Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 166
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Walikota menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Walikota, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 9 Tahun 2023, Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 22 Tahun 2023.
Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 yang meliputi antara lain ketentuan umum, rencana kerja perangkat daerah dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 26, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 161
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Internal
ABSTRAK:
bahwa peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan perlu didorong dengan pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam rangka tertib dan kelancaran penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Internal di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang diperlukan suatu pedoman pemantauan, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut Internal Kota Pangkalpinang yang meliputi antara lain ketentuan umum, pedoman pemantauan TLHP BPK dan TLHP APIP, mekanisme pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan hasil pengawasan APIP, laporan hasil pemeriksaan, tanggung jawab pelaksanaan TLHP, pelaksanaan tindak lanjut, pemantauan pelaksanaan TLHP, monitoring dan evaluasi, penatausahaan dan pelaporan, pembiayaan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
19
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 23 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 23, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 158
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang serta peningkatan pelayanan kepada pelanggan maka perlu untuk menyesuaikan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2019.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Pinang Kota Pangkalpinang yaitu meliputi antara lain ketentuan umum, kedudukan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, direktur, unsur staf, tata kerja, hak mewakili, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 156
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, terkait dengan pedoman teknis pelaksanaan terhadap Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu diatur dengan Peraturan Walikota, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2022, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Pedoman Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang meliputi antara lain ketentuan umum, sistem pemerintahan berbasis elektronik, monitoring dan evaluasi, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2023.
31
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 151
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.14.3/1483/SJ Hal Hasil Pemetaan, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Terkait Penggunaan DBH CHT Ta.2023, DBH DR Ta. 2023 dan DAK TA. 2023. Untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022, berkenaan dengan kesalahan penganggaran belanja barang dan Jasa dipergunakan untuk membeli atau pengadaan aset tetap pada beberapa OPD, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 75 Tahun 2022
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 11 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 11, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 146
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 75 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Huruf D Pergeseran Anggaran dan Huruf E Penggunaan Silpa Tahun Sebelumnya. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan serta Kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan serta Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Provinsi Bangka Belitung Nomor 188.44/2/Bakuda/2023 tentang Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian dan Dana Alokasi Umum yang ditentukan Penggunanaanya Tahun Anggaran 2023. Pelaksanaan program kegiatan bersumber dari Dana Transfer Khusus perlu dilakukan penyesuaian dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementrian lembaga terkait. Untuk memanfaatkan Penggunaan Sisa Kas Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.121.719.915,96 (lima belas miliar seratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan belas ribu sembilan ratus lima belas ribu rupiah koma sembilan puluh enam sen), perlu dianggarkan dengan mekanisme mendahului perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dimana beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 75) diubah antara lain Ketentuan Pasal 2 diubah dan Lampiran I, II dan III diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Peraturan Walikota.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 75 Tahun 2022
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 6, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 141
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Bidang Investigasi Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Lingkungan Inspektorat Kota Pangkalpinang
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan berkembangnya penugasan di Bidang Investigasi serta dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu adanya pedoman penugasan di Bidang Investigasi, sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2019, Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Kebijakan Pedoman Penugasan Bidang Investigasi Inspektorat meliputi antara lain ketentuan umum, pedoman pelaksanaan, pedoman pelaporan, dan pedoman pemantauan tindak lanjut.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
56
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 136
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Coaching Dan Mentoring.
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi jalur non klasikal untuk pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kota Pangkalpinang melalui coaching dan mentoring, perlu disusun pedoman pelaksanaan coaching dan mentoring sehingga perlu ditetapkan dengan PERWALI.
Dasar Hukum PERWALI ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018, dan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016.
PERWALI ini mengatur mengenai Pedoman dan Mentoring yang meliputi Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2023.
16
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pangkal Pinang Nomor 59 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 55, Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 112
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban, Monitoring, Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
