Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 316 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2012

Pengendalian Pencemaran udara

Lingkungan Hidup

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_03_2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2019

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA PANGKALPINANG

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang

Download :
Perda Kota Pangkalpinang 3-2019.pdf

Abstrak

PENCABUTAN - PERDA - URUSAN - PEMERINTAHAN

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2019/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 02 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KOTA PANGKALPINANG

ABSTRAK:

Berdasarkan Pasal 409 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang tidak sesuai lagi dengan pasal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, sehingga perlu dilakukan pencabutan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; PERDAKOTA PKP No. 18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang pencabutan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2019.
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 03 Tahun 2006

Pengelolaan Persampahan/Kebersihan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2006_03.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2010

Penyusunan dan Pengelolaan Prolegda

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_03_2010.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2020

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2009

Izin Lokasi dan Retribusi Izin Lokasi

Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemberian Izin Lokasi

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_03_2009.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 03 Tahun 2011

Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

Desa

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kota Pangkal Pinang No. 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan

Download :
Perda_Kota_pangkalpinang_03_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 3 Tahun 2016

Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang

Penanaman Modal dan Investasi

Download :
PERDA No. 3 Tahun 2016_Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Pinang.pdf

Abstrak

PENYERTAAN MODAL – PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM – TIRTA PINANG

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2016/NO.3

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pangkalpinang Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang

ABSTRAK:

Dalam rangka upaya meningkatkan peran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang dalam kemampuan pelayanan penyediaan air minum bagi masyarakat Kota Pangkalpinang, perlu dilakukan upaya peningkatan sumber penyediaan air minum sehingga Pemerintah Kota Pangkalpinang perlu melakukan penyertaan modal.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 1974; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Perda Kota Pangkalpinang No. 15 Tahun 2000; Perda Kota Pangkalpinang No. 2 Tahun 2008; Perda Kota Pangkalpinang No. 16 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Maksud dan tujuan, prinsip penyertaan modal, penyertaan modal, tata cara penyertaan modal, pelaksanaan penyertaan modal, pembagian keuntungan (laba), pengawasan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2016.
9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 04 Tahun 2006

Pelayanan Air Minum di Wilayah Kota Pangkalpinang

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Perda_Kota_Pangkalpinang_2006_04.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 4 Tahun 2015

Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan Kota Pangkalpinang

Kependudukan dan Perkawinan

Download :
PERDA No. 4 Tahun 2015_Administrasi Kependudukan.pdf

Abstrak

PENYELENGGARAAN – ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Tahun 2015 Nomor 04 / NO REG 01.02/2015

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Admnistrasi Kependudukan Kota Pangkalpinang

ABSTRAK:

Dengan terbitnya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kota Pangkalpinang sepanjang mengenai pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 1961; UU No. 1 Tahun 1974; UU No. 9 Tahun 1992; UU No. 37 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 9 Tahun 1975; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 37 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 25 Tahun 2008; Perda Kota Pangkalpinang No. 2 Tahun 2008; Perda Kota Pangkalpinang No. 24 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenagan, Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Kelahiran, Data dan Dokumen Kependudukan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Sanski Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2015.
53 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 2020.