Pencarian Peraturan

Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2017/No.23

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Besarnya insentif paling tinggi 5% (lima perseratus) untuk kabupaten dari rencana .penerimaan Pajak dan Retribusi dalam Tahun Anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak dan retribusi untuk itu perlu diatur dengan Peraturan Bupati, tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; b. bahwa rangka tertib Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pengaturan dan pernberian irrsentif bagi -OPD · pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan; c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun · 1959 tenta:ng Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3'209); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Peraturan Ketigaatas Undang-Undang Nomor 6'Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740); 4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 8. undang-undnag nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaraan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 5 tembahan lembaran negara tepublik indonesia nomor 4355); 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia T.ahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2Q ll Nomor 82 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia· Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun .2.01.S tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5887); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah .dan Retribusi Daerah .(Lembar.an Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5161); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedornan Pengelolaan . Keuarigan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Ked.ua Atas Peraturan Menteri Dalam Neg.eri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 310); 18. Peraturan Menteri 'Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun '2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 19-. Keputusari Menteri Dalam Negeri Nomor l'.72 Tahun 199'.7 tentang Keriteria Wajib Pajak yang Wajib menyelenggaraan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan; 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 ten tang Tata Cara Pemeriksaan · di Bidang Pajak Daerah; 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Retribu.si Daenah dan Penerimaan Pendapatan Iain lain; 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan; 23. Peraturan Daerah Kabupaten · Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2011 Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2011 Nomor S), 24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkaj'ene dan Kepulauan Tahun 2'016 'Nomor 4).
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : ASAS DAN TUJUAN BAB III : INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAB IV : PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 32 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
10

Tata Cara Penyetoran Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Operasional pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Jakarta

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017/No.20

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Operasional pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Jakarta

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menjamin efisiensidan efektifitas serta untuk memperlancar pelaksanaan pengelolaan Kantor Penghubung Pemerintah Ka bu paten Pangkajene dan Kepulauan di Jakarta, maka perlu ditetapkan tata cara penyetoran penerimaan hasil pendapatan asli daerah dan pertanggung jawaban operasional pada Kantor Penghubung di Jakarta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Pertanggungjawaban Belanja Operasional pada Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten dan Kepulauan di Jakarta.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi; Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentuka Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 5); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4); 13.Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Kantor Penghubung Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan di Jakarta.
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB III : PERTANGGUNG JAWABAN BELANJA OPERASIONAL BAB VI : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8

Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi kabupaten

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi kabupaten

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengeiolaan irigasi dengan mengutamakan kepentingan dan keikutsertaan masyarakat petani dalam proses pengambilan keputusan serta peiaksanaan Pengembangan dan Pengeioiaan Sistim Irigasi Partisipatif (PPSIP): pada jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier, perlu pengaturan wewenang, tugas dan tanggung jawab kelembagaan pengelola irigasi; b. bahwa kelembagaan pengelolaan irigasi meliputi instansi pemerintah provinsi, instansi pemerintah kabupaten/kota, perkumpulan petani pemakai air, Komisi Irigasi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pokok Pengeioiaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangin-(�baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 ten tang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRTM/2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 31/PRTM/2007 tentang Pedoman Mengenai Komisi Irigasi; 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRTM/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A; 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 33/PRTM/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri republik indonesia nomor 50 tahun 2001 tentang pedoman pemberdayaan petani pemakai air; 15. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Irigasi (Berita Daerah tahun 2006 Nomor 96)
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI, REHABILITASI JARINGAN IRIGASI, PENYEDIAAN DAN PENGATURAN AIR IRIGASI SERTA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BAB V : WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN BAB VI : KETENTUAN PERALIHAN BAB VII : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
10

Perubahan atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2017/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupai Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 19 Tahun 2016 tentang biaya rumah tangga dan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati, perlu dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan kondisi sekarang ; b. bahwa berdasarkan persetujuan Bupati Pangkajene dan Kepulauan melalui telaahan staf Kepala Bagian Umum nomor 900/23/Umum tanggal 25 Januari 2017 perihal permohonan persetujuan penambahan biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati Pangkajene dan Kepulauan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 19 Tahun 2016 tentang biaya rumah tangga dan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (lembaran negara republik indonesia tahun 2004 nomor 66, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4400); 6. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang_undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelengaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576, sebagaimana telah diubah atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 14. peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 kedua dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah dibah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 4);
Pasal I : Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 19 tahun 2016 Pasal II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
4

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2016/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor ... Tahun 2015 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 pertu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan kepulauanTahun Anggaran 2015;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara republik indonesia Tahun 1985 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 3312) sebebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Rebubhk lndonesia tahun 1994 nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nornor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Namer 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Namer 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namer 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421); 8. Undang-Undang Namer 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Namer 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 4438); 9. Undang-Undang Namer 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Namer 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Namer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 5234); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Namer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 5587) Sebagaimana lelah diubah Kesatu dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Namer 246, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5589) yang telah ottetaokan dengan Undang-Undang Namer 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) Kedua dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4090); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659 ) Perubahan ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712 ); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Sadan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor SS Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Oaerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20078 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4741 ); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219) Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem lnfonnasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5165 ); 23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ; 24. Peraturan Menteri Da\am Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah dan bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: 25. Peraturan menteri Da\am Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepu\auan Tahun 2008 Nomor 11); 27. Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Tahun 2014 Nomor 105); 28. Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2015 (Serita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2015 Nomor 32);
PASAL 1 : Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 terdiri PASAL 2 : Ringkasan :Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam PASAL 3 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci PASAL 4 : Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum PASAL 5 : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang PASAL 6 : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2016.
7

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2016/No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan Masyarakat Desa mempunyai hak untuk memperoleh Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan perolehan dari berbagai hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2016.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); 3. Undang-Undang Nomor 17 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54950); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4023); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4575); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antar Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organissi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); ` 18. Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Di Ubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418); 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah di ubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310). 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 ); 22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 ); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 ( Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12 ); 24. Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2009 tentag Teknis Perhitungan dan Rumusan Alokasi Dana Desa ( ADD ) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ( Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 5 );
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun 2016 1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Jumlah Besaran ADD Masing-masing Desa di tetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa ; (3) Penyaluran ADD dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut : a. Tahap pertama 60% (Enam puluh persen); Dibayarkan Paling lambat Bulan Agustus b. Tahap kedua 40% (empat puluh persen); Dibayarkan Paling lambat Bulan 12. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2016/No.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 132 ayat (4) bahwa pengeluaran kas sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak termasuk untuk belanja yang bersifat wajib dan belanja yang bersifat mengikat yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 422/1284/DISDIK Tanggal 18 April 2016 Perihal Permohonan Pengajuan SK Parsial; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diatas maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Peubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4296); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) 13.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 14.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 15.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4501); 16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 17.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 19.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 20.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 21.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 22.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 23.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, ketiga dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; 26.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 5); 27.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2006- 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6); 28.Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11); 29.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12); 30.Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor 01 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 1);
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintah daerah; 7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia; 8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut; 9. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pelaksanaan keuangan daerah; 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 11.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang; 12.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah; 13.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja perangkat pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah; 14.Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali; 15.Utang daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian atau berdasarkan sebab lainnya yang sah; 16.Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran; 17.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran; Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang berubah terdiri dari; NOMOR URAIAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SELISIH 1 PENDAPATAN 1,359,454,373,000.00 1,359,454,373,000.00 0.00 1 . 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 154,595,537,920.00 154,595,537,920.00 0.00 1 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 72,835,110,395.00 72,835,110,395.00 0.00 1 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 61,371,320,025.00 61,371,320,025.00 0.00 1 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 10,000,000,000.00 10,000,000,000.00 0.00 1 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 10,389,107,500.00 10,389,107,500.00 0.00 1 . 2 DANA PERIMBANGAN 1,094,275,812,380.00 1,094,275,812,380.00 0.00 1 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 35,520,958,000.00 35,520,958,000.00 0.00 1 . 2 . 2 Dana Alokasi Umum 701,629,223,000.00 701,629,223,000.00 0.00 1 . 2 . 3 Dana Alokasi Khusus 357,125,631,380.00 357,125,631,380.00 0.00 1 . 3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 110,583,022,700.00 110,583,022,700.00 0.00 1 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00 0.00 1 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 40,465,065,260.00 40,465,065,260.00 0.00 1 . 3 . 4 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 49,093,759,000.00 49,093,759,000.00 0.00 1 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 19,984,198,440.00 19,984,198,440.00 0.00 2 BELANJA 1,413,817,694,083.00 1,416,397,593,883.00 2,579,899,800.00 2 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 693,683,958,423.48 693,683,958,423.48 0.00 2 . 1 . 1 Belanja Pegawai 620,830,840,338.48 620,830,840,338.48 0.00 2 . 1 . 2 Belanja Bunga 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 2 . 1 . 4 Belanja Hibah 8,733,130,500.00 8,733,130,500.00 0.00 2 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 1,949,500,000.00 1,949,500,000.00 0.00 2 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 61,140,487,585.00 61,140,487,585.00 0.00 2 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 0.00 2 . 2 BELANJA LANGSUNG 720,133,735,659.52 722,713,635,459.52 2,579,899,800.00 2 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,289,047,991.00 32,316,297,991.00 27,250,000.00 2 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251,549,085,383.46 251,525,835,383.46 (23,250,000.00) 2 . 2 . 3 Belanja Modal 436,295,602,285.06 438,871,502,085.06 2,575,899,800.00 SURPLUS / (DEFISIT) (54,363,321,083.00) (56,943,220,883.00) (2,579,899,800.00) 3 . 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 55,063,321,083.00 57,643,220,883.00 2,579,899,800.00 3 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 55,063,321,083.00 57,643,220,883.00 2,579,899,800.00 3 . 2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 700,000,000.00 700,000,000.00 0.00 3 . 2 . 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 600,000,000.00 600,000,000.00 0.00 3 . 2 . 3 Pembayaran Pokok Utang 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00 PEMBIAYAAN NETTO 54,363,321,083.00 56,943,220,883.00 2,579,899,800.00 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 0.00 0.00 0.00 Pasal 3 Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini; BAB II KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan Pasal 5 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6

PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA, DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2016/No.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perjalanan Dinas dalam Kabupaten, Antar Kabupaten/Kota, Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, maka satuan biaya perjalanan dinas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 392/V/2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Daerah Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dipandang perlu ditinjau kembali untuk dilakukan penyesuaian; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan tentang Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten, Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 3); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 13 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 13).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN, ANTAR KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA HARIAN LEPAS/NON PNS DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 8. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, lembaga dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 9. Pejabat yang berwenang adalah Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 11. Tenaga Harian Lepas adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi. 12. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten adalah perjalanan dinas yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan sekurang-kurangnya 2 (dua) kilometer. 13. Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan di luar Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 14. Perjalanan Dinas Luar Provinsi adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah pejabat yang berwenang yang dilakukan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. 15. Surat Tugas adalah surat perintah untuk melaksanakan perjalanan dinas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang kepada pelaksana perjalanan dinas. 16. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas/Non PNS. 17. Non PNS adalah kelompok masyarakat, pihak ketiga dan/atau perorangan yang merupakan mitra kerja SKPD. 18. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus. 19. Biaya riil/at cost adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan yang dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku. 21. Tempat Kedudukan adalah daerah atau kota sebagai domisili tetap kantor/satuan kerja perangkat daerah yang menjadi asal perjalanan dinas. 22. Tempat Tujuan adalah daerah atau kota atau lokasi kantor satuan kerja yang menjadi tujuan perjalanan dinas. 23. Tempat penginapan lainnya adalah losmen dan wisma. 24. Pengumandahan (Detasering) adalah penempatan pegawai untuk bertugas di suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. 25. Uang Representasi adalah uang kehormatan yang diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II untuk kebutuhan perjalanan dinas. 26. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 27. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BAB II RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS Pasal 2 Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten, antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan luar Provinsi bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS Pasal 3 Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut : a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelengaraan pemerintahan; b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD; c. transparansi dan efisiensi penggunaan belanja daerah; d. kepatutan, yaitu tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dengan mengedepankan biaya/harga terendah; dan e. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas. BAB IV JENIS PERJALANAN DINAS Pasal 4 (1) Perjalanan dinas meliputi : a. Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten; b. Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi; dan c. Perjalanan Dinas Luar Provinsi. (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dalam rangka : a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya; c. pengumandahan (detasering); d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan; e. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan; f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu melaksanakan tugas; g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri; h. mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT); i. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman. (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam Surat Tugas dan SPPD. (4) Surat Tugas dan SPPD dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB V PEJABAT YANG BERWENANG MENERBITKAN SURAT TUGAS DAN SPPD Pasal 5 (1) Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati sendiri, Wakil Bupati dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati/Wakil Bupati. (2) Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD sendiri, Wakil Ketua DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD. (3) Anggota DPRD dalam melaksanakan perjalanan dinas, SPPD dan Surat Tugas ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Wakil Ketua DPRD. (4) Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas dalam melaksanakan Perjalanan Dinas Antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi, SPPD ditandatangani oleh Kepala SKPD dan mendapat persetujuan berupa Surat Tugas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (5) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia di kantor/satuan kerja yang bersangkutan. (6) Pejabat yang berwenang dalam menerbitkan SPPD sekaligus menetapkan alat transportasi yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut. (7) Kewenangan penerbitan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk. BAB VI JUMLAH HARI PERJALANAN DINAS Pasal 6 (1) Jumlah hari perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk tujuan menghadiri undangan rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT), ditetapkan maksimal dihitung berdasarkan jumlah hari pelaksanaan kegiatan sesuai surat undangan ditambah dengan : a. maksimal 2 (dua) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, masing-masing 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya; atau b. maksimal 1 (satu) hari untuk di luar wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 1 (satu) hari sebelum atau setelah kegiatan. (2) Jumlah hari perjalanan dinas yang dapat digunakan untuk tujuan melakukan kegiatan koordinasi dan konsultasi tanpa undangan dari kementerian/lembaga/instansi/ pemerintah daerah lainnya, lamanya hari perjalanan dinas didasarkan atas jumlah hari pelaksanaan kegiatan ditambah 1 (satu) hari sebelum kegiatan dan 1 (satu) hari setelahnya dan dibatasi maksimal : a. maksimal 4 (empat) hari untuk di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; dan b. maksimal 3 (tiga) hari untuk di luar wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dalam Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 1 (satu) hari sebelum atau setelah kegiatan. (3) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah wilayah daratan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 2 (dua) hari. (4) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah wilayah kepulauan (Kecamatan Liukang Tupabbiring dan Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara) lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 4 (empat) hari. (5) Jumlah hari perjalanan dinas dalam daerah wilayah kepulauan (Kecamatan Liukang Tangaya dan Kecamatan Liukang Kalmas) lamanya hari perjalanan dinas dibatasi maksimal 6 (enam) hari. (6) Jumlah hari perjalanan dinas, khusus perjalanan dinas pada Inspektorat Kabupaten dalam rangka pengawasan/pemeriksaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. BAB VII BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 7 (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut : a. uang harian; b. biaya transport; c. biaya penginapan; d. uang representasi; e. biaya sewa kendaraan dalam kota di tempat tujuan; f. biaya menjemput/mengantar jenazah. (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas : a. uang saku; b. uang makan; dan b. uang transport lokal. (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas : a. biaya tiket/alat transportasi dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan; dan b. retribusi dan/atau pajak yang dipungut di terminal bus/ stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap : a. di hotel; atau b. di tempat penginapan lainnya. (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II setiap hari berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi Sulawesi Selatan. (6) Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pejabat Negara untuk keperluan tugas di tempat tujuan. (7) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah. Pasal 8 Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digolongkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu: a. Pejabat Negara; b. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan c. Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS. Pasal 9 Biaya perjalanan dinas bagi pejabat fungsional disesuaikan dengan pangkat dan golongan masing-masing kecuali untuk Tingkat Madya disetarakan dengan Pejabat Eselon III. BAB VIII KETENTUAN PEMBERIAN BIAYA PERJALANAN DINAS Pasal 10 Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan berdasarkan jenis perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8. Pasal 11 Pemberian uang harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Uang harian dibayarkan secara lumpsum. b. Besaran uang harian yang dibayarkan sesuai dengan ketentuan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII, IX, X, XI dan XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 12 Pemberian biaya transport sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai biaya riil dengan ketentuan sebagai berikut : a. Biaya transport wilayah daratan dalam kabupaten dibayarkan sesuai biaya riil dengan memperhatikan ketentuan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. b. Fasilitas transport pelaksana perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan Luar Provinsi sesuai dengan ketentuan standar moda dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 13 Pemberian biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya riil dengan memperhatikan ketentuan batas tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. b. Pembayaran biaya penginapan ditetapkan berdasarkan lamanya menginap yang dihitung dari jumlah hari perjalanan dinas dikurangi 1 (satu) hari. c. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) berlaku ketentuan : 1) biaya penginapan diberikan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar penginapan yang ditetapkan dalam Lampiran XII dan Lampiran XIV Peraturan Bupati ini; 2) biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan secara lumpsum. Pasal 14 Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan standar biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan Lampiran XIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 15 Biaya sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e dibayarkan sesuai biaya riil. Pasal 16 Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f dibayarkan sesuai biaya riil. Pasal 17 (1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Perlatihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dan huruf h yang dilaksanakan dengan menggunakan biaya kontribusi peserta, dimana biaya kontribusi tersebut sudah termasuk biaya makan dan akomodasi atau biaya makan dan akomodasi ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka biaya perjalanan dinas diatur sebagai berikut : a. untuk antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi : 1. Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. 2. Biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan kembali ke tempat tujuan sesuai bukti riil. 3. Selama pelaksanaan acara diberikan uang saku berdasarkan standar sebagaimana diatur dalam Lampiran XI kolom (4) Peraturan Bupati ini. 4. Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan. b. untuk luar Provinsi : 1. Uang harian diberikan 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan 1 (satu) hari pada saat kepulangan. 2. Biaya transport dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan kembali ke tempat tujuan sesuai bukti riil. 3. Selama pelaksanaan acara diberikan uang saku sesuai standar uang harian sebagaimana diatur dalam Lampiran XIII kolom (4) Peraturan Bupati ini. 4. Biaya penginapan diberikan apabila memerlukan waktu untuk menginap 1 (satu) hari pada saat kedatangan dan/atau 1 (satu) hari pada saat kepulangan. (2) Penyelenggaraan rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya yang dilaksanakan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, pihak penyelenggara dapat memberikan biaya transport dan uang saku yang dikategorikan sebagai uang harian rapat kepada peserta kegiatan tanpa penerbitan SPPD dan dibayarkan secara lumpsum yang besarannya mengacu kepada Standar Biaya Umum yang berlaku. (3) Biaya transport dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberikan kepada peserta yang berasal dari kompleks perkantoran yang sama. (4) Peserta kegiatan yang telah menerima biaya transport dan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang bersangkutan tidak dapat lagi diberikan biaya perjalanan dinas dari SKPD masing-masing. (5) Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK) dan sejenisnya, mengikuti Pendidikan dan Perlatihan (DIKLAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara, maka perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada DPA SKPD masing- masing. (6) Panitia penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) dalam surat undangan. Pasal 18 Dalam hal perjalanan dinas menggunakan angkutan laut/sungai untuk waktu paling kurang 24 (dua puluh empat) jam, maka selama waktu transportasi tersebut dibayarkan uang harian. Pasal 19 Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dengan jarak kurang dari 2 (dua) kilometer maka biaya perjalanan dinas tidak dibayarkan Pasal 20 (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga dapat diberikan kepada Non PNS sepanjang terkait langsung dengan tujuan pelaksanaan SPPD. (2) Penyetaraan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/kepatutan/tugas yang bersangkutan maksimal disetarakan dengan PNS golongan II. (3) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikategorikan sebagai pengikut dan mendapat Surat Tugas dari pejabat yang berwenang dan didukung anggaran pada SKPD tersebut. Pasal 21 Perjalanan dinas bagi Tenaga Harian Lepas hanya dapat diberikan dalam hal-hal yang bersifat teknis operasional dan sangat mendesak dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Pasal 22 (1) Biaya perjalanan dinas Kepala Desa, Ketua/Anggota BPD dan Sekretaris Desa (Non PNS) disetarakan dengan PNS Eselon IV/a dan IV/b. (2) Biaya perjalanan dinas perangkat desa lainnya dan staf desa disetarakan dengan PNS Golongan IV dan III. (3) Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Tugas Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat/Staf Desa dan Ketua/Anggota BPD untuk : a. Perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan adalah Camat dan/atau Kepala Desa. b. Perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota Dalam Provinsi dan Luar Provinsi Surat Tugas ditandatangani oleh Asisten Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah/Camat. (4) SPPD ditandatangani oleh Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan anggaran. (5) Ketentuan-ketentuan lainnya terkait perjalanan dinas juga berlaku sama dalam hal pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Pasal 23 (1) Perjalanan dinas yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan dinas dalam Kabupaten dan antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan kembali ke tempat kedudukan semula, dapat menggunakan sopir. (2) Penggunaan fasilitas sopir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terbatas hanya bagi pejabat : a. Bupati/Wakil Bupati; b. Pimpinan DPRD/Ketua Alat Kelengkapan DPRD; c. Sekretaris Daerah; d. Asisten/Staf Ahli/Kepala SKPD/Kepala Bagian; atau e. Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas secara bersama- sama dalam satu kendaraan dinas minimal 3 orang. (3) Ketentuan besarnya perjalanan dinas untuk sopir disesuaikan dengan standar perjalanan dinas PNS Golongan II dan I/Tenaga Harian Lepas/Non PNS Pasal 24 (1) Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan. (2) Perhitungan rincian biaya perjalanan dinas dibuat sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai. Pasal 25 Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas/Non PNS dilarang menerima perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama. Pasal 26 (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan perjalanan dinas dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD pemberi SPPD. (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat penerbit Surat Tugas/SPPD; dan b. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund. BAB IX PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 27 (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas. (2) Kecuali pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas yaitu berupa Surat Tugas dengan mencantumkan pembebanan biaya perjalanan dinas. (3) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan. (4) Perubahan-perubahan dalam SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan coretan-coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang. (5) Dalam SPPD harus jelas dicatat : a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk; b. tanggal tiba dan berangkat dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dari tempat yang dikunjungi; dan c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk. (6) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah perjalanan dinas berakhir, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan telah di tandatangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk, harus diserahkan kepada bendahara yang semula membayarkan biaya perjalanan dinas tersebut. (7) Penyerahan SPPD sebagaimana dimaksud ayat (6) dilampiri dokumen berupa : a. surat tugas yang sah dari pejabat yang berwenang; b. bukti keberangkatan dan kepulangan dalam bentuk tiket/karcis dari transportasi yang digunakan, jika menggunakan transportasi udara berupa tiket pesawat dan boarding pass; c. daftar pengeluaran rill sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini; d. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; e. surat/undangan untuk perjalanan dinas mengikuti rapat seminar, workshop, Bimbingan Teknis (BIMTEK), lokakarya, simposium dan sejenisnya; dan f. laporan pelaksanaan perjalanan dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini. (8) Dasar perhitungan rampung rill jumlah hari perjalanan dinas untuk menentukan besaran biaya perjalanan dinas didasarkan atas : a. Untuk perjalanan dinas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada Surat Tugas dan SPPD. b. Untuk perjalanan dinas luar Provinsi, apabila menggunakan alat transportasi udara dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket pesawat, boarding pass, sedangkan jika menggunakan alat transportasi darat/laut dihitung berdasarkan tanggal keberangkatan dan tanggal kepulangan yang tertera pada tiket/karcis dari transportasi yang digunakan. (9) Dalam hal bukti tiket/karcis dari transportasi darat dan tiket pesawat, boarding pass dari transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melebihi jumlah hari sebagaimana dalam Surat Tugas dan SPPD, maka tidak dapat diberikan tambahan biaya perjalanan dinas. (10) Dalam hal bukti pengeluaran transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b tidak diperoleh, maka pertanggungjawaban biaya transportasi dapat menggunakan surat pernyataan pengeluaran rill sesuai tarif angkutan umum yang berlaku. (11) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari sebagaimana dalam Surat Tugas dan SPPD, pelaksana perjalanan dinas harus mengembalikan kelebihan biaya perjalanan dinas kepada bendahara pengeluaran SKPD/unit kerja yang bersangkutan. (12) Kelebihan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (11) wajib disetorkan ke kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam setelah diterima oleh bendahara pengeluaran SKPD/unit kerja yang bersangkutan. (13) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas bertambah di luar kendali pelaksana perjalanan dinas, maka biayanya diperhitungkan seluruh jumlah hari tersebut setelah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Pasal 28 (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas tertibnya penerbitan SPPD dalam lingkup unit kerjanya. (2) Pejabat yang berwenang dapat membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting dalam rangka penghematan pengeluaran biaya. (3) Pejabat yang berwenang dan yang melaksanakan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan. (4) Terhadap kesengajaan, kelalaian atau kealpaan yang dilakukan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa : a. tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku. BAB X PENUTUP Pasal 29 Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku untuk Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Pasal 30 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 18/V/Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Keputusan Bupati Pangkajene dan Kepulauan Nomor : 392/V/2014 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas Daerah Dalam Negeri Lingkup Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
33

Biaya Rumah Tangga dan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Rumah Tangga dan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

ABSTRAK:

a bahwa berdasarkan Pasal 8 huruf a dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya rumah tangga dan biaya penunjang operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; b. bahwa agar biaya rumah tangga den biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dimanfaatkan secara optimal, perlu dilakukan pengelolaan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, elektif, efisien, ckonomis, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan den kemanfaatan; C bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang biaya rumah tangga dan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) : 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang - Undang Nomor 1 TahUn 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemcrintah Pusal dan Pemerintahan Daerah (Lembo.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 201 l tentang Pcmbentukan Peraturan Perundang_undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia To.hun 2011 Nomor 82, Tambo.han Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Apa.ratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembarnn Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peracrintahan Daerah (Lerbaran Negara Republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5587): sebagnimana telah diubah beberapa, kali terakhir dengen Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua stas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679): 9. Peraturen Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): 10. Peraturan Pemerintab, Nomor 20 Tehun 2001 lentang Perabinaan-dan Pengawasan atas Penyelengernan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Nogara Republik: Indonesia Nomor 4090); 11. Peraturen Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Inforasi Keuangan Daerah (Lemberan Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576, sebagaimana telah diubah atas Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Numor 5155): 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengellaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. ⁠Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Instansi Pelaporan Kuangan dan Kinerja Instansi Peerintah (Lembaran Negara Republik Indonicsia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4614): 14. Peraturan Pernerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pererintah Daerah Provinsi dan Ponerintah Deereh Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negura/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4738) 16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741): 17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4890): 18, Peraturan Menteri Delar Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolann Keuangun Daerah, sebagaimens, telah diubah pertama dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 kedua dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 19.Peraturen Menteri Dalam Negeri Republic Indonesia Nomur 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 20.Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan Nomor 10 Tehun 2007 tentang Organiansi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, dan Stal Ahli Pemerintah Kabupaten Panglajene Dan Kepualuan (Lembaran Dacrah Tehun 2007 Nomor I0) sebagaimana telnh, diubah pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajenc dan Kepulauan Nomor 3 Tahun 2009 kedua Peraturan Dacrah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2014 | Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 1): 21. Peraturan Deerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Orgimisasi dan Tala Kerja Dinas Decrah Perserintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulsuan Lembaran Deerah, Tabun 2007 Nomor 11) sebagaimans tchh diubah kedia dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Noroil 7 Tahun 2012 ketiga dengin Peraturan Dacrah Kabupsten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Dacrah Tahun 2014 Nomor 2j: 22. Peraturan Deerah Kabupaten Pangkajene Den Kepulauan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata KeTj Lembage Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 12) sebogsithana telah diubah dengar Peraturan Daerah Kabupaten Pengkajene Dan Kepulauan Nomor 3. Tahun 2014 (Lerabaren Decrah Tahun 2014 Nator 3); 23. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok - pakol Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lemberan Dacrah Tahun 2008 Nomor 11):
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : PENGANGGARAN BAB III : PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWAN BAB IV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8

Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD.2016/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tunjangan Perumahan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

ABSTRAK:

a. bahwa Pemerintah Dacrah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan belum dapat menyedia.kan rumah jabat.an Pimpinan DPRD dan rumah dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga untuk menunjang kelnncaran pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya, dipandang perlu diberikan Tunjangan Perumahan; b. bahwa standar sewa rum.ah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku sekarang dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Pangkajcnc dan Kcpulauan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi {Lembaran Negara Rcpublik Tndoncsia Tahun1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tamba.han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 1'ahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416}, sebagaimana teJah diubah bcberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712}; I0. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembina dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Oaerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4737); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeragh sebagairnana telah diubah Pertarna dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Repu blik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 10) 15. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 09); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 14)
BAB l : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP BAB Ill : BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAB !V : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2016.
Dengan berlakunya Pereturan Bupati ini, maka segala aturan yang mengatur tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT