STANDAR - KOMPETENSI - JABATAN - PADA - KECAMATAN - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BOGOR
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 106, BD Kab Bogor Tahun 2021 No 106
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Kompetensi Jabatan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk menyelenggarakan manajemen aparatur sipil negara berbasis sistem merit serta dalam rangka terwujudnya profesionalisme pegawai negeri sipil pada jabatan administrasi perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Permenpan RB No. 38 Tahun 2017; Perka BPN No. 26 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perbup No. 72 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 98 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang standar kompetensi jabatan pada kecamatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bogor yang meliputi maksud dan tujuan, standar kompetensi jabatan, penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perbup No. 72 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bogor No. 98 Tahun 2016.
7 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 104 Tahun 2021
PEMBERIAN - PENGURANGAN - POKOK - KETETAPAN - PAJAK - DAN/ATAU - PENGAHAPUSAN - SANKSI - ADMINISTRASI - HUTANG - PAJAK - REKLAME - SAMPAI - DENGAN - TAHUN - PAJAK - 2021 - DALAM - RANGKA - PENANGANAN - DAMPAK - EKONOMI - AKIBAT - BENCANA - NONALAM - PENYERAHAN - CORONA - VIRUS - DISEASE - 2019 - DI - KABUPATEN - BOGOR
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 99, BD Kab Bogor Tahun 2021 No 99
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan Pajak dan/atau Penghapusan Sanski Administratif Piutang Pajak Reklame sampai dengan Tahun Pajak 2021 dalam rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa untuk membantu pelaku usaha dan produktivitas sektor usaha tertentu serta pemulihan ekonomi, berdasarkan ketentuan Pasal 101 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 maka perlu u membentuk Peraturan Bupati tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan Pajak dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Reklame Sampai Dengan Tahun Pajak 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bogor.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 55 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 21 Tahun 2020; PP No. 10 Tahun 2021; Perpres No. 17 Tahun 2018; Perpres No. 82 Tahun 2020; Keppres No. 12 Tahun 2020; Permendagri No. 20 Tahun 2020; Permenkeu No. 44/PMK.03/2020; Permenkes No. 9 Tahun 2020; Permenkes No. HK 01.07/Menkes/104/2020; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perbup No. 97 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan Pajak dan/atau Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Reklame Sampai Dengan Tahun Pajak 2021 Dalam Rangka Penanganan Dampak Ekonomi Akibat Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Bogor, yang meliputi Ketentuan umum, Pemberian pengurangan pokok ketetapan pajak dan/atau pengha[usan sanksi adminsitratif hutang pajak reklame, Pelaporan, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 97 Tahun 2021
ROAD - MAP - PENERAPAN - SISTEM - MERIT - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BOGOR - TAHUN 2021-2025
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 97, BD Kab Bogor Tahun 2021 No 97
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Road Map Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021 - 2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Road Map Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021-2025.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permenpan RB No. 38 Tahun 2017; Permendagri No. 108 Tahun 2017; Permenpan RB No. 40 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Road Map Penerapan Sistem Merit di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2021-2025, yang meliputi Ketentuan umum, Road map penerapan sistem merit, Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2021.
5 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 89 Tahun 2021
PENETAPAN - STANDAR - SATUAN - HARGA - BARANG - DAN - JASA - PEMERINTAH - KABUPATEN - BOGOR
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 85, BD Kab Bogor Tahun 2021 No 85
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu dilakukan Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor sebagaimana dimaksud perlu membentuk Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Pepres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018
Peraturan ini mengatur tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2021.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 84 Tahun 2021
Perbup Kab. Bogor No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan daerah dan / atau Peraturan Bupati
Perbup Kab. Bogor No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tindakan Penertiban Pelanggaran Peraturan daerah dan / atau Peraturan Bupati
PERBUP Kab. Bogor No. 51 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Mencabut
PERBUP Kab. Bogor No. 85 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pendelegasian - KEWENANGAN - PELAYANAN - PERIZINAN - DAN - NONPERIZINAN - KEPADA - KEPALA - DINAS - PENANAMAN - MODAL - DAN - PELAYANAN - TERPADU - SATU - PINTU
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 72, BD Kab Bogor Tahun 2021 No 72
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang optimal, dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 maka Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 perlu ditinjau dan perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; Permenparekraf No. 4 Tahun 2021; Permen PUPR No. 6 Tahun 2021; Permennaker No. 6 Tahun 2021; Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 13 Tahun 2021; Permenkes No. 14 Tahun 2021; Permentan No. 15 Tahun 2021; Permendag No. 26 Tahun 2021; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2012; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 15 Tahun 2019; Perbup Bogor No. 100 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi Ketentuan umum, Ruang lingkup, Pendelegasian kewenangan Perizinan dan nonperizinan, Pelaksanaan, Pengawasan dan pelaporan, Standar operasional prosedur, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 70, BD Kab Bogor Tahun 2021 No 70
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
