Peraturan Daerah (Perda) NO. 10, LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 32
Peraturan Daerah (Perda) tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 5 Tahun 2009; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagr No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No.27 Tahun 2021; Perda No. 18 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2021
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula dan setelah perubahan dengan perincian; Ketentuan terkait pengeluaran dalam keadaan darurat; Uraian lebih lanjut terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2022.
19 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 31
Peraturan Daerah (Perda) tentang PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, menegaskan bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kota Pangkalpinang No. 07 Tahun 2007; Perda Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Pangkalpinang No. 13 Tahun 2020; Perda Kota Pangkalpinang No. 8 Tahun 2021
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021
berupa laporan keuangan memuat: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2022.
11 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 30
Peraturan Daerah (Perda) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 16 TAHUN 1995 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, maka terhadap Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, sehingga perlu dilakukan pencabutan karena substansinya sudah diatur didalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 telah diubah UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2007; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 114 Tahun 2019; Perda Kota Pangkalpinang No. 2 Tahun 2011; Perda Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 29
Peraturan Daerah (Perda) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 6 TAHUN 1976 TENTANG PENERTIBAN PERKUBURAN DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG
ABSTRAK:
Pemerintah Kota Pangkalpinang pada Tahun 2019 telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penataan Pemakaman, sehingga Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 6 Tahun 1976 tentang Penertiban Perkuburan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, dipandang perlu untuk dilakukan pencabutan.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) ; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 2 Tahun 2012; PP No. 9 Tahun 1987; PP No. 65 Tahun 2005; Perpres No. 36 Tahun 2005 jo. Perpres No. 65 Tahun 2006; Perpres No. 71 Tahun 2012 jo. Perpres No. 148 Tahun 2015; Perda Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2012; dan Perda Kota Pangkalpinang No. 16 Tahun 2019
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Penertiban Perkuburan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Penertiban Perkuburan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 6 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 28
Peraturan Daerah (Perda) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI KELURAHAN
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota, sehingga Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan perlu dilakukan pencabutan
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 79 Tahun 2007; Permendagri No. 18 Tahun 2018; Permendagri No. 114 Tahun 2019; Perda Kota Pangkalpinang No. 2 Tahun 2011; dan Perda Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2016 jo. Perda Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Kelurahan
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 27
Peraturan Daerah (Perda) tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG PENCEGAHAN DAN LARANGAN
PELACURAN ATAU KEGIATAN YANG SEJENIS DENGAN ITU DALAM
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKALPINANG
ABSTRAK:
Pemerintah Kota Pangkalpinang telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Prostitusi dan Perbuatan Asusila, sehingga Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pencegahan Dan Larangan Pelacuran Atau Kegiatan Yang Sejenis Dengan Itu Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, perlu dicabut
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2016 jo. Perda Kota Pangkalpinang No. 1 Tahun 2020; dan Perda Kota Pangkalpinang No. 2 Tahun 2018
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pencegahan Dan Larangan Pelacuran Atau Kegiatan Yang Sejenis Dengan Itu Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pencegahan Dan Larangan Pelacuran Atau Kegiatan Yang Sejenis Dengan Itu Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang
4 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 4 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 26
Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat perlu dilakukan penyelenggaraan pemerintah yang bersih, transparan, efektif, efisien dan akuntabel
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 95 Tahun 2018; Permenkominfo No. 8 Tahun 2019; Perda Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); Prinsip, maksud, tujuan, dan sasaran penyelenggaraan SPBE; Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Audit TIK; Penyelenggara SPBE; Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
45 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 3 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 25
Peraturan Daerah (Perda) tentang PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF
ABSTRAK:
Untuk Ekonomi Kreatif memiliki arti penting dan strategis dalam penyediaan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian masyarakat, dalam memajukan pembangunan dalam rangka mencapai kesejahteraan umum
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6) ; UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 40 Tahun 2009; UU No. 3 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 28 Tahun 2014; UU No. 13 Tahun 2016; UU No. 20 Tahun 2016; UU No. 24 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2013; Perpres No. 98 Tahun 2014; Perpres No. 6 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 72 Tahun 2015; Perpres No. 142 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan umum terkait pengembangan ekonomi kreatif; Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Pengembangan Sumber Daya Manusia; Pengembangan Usaha; Penghargaan kepada pelaku ekonomi kreatif; Kelembagaan Ekonomi Kreatif; Pembinaan pengawasan dan pengendalian terhadap pengembangan ekonomi kreatif; Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
17 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 2 Tahun 2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 24
Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYELENGGARAAN KEARSIPAN
ABSTRAK:
Untuk upaya mengsinkronisasikan dan meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kearsipan guna mendukung kinerja Pemerintah Kota Pangkalpinang dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar serta dalam rangka perlindungan keamanan dan penyelamatan keberadaan arsip daerah, penyelenggaraan kearsipan perlu dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh termasuk penataan kebijakan kearsipan yang akan memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kota Pangkalpinang
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; Perpres No. 95 Tahun 2018; Perda Kota Pangkalpinang No. 18 Tahun 2016 jo. Perda No. 1 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan umum penyelenggaraan kearsipan; Penyelenggaraan kearsipan; Penetapan kebijakan kearsipan daerah; pembinaan dan pengawasan kearsipan; Pengelolaan kearsipan; Perlindungan dan penyelamatan arsip; Pengawasan, evaluasi dan peran serta masyarakat; Kerjasama kearsipan; Ketentuan larangan; Penegakan hukum; Ketentuan sanksi; Sumber daya kearsipan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
48 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang Nomor 1 Tahun 2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022 NOMOR 23
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat