Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2017

Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendaftaran Pendataan Penilaian Dan Penetapan, Sistem Basis Data PBB-P2, Penertiban Dan Penyampaian SPPT SKPD Dan STPD, Pebayaran Tempat Pembayaran Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran, Pembetulan Pembatala Pengurangan Ketepatan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Penyelesiaian Keberatan Pajak, Pengambilan Kelebihan Pembayaran Pajak, Tim Pertimbangan PBB-P2, Penghapusan Piutang PajakYang Sudah Kedaluarsa, Pemeriksaan, Standar Operasional Prosedur Dan Format Dokumen, Dan Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bogor

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Cibinong

Tanggal Penetapan

03 Januari 2017

Tanggal Pengundangan

03 Januari 2017

Tanggal Berlaku

03 Januari 2017

Sumber

BD 2017/No.1

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bogor

Bidang

Halaman ini telah diakses 445 kali

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2017.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

petunjuk - pelaksanaan - administrasi - pajak - bumi - dan - bangunan - perdesaan - dan - perkotaan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD 2017/No.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

ABSTRAK:

Bahwa untuk tertib administrasi dalam kegiatan pemungutan Pajak Bumi da Bangunan Perdesaan dan Perkotaan maka perlu membentuk Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2016; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 70 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 104 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendaftaran Pendataan Penilaian Dan Penetapan, Sistem Basis Data PBB-P2, Penertiban Dan Penyampaian SPPT SKPD Dan STPD, Pebayaran Tempat Pembayaran Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran, Pembetulan Pembatala Pengurangan Ketepatan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Penyelesiaian Keberatan Pajak, Pengambilan Kelebihan Pembayaran Pajak, Tim Pertimbangan PBB-P2, Penghapusan Piutang PajakYang Sudah Kedaluarsa, Pemeriksaan, Standar Operasional Prosedur Dan Format Dokumen, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
55 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2017

Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT