target - penerimaan - pajak - daerah - dan - retribusi - daerah - per - triwulan - tahun - anggaran - 2013
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
Bahwa untuk merealisasikan sebagai sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran 2013 maka perlu membentuk Perbup tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2013.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 4 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 5 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 16 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 17 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda Kab bogor No. 10 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 13 Tahun 2011; Perda kab bogor No. 15 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 25 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 26 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 27 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 28 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 29 tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 30 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 10 Tahun 2012; Perda No. 1 Tahun 2013; Perbup Bogor no. 13 Tahun 2012; Perbup No. 4 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Menagtur tentang Ketentuan Umum, Jenis Jabatan Dan Retribusi Daerah, Target Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2013.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 48 Tahun 2013
tata - cara - pelaksanaan - referendum - perubahan - status - desa- menjadi - kelurahan
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 48, BD 2013/66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Referendum Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (4) Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2006 maka perlu membentuk Perbup tentang Tata Cara Pelaksanaan Referdum Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.
Dasar Hukum Peraturan BUpati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 72 Tahun 2005; UU No. 73 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaiman atelah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 28 Tahun 2006 ; Permendagri No. 5Tahun 2007; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 25 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Persyaratan Perubahan Status Desa Menjadi kelurahan, Tata Cara Perubhan Status Desa Menjadi Kelurahan, Tata Cara Pelaksanaan referendum, Pengalihan Administrasi Pemerintahan, Pengalihan Kekayaan Desa, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2013.
28 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 51 Tahun 2013
pendelegsian - kewenangan - penandatanganan - dokumen - administrasi - pelayanan - perizinan - dan - non - perizinan - kepada - camat
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2013/69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Camat
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Permendagri No. 4 Tahun 2010 maka perlu membentuk Perbup tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi pelayanan perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana teah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 38 tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 19 Tahun 2008; Permendagri No. 4 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda kab bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab bogor No. 9 tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 24 Tahun 2008; Perbup Bogor No. 45 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Wewenang, Standar Operasional Prosedur, Tata Naskah, Pembinaan Dan Pengawasan, Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2013
standar - operasional - prosedur - izin - toko - obat - izin - laboratorium - klinik - swasta - sertifikat - laik - sehat - rumah - makan - sertifikat - kesehatan - makanan - jasa - boga - dan - catering - pada - badan - perizinan - terpadu
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 26, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Toko Obat, Izin Laboratorium Klinik Swasta, Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan dan Sertifikat Kesehatan Makanan Jasa Boga dan Catering pada Badan Perizinan Terpadu
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya penambahan pendeleglasian kewenangan jenis pelayanan erizinan dan non perizinan berdasarkan Perbup Bogor No. 50 Tahun 2012 maka perlu membentuk Perbup tentang Standar Operasional Prosedur Izin Toko Obat, Izin Laboratorium Klinik Swasta, Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan dan Sertifikat Kesehatan Makanan Jasa Boga dan Catering pada Badan Perizinan Terpadu.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 5 Tahun 1997; UU No.22 Tahun 1997; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; PP No. 26 Tahun 1965 sebagaimana telah dibah dengan PP No. 25 Tahun 1980; PP No. 65 Tahun 2005; Permen RI o. 69 Tahun 2012; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 27 Tahun 2009; Permen Kes RI No. 167/KAB/B.VIII/1972; Permen Kes RI No. 1096/Menkes/Per/VI/2001; Permen Kes RI No. 1098/Menkes/Per/VI?2003; Permen Negara Pendaygunaa Apartur Negara No. Per/20/M.PAN/04/2006; Permen Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/118/M.PAN/8/2004; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perbup Bogor No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 50 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Jenis Layanan Perizinan Dan Non Perizinan, Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Kwenangan BPT, Tim Teknis Pelaksanaan Pelayaan Perizinan Dan Non Perizinan, Prosedur Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan, Pengaduan, Tata Hubungan Kerja Dan Koordinasi, Pengelolaan Arsip Perizinan Dan Non Perizinan, Berakhirnya Masa Berlaku Dokumen Administrasi Perizinan Dan Non Perizinan, Sistem Manajemen Mutu, Pembinaan Dan Pengawasan, Tanggung jawab, Kepuasan Masyarakat, Pelaporan, Ketentuan Lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2013.
24 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2013
pembentukan - organisasi - dn - tata - kerja - unit - pelaksana - teknis - kebersihan - dan - sanitasi - pada - dinas - kebersihan - dan - pertamanan - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Sanitasi pada Dinas Kesehatan dan Pertamanan Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Pasal 282 ayat (2) Perda Kab Bogor No.11 Tahun 2008 dalam ragka meningkatkan jangkauan dan efektifitas pelayanan kebersihan dan sanitasi maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Peaksana Keersihan Dan Sanitasi Pada Dinas Kebersihan Dan Pertanaman Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah dubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaiman telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda Kab Bogor No. 9 tahun 2008; Perda Ka Bogor No. 11 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 54 Tahun 2013
uraian - tugas - jabatan - struktural - pada - dinas - pendapatan - daerah
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD 2013/72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Perda No. 8 Tahun 2011 maka perlu membentuk Perbup tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendapatan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 007; PP No. 41 Tahun 2007; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara No. Kep/61/M.PAN/6/2004; Permendagri No. 4 Tahun 2005; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2007; Perda kab Bogor No. 9 tahun 2008; Perda kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2011.
Peraturan Bupati Ini Mengatur tentang Ketentuan Umum, Uraian Tugas Jabatan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2013.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2013
pembentukan - organisasi - dan - tata - kerja - unit - pelaksana - teknis - balai - kesejahteraan - sosial - tegar - beriman - pada - dinas - sosial - tenaga - kerja - dan - transmigrasi - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD Kab. Bogor Tahun 2013 No.5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Kesejahteraan Sosial Tegar Beriman pada Dinas Sosial, Tenaga Keja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 282 ayat (2) Perda kab bogor No. 11 Tahun 2008 maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Kesejahteraan Sosial Tegar Beriman Pada Dinas Sosial , Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 28 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008.
Peraturan Bupati Ini Menagtur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2013.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 66 Tahun 2013
PERBUP Kab. Bogor No. 50 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Pejalanan Dinas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
pedoman - perjalanan - dinas - dalam - negeri - bagi - bupati - wakil - bupati - pimpinan - dan - anggota - dprd - pegawai - negeri - pegawai - tidak - tetap - dan - pihak - lain - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bogor
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD 2013/
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib maka perlu membentuk Perbup tentang Pedoman Perjalanan Dina Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pinpina dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Pegawi Tidak Tetap dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No 14 Tahun 1950 sebagaiman atelah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU no. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU no. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 24 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 55 Tahun 2008; Permen Keuangan RI No. 113/PMK.05/2012; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2003; Perda No. 7 Tahun 2008; Perda No. 9 Tahun 2008; Perda kab Bogor No.11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 13 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 14 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 23 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 3 Tahun 2010; Perda kab Bogor No. 9 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 10 Tahun 2010; Perda Kab Bogor No. 2 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 21 Tahun 2011; Perda kab Bogor No. 22 tahun 2011; Perda kab Bogor No. 2 Tahun 2012; Perda No. 13 Tahun 2012; Perda No. 14 Tahun 2012.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Prinsip Perjalanan Dinas, Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Maksud Perjalanan Dinas, Koponen Dan Pengelolaan Biaya Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Negeri, Prosedur Administrasi Perjalanan Dinas, Pengadilan, Ketentuan Peralihan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 63 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
Bahwa dalam angka mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung dan menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kekepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung untuk mengoptimalisasikan pelayanan izin mendirikan Bangunan Gedung (IMBG) maka perlu membentuk Perbup tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 1 Tahun 1970; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 3 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; PP No. 14 Tahun 1993; PP No. 27 Tahun 1999; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008; Permendagri No. 8 Tahun 1998; Permendagri No. 9 Tahun 1998; Permen Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M/2006; Permen Pekerjaan Umum No. 30/PRT/M/2006; Permen Pekerjaan Umum No. 24/PRT/M/2007; Permen Pekerjaan Umum No. 25/PRT/M/2007; Permen Pekerjaan Umum No. 441/KPTS/1998; Permen Pekerjaan Umum No. 468/KPTS/1998; Permen Pekerjaan Umum No. 10/KPTS/2000; Permen Pekerjaan Umum No. 11/KPTS/2000; Perda prov Jabar No. 3 Tahun 2009; Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2002; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2006; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 19 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda Kab Bogor No. 30 Tahun 2011; Perda Bogor No. 18 Tahun 2012; Perbup Bogor No. 3 Tahun 2013.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Tata Cara Permohonan Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Serta Tata Cara Dan Persyaratan IMBG, Jangka Waktu Pemrosesan Pengesahan Dokumen Rencana Teknis Dan IMBG, Kebijakan Dan Lrangan Pemilik IMBG, Penggantian IMBG Hilang Atau Rusak Legalisasi Dan Pemuntakhiran, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Desember 2013.
30 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 7 Tahun 2013
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2013.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
