan lembaga di luar negeri;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan
Kerja Sama Daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2018; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 22 Tahun 2020; Permendagri No. 25 Tahun 2020; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 11 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2017; Perbup Lampung Selatan No. 36 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2020.
45 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020
RINCIAN TUGAS JABATAN INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 ten tang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati
Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan, maka perlu diatur rincian tugas jabatan pada Inspektorat Kabupaten
Lampung Selatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 107 Tahun 2017; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perbup No. 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rincian Tugas Jabatan pada Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
13 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020
RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 9,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten LampungSelatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diatur Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan;
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, tugas dibidang pemerintahan desa tidak ditangani lagi oleh Bagian yang ada di Sekretariat Daerah;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 07 Tahun 2016; Perbup Lampung Selatan No. 43Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
24 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 8 Tahun 2020
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/OrganisasiStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah
Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeflikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Data Spsial pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; PermenPAN&RB No. 41 Tahun 2018; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perbup Lampung Selatan No. 36 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 61 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
20 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2020
RINCIAN TUGAS JABATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 122 ayat (1) Peraturan Pererintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang kesatuan Bangsa dan Politik, perlu disusun Rincian Tugas Jabatan masing-masing Perangkat Daerah;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimasud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 11 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Perbup No. 43 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rincian Tugas Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2020.
24 hlmn
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2020
RINCIAN TUGAS JABATAN PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
2020
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan.
ABSTRAK:
Dalam rangka bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diatur rincian tugas jabatan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 28 Tahun 1959; UU NO 33 Tahun 2004; UU NO 12 Tahun 2011; UU NO 5 Tahun 2014; UU NO 23 Tahun 2014; PP NO 18 Tahun 2016; PERDA NO 7 Tahun 2016; PERBUP NO 33 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini menetapkan mengenai Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2020.
Lampiran File: 25 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGELOLAAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
ABSTRAK:
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi publik, setiap Badan Publik perlu menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi Publik;
- bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 perlu disusun Pedoman PengeIoIaan lnformasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah selaku Badan Publik;
- bahwa berda sa rkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Layanan lnformasi dan Dokumentasi Kabupaten Lampung Selatan.
Pengertian; Ruang Lingkup dan Tujuan; Akses Informasi dan Dokumentasi Publik; Hak dan Kewajiban; Kelembagaan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi; Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; Standar Pelayanan Informasi dan Dokumentasi; Permohonan Informasi dan Dokumentasi; Pembinaan dan Pengendalian Penataan PLID; Keberatan dan Sengketa Informasi; Pembiayaan dan Perlengkapan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 26 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
ABSTRAK:
Kegiatan pengendalian arsip dinamis di Kab. Lampung Selatan perlu dilakukan secaraefektif, efisien dan sistematis yang meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip, berkenaan dengan hal tersebut dibutuhkan pengelolaan arsip dinamis
UU No. 28 Tahun 1959; UU Darurat Bo. 6 Tahun 1956; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; PerdaKab. Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah-Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN DANA KELURAHAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan dana Kelurahan yang bersumber dari APBN dan APBD khususnya untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dan pemberdayaan masyarakat, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan
UU No. 28 Tahun 1959; UU Darurat No. 4 Tahun 1956; UU Darurat No. 6 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 17 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 38 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 130 Tahun 2018; PERMENKEU No. 187/PMK.07/tahun 2018; Peraturan LKPP No. 8 Tahun 2018; Perda Kab. Lampung Selatan No. 08 Tahun 2007; Perda No. 1 Tahun 2013; Perda Kab. Lampung Selatan No. 7 Tahun 2016; Surat Edaran MENDAGRI No. 146/2694/SJ
Ketentuan umum; Kegiatan dana kelurahan; Penganggaran dana kelurahan; Pelaksanaan anggaran; Penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kelurahan; Pembinaan dan pengawasan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2019.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
