PERBUP Kab. Bogor No. 45 Tahun 2017 tentang Standar Satuan Harga Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi Anggota dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan dan Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
penetapan - standar - harga - tertinggal - barang - da n - jasa - pemerintah - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD 2017/24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Harga Tertinggi Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka perlu membentuk Perbup tentang Penetapan Standar Harga Tertinggal Barang dan Jasa Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 54 Tahun 2010 ; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati tentang Penetapan Sandar Harga Tertinggi Barang Dan Jasa Pemerintah Kab Bogor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2017.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2017
pedoman - umum - pelaksanaan - pengarusutamaan - gender - di - kabupeten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD 2017/14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam bernegara dengan adanya penataan perangkat daerah berdasarkan Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentnag Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 7 tahun 1984; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 tahun 2008; PPNo. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47Tahun 2015; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 9 Tahun 2000; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 15 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 tahun 2011; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permen Pemberdayaan Perempuan No. 31 Tahun 2010; Permen Pemberdayaan Perempuan No. 2 Tahun 2013; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permen Pemberdayaan Permpuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2015; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 5 Tahun 2015; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 2 Tahun 2017; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2015; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 50 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 71 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 73 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 106 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup Pelaksnaan Pengarustamaan Gender, Kewenangan Pemerintah Daerah, Perencanaan Penyusunan Dan Pelaksanaan, Pelaporan Pemantauan Dan Evaluasi, Pembinaan, Pendanaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 43 Tahun 2017
laporan - harta - kekayaan - penyelenggara - negara - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD 2017/43
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 23 UU No. 28 Tahun 1999 maka perlu membentk Perbup tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 7 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 2005; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2005; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2007; Peda Kab Bogor No.3 Tahun 2011 sebagaimana telh diuabhd engan Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2014; Perda kab Bogor No. 20 tahun 2011; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2014; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 3 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum,Maksud Dan Tujuan, Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, Sanks, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2017
petunjuk - pelaksanaan - administrasi - pajak - bumi - dan - bangunan - perdesaan - dan - perkotaan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2017/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertib administrasi dalam kegiatan pemungutan Pajak Bumi da Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka perlu membentuk Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2016; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 70 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 104 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendaftaran Pendataan Penilaian Dan Penetapan, Sistem Basis Data PBB-P2, Penertiban Dan Penyampaian SPPT SKPD Dan STPD, Pebayaran Tempat Pembayaran Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran, Pembetulan Pembatala Pengurangan Ketepatan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Penyelesiaian Keberatan Pajak, Pengambilan Kelebihan Pembayaran Pajak, Tim Pertimbangan PBB-P2, Penghapusan Piutang PajakYang Sudah Kedaluarsa, Pemeriksaan, Standar Operasional Prosedur Dan Format Dokumen, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
55 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 37 Tahun 2017
kode - etik - dan - perilaku - aparatur - sipil - negara - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD 2017/37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai Aparatur Sipil Negara Kab Bogor yang tertib, berwibawa, dan berintegrasi serta menjaga martabat dan kehormatan berdasarkan PP No 42 Tahun 2004 maka perlu membentuk Perbup Bogor tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kab Bogor.
dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogr No. 23 Tahun 2017.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Maksud Dan Tujuan, Nilai-Nilai Dasar Dan Nilai-Nilai Organisasi, Kode Etik Dan Kode Perilaku, Penegakan Dan Pemantauan Pelaksanaan Kode Etik Dan Kode Perilaku, Majelis Kode Etik, Pengaduan Pemanggilan Pemerikaan Dan Keputusan Majelis Kode Etik, Sanksi, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
21 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) tentang RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat dalam penggunaan fasilitas telekomunikasi dan informatika dan pendapatan asli daerah Dan dengan telah dibatalkannya Penjelasan Pasal 124 UU No. 28 Tahun 2009 maka perlu membentuk Perda tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 92 Tahun 2015; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2011; Perda Kab. Bogor No. 28 Tahun 2011.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Nama Objek Dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi, Peninjauan Tarif, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Saat Retribusi Terutang, Tata Cara Pemungutan, Tata Cara Pembayaran, Sanksi Administrasi, Tata Cara Penagihan, Kedaluarsa Penagihan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan Retribusi, Pemeriksaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2017.
20 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 75 Tahun 2017
pembentukan - organisasi - dan - tata - kerja - rumah - sakit - umum - daerah - ciawi - kelas - b
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD 2017/No.75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B
ABSTRAK:
Bahwa dengan berlakunya UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan UU No. 23 Tahun 2014 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) PP No. 18 Tahu 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Kelas B.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 9 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 63 Tahun 2009; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah denganPP No. 74 Tahun 2012; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denga Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No. 6 Tahun 2007; Permen Kes No. 49 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009;Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2017;
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Hubungan Kerja, Pengelolaan Keuangan, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 57 Tahun 2017
pedoman - penilaian - risiko - pada - perangkat - daerah - di - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 57, BD 2017/57
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b PP No. 60 Tahun 2003 dalam memberikan acuan dan panduan untuk mempercepat penyelenggaraan unsur sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang efektif dan efisien di Kab Bogor serta melaksnakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) PP No. 60 Tahun 2008 maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 5 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 41 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014; Perpres No. 18 Tahun 2016; PP No. 29 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No. 4 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 53 Tahun 2014; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 12 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 27 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab Bogor No. 4 Tahun 2017; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 49 Tahun 2011; Perbup Bogor No. 44 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pelaksanaan Penilaian Risiko, Penetapan Kreteria Penilaian Risiko, Pelaporan Hasil Penilaian Risiko, Dokumen Penilaian Risiko, Rencana Tindak Pengendalian, Pengawasn Dan Pembinaan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 15 Tahun 2017
pencabutan - peraturan - bupati - bogor - nomor - 41 - tahun - 2011 - tentang - tata - cara - permohonan - dan - persyarakat - izin - operasioanl - menara - iom - di - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2017/15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Permohonan Dan Persyaratan Izin Operasional Menara (IOM) Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan menara yang memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis bangunan menara agar sesuai dengan fungsi dan manfaat berdasarkan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 188.34-5238 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Penabutan Peraturan Bupati Bogor No. 41 Tahun 2011 tentang Tata Cara Permohonan dan Persyaratan Izin Operasional Menteri (IOM) di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 tahun 2015; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Mentri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2009 No. 07/PRT/M/2009 No. 19/PER/M.KOMINFA/03/2009 No. 3/P/2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Bogor Tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Tata ara Permohonan Dan Persayaratan Izin Operasional Menara (IOM) Di Kabupaten Bogor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2017
pedoman - teknis - penatausahaan - keuangan - daerah - di - lingkungan - emerintahan - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kab Bogor Tahun 2017 No. 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam menata sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien efektif maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahu 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 74 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 216; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sistematika Usaha Dan Urusan Pedoman Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah,Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
8 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
