pembentukan - satuan - pendidikan - nonformal - pada - dinas - pendidikan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD 2017/44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal Pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanaka ketentua Pasal 27 ayat (3) Perbup Bogor No. 45 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan Satuan Pendidikan Nonformal pada Dinas Pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 32 Tahun 2013; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 8 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 6 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 45 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Nomenklatur Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiyaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bogor No. 96 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA CAMAT
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN DOKUMEN ADMINISTRASI PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA CAMAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelayanan perizinan dan nonperizinan telah dilaksanaka pendeleglasian kewenangan perizinan dan nonperizinan di Kab Bogor kepada Camat berdasarkan Perbup No. 51 Tahun 2013 dengan berlakunya Perbup No. 12 Tahun 2016 maka perlu membentuk Perbup tentang Pendeleglasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Camat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2013; Perpres No. 98 Tahun 2014; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Permendagri No. 83 Tahun 2014; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 26 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup No. 63 Tahun 2013; Perbup No. 37 Tahun 2014; Perbup No. 72 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Wewenang, Standar Operasional Prosedur, Tata Naskah, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2017.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 48 Tahun 2017
pembebanan - biaya - persiapan - pendaftaran - tanah - sistematis - lengkap - di - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2017/48
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebanan Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan keputusan Bersama Mentri agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri , Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 02/SKB/V/2017 maka perlu membentuk Perbup tentang Pembebadan Biaya Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengakap di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 40 Tahun 1996; PP No. 24 Tahun 1997; PP No. 6 Tahun 1998; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016;Perpres No. 17 Tahun 2015; Permen Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997; Permen agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 12 Tahun 2017; Keputusan Bersama Mentri agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ,Mentri Dalam Negri , Metri Desa, pembnagunan Daerag Tertinggal Dan Transmigrasi No. 02/SKB/V/2017 No. 590-167A Tahun 2017; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2015; Perbup Bogor No. 72 Tahun 2016 ; Perbu Bogor No. 73 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Pembebadan Biaya Persiapan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2017.
10 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 10 Tahun 2017
pencabutan - peraturan - daerah - yang - mengatur - tentang - pembentukan - rumah - sakit - umum - daerah - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2017/10
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH YANG MENGATUR TENTANG PEMBENTUKAN RUMAH SAKIT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat rujukan, telah ditetapkan Perda Kab. Bogor No. 13 Tahun 2008 Dan berlakunya UU No. 44 Tahun 2009 maka perlu membentuk Perda tentang Pencabutan Perda yang Mengatur tentang Pembentukan RSUD di Lingkungan Pemkab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Yang Mengatur Tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
13 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2017
penyertaan - modal - pemerintah - daerah - pada - perusahaan - daerah - air - minum - tirta - kahuripan
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD 2017/3
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN
ABSTRAK:
Bahwa PDAM Tirta Kahuripan merencanakan untuk melakukan penambahan pengembangan wilayah cakupan pelayanan di beberapa kecamatan dan melaksanakan penambahan target sambungan serta penyerahan aset milik PDAM Tirta Kahuripan kepada Pemkot Depok memiliki konsekuensi berupa adanya dana kompensasi dari Pemkot Depok kepada Pemkab Bogor yang dapat digunakan untuk mengembangkan usaha PDAM Tirta Kahuripan maka perlu membentuk Perda.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 1 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 49 Tahun 2011; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Perda Kab. Bogor No. III/DPRD/PS.012/III/1981 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 5 Tahun 1991; Perda Kab. Bogor No. 7 Tahun 2007; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum,Tujuan, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Tata Cara Penyertaan Modal, Hak Dan Kewajiban, Bagian Laba Usaha, Pembinaan Dan Pengawasan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2017
penyewaan - stadion - pakansari - untuk - pertandingan - sepak - bola
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD 2017/22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyewaan Stadion Pakansari Untuk Pertandingan Sepak Bola
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menigkatkan daya guna dan hasil guna serta tertib administrasi pemanfaatan stadion Pakansari untuk Pertandingan sepak bola dalam bentuk sewa maka perlu membentuk Perbup tentang Penyewaan Stadion Pekansari untuk Pertandingan Sepak Bola.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 150 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 36 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 19 Tahu 2016; Permen Keuangan No. 57/PMK.06/2016; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 42 tahun 2016; Perbup Bogor No. 46 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Objek Sewa Stadion Pakansari, Tata Cara Pelaksanaan Sewa, Formula Tarif Sewa, Pengurangan Keringanan Dan Pembebasan, Pengamanan Dan Pemeliharaan, Biaya Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
23 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2017
hak - keuangan - dan - administratif - pimpinan - dan - anggota - dewan - perwakilan - rakyat - daerah
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2017/5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu membentuk Perda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penghasilan Pimpinan Dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan Dan Anggota DPRD, Uang Jasa Pengabdian Pimpinan Dan Anggota DPRD, Belanja Penunjang Kegiatan DPRD, Pengelolaan Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota DPRD, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 13 Tahun 2017
pedoman - pengelolaan - pengaduan - masyarakat - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD 2017/13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat kepada pemerintah daerah serta terpadu dan terkoordinasi yang merupakan salah satu wujud kontrol terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ketentuan Pasal 33 Permendagri No. 33 Tahun 2011 maka perlu membentu Perbup tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 9 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014 UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimaa telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2012; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permendagri No 25 Tahun 2007; Permendagri No. 7 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2011; Permendagri No. 33 Tahun 2011; Permen Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. PER 05/M.PAN/04/2009; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13 Tahun 2009; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 64 Tahun 2011; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 24 tahun 2014; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2015; Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 56 Tahun 2013; Perbup Bogor No. 57 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 106 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Asas Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, Nilai Dasar Dan Etika Pengelolaan Pengaduan Masayarakat, Pengaduan Masyarakat, Pengeolaan Pengaduan Masyarakat, Pemantauan Tindak Lanjut, Pelapoan, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
28 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2017
penyelnggaraan - pemagangan - dengan - sistem - percepatan - waktu - lulus - uji - kopetensi - dan - sertifikasi - di - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dengan Sistem Percepatan Waktu, Lulus, Uji Kompetensi Dan Sertifikasi Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu maka perlu membentuk Perbup tentang Penyelenggaraan Pemagangan dengan sistem Percepatan Waktu,Lulus,Uji Kopetensi dan Sertifikasi di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan UU No. 9 Tahun 2014;UU No. 30 tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2004;PP No. 31 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 8 Tahun 2012; Permen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi No. 5 Tahun 2012; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep 261/MEN/X/I/2004; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2012; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2012; Permen Tenaga kerja dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2012; Permen tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 11 Tahun 2013; Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 8 Tahun 2014; Permen Ketenagakerjaan No. 17 Tahun 2016; Permen Ketenagakerjaan No. 36 Tahun 2016; erda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 56 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Penyelenggaraan Pemagangan, Perjanjian Pemagangan, Hak Kewajiban Dan Larangan, Pemberian Sertifikat Dan Surat Keterangan, Uji Kopetensi Dan Sertifikat, Monitoring Dan Evaluasi, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
34 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bogor No. 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
PERBUP Kab. Bogor No. 62 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
pakaian - dinas - di - lingkungan - emerintah - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD 2017/
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksnakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Permendagri No. 60 Tahun 2007 maka perlu membentuk Perbup tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 82 Tahun 1971; Perpres No. 18 Tahun 1972; Permendagri No. 60 Tahun 2007 sebagaimana telah beberapa kali dibah terakhir dengan Permendagri No. 6 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Fungsi Dan Jenis Pakaian Dinas, Model Pakaian Dinas, Atribut Pakaian Dinas, Kelengkapan Pakaian Dinas, Penggunaan Pakaian Dinas, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Penutup, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2017.
21 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
