Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan hukum dan
masyarakat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubab beberapa kali terakbjr dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan yang tercantum dalam dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 22 Tahun 2016
9
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2021
a. bahwa untuk mendukung peningkatan kineija pemerintah
daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu memacu
kreativitas daerah dengan melakukan inovasi;
b. bahwa inovasi daerah dibutuhkan untuk mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta
masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah;
c. bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum bagi
pemerintah daerah dalam menetapkan inovasi daerah untuk
peningkatan kineija penyelenggaraan pemerintahan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 386 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah be be r a pa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Keija, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Bentuk dan Kriteria Inovasi Daerah; Pengusulan dan Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah; Uji Coba Inovasi Daerah; Penerapan, Penilaian, Pemberian Penghargaan, dan Perlindungan Inovasi Daerah; Pendanaan; Informasi dan Penyebaran Inovasi Daerah; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
21
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
serta sebagai landasan Kebijakan Umum Perubahan APBD
(KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) untuk penyusunan Perubahan Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Boyolali Tahun 2018, perlu menyusun Perubahan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemeriniah Daerah, bahwa Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) dapat diubah apabila
berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun
berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan
perkembangan keadaan. yang meliputi perkembangan
yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan,
kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah, rencana
program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan
yang menyebabkan saJdo anggaran lebih tahun anggaran
sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; Perda Kab Boyolali No 3 Tahun 2010; Perda Kab Boyolali No 9 Tahun 2011; Perda Kab Boyolali No 14 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 16 Tahun 2016; Perda Kab Boyolali No 2 Tahun 2013; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 86 Tahun 2017; Pergub Jateng No 119 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 12 Tahun 2013; Perbup Boyolali No 37 Tahun 2016; Perbup Boyolali No 11 Tahun2 017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan RKPD yang meliputi evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun berjalan sampai dengan
Triwulan 1 dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2018, dan
perubahan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun
2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
280 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 83 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 83
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendataan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sehingga mampu berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional melalui pemanfaatan berbagai peluang usaha yang berkembang, diperlukan pendataan yang akurat,
terkini dan mudah diakses oleh para pihak yang berkepentingan;
b. bahwa untuk memperoleh data koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah yang akurat, terpercaya, terkini dan mudah diakses, perlu diwujudkan melalui pengembangan sistem informasi koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi informasi;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, perlu dilakukan pendataan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Boyolali;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendataan
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, U saha Kecil dan Menengah.
Peraturan ini mengatur tentang sistem pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan publikasi data perkembangan Koperasi yang dilakukan secara berkesinambungan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi baik secara langsung dari Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun tidak langsung melalui petugas Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 28 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Boyolali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali
dan dengan telah dilaksanakannya evaluasi terhadap
uraian tugas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Boyolali, ketentuan dalam Peraturan Bupati
Boyolali Nomor 44 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas
Jabatan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Kabupaten Boyolali sudah tidak sesuai sehingga perlu
diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas
Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 43 Tahun 2009, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 28 Tahun 2012, PP Nomor 18 Tahun 2016, Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015, Perda Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Perda Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2020, Perda Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2020, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, Pergub Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016 dan Perbup Boyolali Nomor 25 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, uraian tugas dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
27 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:
bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran
strategis dalam mendukung pembangunan, perekonomian,
dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan
kesejahteraan umum, berlandaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa dalam rangka mewujudkan perkembangan
pembangunan, pertumbuhan perekonomian dan integrasi
daerah diperlukan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan
jalan yang menjamin keamanan, kelancaran, ketertiban,
kenyamanan, dan keselamatan, maka diperlukan pengaturan
penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan; bahwa dalam melaksanakan Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keija dan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu
mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor
5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan di Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyelenggaraan
Bab III Rencana Induk Jaringan Lalu Lntas dan Angkutan Jalan
Bab IV Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Bab V Perlengkapan Jalan
Bab VI Analisis Dampak Lalu Lintas
Bab VII Uji Berkala Kendaraan Bermotor
Bab VIII Bengkel Umum Kendaraan Bermotor
Bab IX Terminal
Bab X Angkutan Umum
Bab XI Kendaraan
Bab XII Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bab XIII Sumber Daya Manusia
Bab XIV Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bab XV Sistem Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Bab XVI Ketentuan Peralihan
Bab XVII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2022.
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2013 dicabut.
76 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2014
PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH ANEKA KARYA KAB. BOYOLALI MENJADI PERSEROAN TERBATAS ANEKA KARYA BOYOLALI
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2014/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Aneka Karya Kabupaten Boyolali menjadi Perseroan Terbatas Aneka Karya Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa keberadaan Badan Usaha Milik
Daerah memiliki peran strategis dalam
membuka peluang untuk memperoleh
sumber-sumber pendapatan dan
memajukan perekonomian daerah yang
pada gilirannya dapat mewujudkan
kesejahteraan masyarakat di daerah;
b. bahwa dalam upaya meningkatkan daya
saing dan fleksibilitas Perusahaan Daerah
(PD) Aneka Karya Kabu paten Boyolali yang
berdiri Tahun 2003, serta menyesuaikan
dengan perkembangan ekonomi dan daya
saing, guna meningkatkan fungsi dan
perannya untuk meraih laba, dipandang
perlu untuk mengubah status Badan
Hukum Perusahaan Daerah (PD) Aneka
Karya Kabupaten Boyolali menjadi
Perseroan Terbatas;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah
Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik
Daerah dimana pembentukan,
penggabungan, pelepasan, kepemilikan,
dan pembubarannya ditetapkan dengan
Peraturan Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalamhuruf a,
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan
Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah
Aneka Karya Kabupaten Boyolali Menjadi
Perseroan Terbatas Aneka Kaiya Boyolali;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali
Nomor 11 Tahun 2008
Peraturant tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Perubahan Bentuk Badan Hukum; Maksud dan Tujuan; Tempat Kedudukan dan Kegiatan Usaha; Modal dan Saham; RUPS; Dewan komisaris; Direksi; Rencana Kerja Tahunan dan Laporan Tahunan; Penggunaan Laba; Kepegawaian; Pembubaran dan Likuidasi; Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan; Pengawasan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2014.
Peraturan Daerah
Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2003
18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dalam rangka mewujudkan prinsip Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 87 Tahun 2018
Peraturan Bupati tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup; Prinsip dan Pelaku Pengadaan Barang/Jasa; Kode Etik, Komite Etik, Sekretariat Komite Etik; Pemeriksaan dan Keputusan; Pembiayaan; Ketentuan Lain-Lain; dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2019.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 99 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satpol PP yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam
situasi dan kondisi yang tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya untuk penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, serta segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi
dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum serta membantu upaya pertahanan negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2021.
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 10 Tahun 2019
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2019/NO.10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah, dan telah adanya surat Gubemur Jawa Tengah Nomor 061/3045
tanggal 19 Februari 2019 perihal Hasil Fasilitasi pembentukan Unit Keija Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Kabupaten Boyolali serta adanya evaluasi Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali
Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Keija Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Keija Perangkat Daerah
Kabupaten Boyolali
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16
Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018
Peraturan tersebut mengatur mengenai perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2019.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun
2018
9
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
