Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.462 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 20 Tahun 2008

Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Pergub DIY No. 20 Tahun 2...imewa Yogyakarta.pdf

Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2008

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 20, BD.2008/NO.20

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahwa dalam upaya melestarikan fungsi air perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi sekarang dan mendatang serta keseimbangan ekologis; b. bahwa untuk melestarikan fungsi air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud huruf a, Gubernur berwenang menetapkan Baku Mutu Air; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Baku Mutu Air di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/Menkes/1990; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Baku Mutu Air dan Metode Analisa; Klasifikasi Mutu Air; Pemantauan dan Pengawasan Mutu Air; Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 214/KPTS/1991 tentang Baku Mutu Lingkungan Daerah untuk wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang yang mengatur Baku Mutu Air Badan Air
Jumlah Halaman: 4 HLM;

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 19 Tahun 2008

Kewenangan Penandatangaan Piagam dan Sertifikat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Arsip

Download file:

Pergub DIY No. 19 Tahun 2...imewa Yogyakarta.pdf

Kewenangan Penandatangaan Piagam dan Sertifikat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2008

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 19, BD.2008/NO.19

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kewenangan Penandatangaan Piagam dan Sertifikat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahwa agar terwujud efektifitas dalam pemberian piagam dan sertifikat diperlukan pengaturan kewenangan penandatanganan piagam dan sertifikat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Kewenangan Penandatanganan Piagam Dan Sertifikat di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2006;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kewenangan Penandatanganan Piagam; Kewenangan Penandatanganan Sertifikat; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta No. 311/KPTS/1998 tentang Bentuk dan Kewenangan Penandatanganan Piagam dan Sertifikat di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah Halaman: 5 HLM;

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 18 Tahun 2008

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Pergub DIY No. 18 Tahun 2...karta Tahun 2009.pdf

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009

2008

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 18, BD.2008/NO.19

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009

ABSTRAK:

a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran antara rencana Sektoral dan Daerah, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009; b. bahwa target kinerja Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat hanya dilakukan melalui Investasi Pemerintah Provinsi, namun harus dilakukan pula oleh investasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pusat maupun Investasi Swasta. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2004;
Materi Pokok: mengatur mengenai dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka waktu satu tahun yang disusun dengan sistematika Pendahuluan hingga Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 5 HLM; Lampiran: 283 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 17 Tahun 2008

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 17 Tahun 2007 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Pengadaan Barang / Jasa

Download file:

Pergub DIY No. 17 Tahun 2...imewa Yogyakarta.pdf

Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2008

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 17, BD.2008/NO.17

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 17 Tahun 2007 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahw a Peraturan Gubernur Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta pada Pasal 3 mengamanatkan bahw a SHBJ dapat ditinjau kembali secara berkala; b. bahw a dengan adanya kenaikan beberapa komponen harga barang dan jasa, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta perlu disesuaiakan; c. bahw a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimew a Yogyakarta tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007;
Materi Pokok: mengatur mengenai Perjalanan Dinas; Belanja Perawatan Gedung; Belanja Penggandaan; dan Harga Satuan Bahan Bangunan;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 3 HLM;

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 16 Tahun 2008

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Pengadaan Barang / Jasa

Download file:

Pergub DIY No. 16 Tahun 2...imewa Yogyakarta.pdf

Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2008

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 16, BD.2008/NO.17

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahwa Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007; b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kewenangan untuk melakukan ikatan dengan pihak ke ketiga adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan berdasakan Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 0149/M.PPN/04/2007 tanggal 25 April 2007 dan Nomor 0021/M.PPN/01/2008 tanggal 31 Januari 2008 ada penyesuaian ketentuan yang mengatur Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat/Panitia/Unit Layanan Pengadaan, sehingga Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005; Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2007;
Materi Pokok: mengatur mengenai penanggungjawab pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan pembentukan panitia pengadaan barang/jasa

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2007 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah Halaman: 6 HLM;

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 15 Tahun 2008

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Pergub DIY No. 15 Tahun 2...imewa Yogyakarta.pdf

Penetapan Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2008

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 15, BD.2008/NO.15

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahwa Penetapan Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005; b. bahwa berdasarkan Surat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K 26-30/V 22-10/08, Tanggal 25 Februari 2008 perihal Usulan Perpanjangan Masa Penyesuaian/Inpassing Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang menyatakan bahwa masa Penyesuaian/Inpassing diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2008; c. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta membutuhkan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian di samping Jabatan Fungsional Tertentu lainnya, sehingga untuk kelancaran pelaksanaan dimaksud Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 perlu diubah/disempurnakan; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b, dan c perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Jenis Dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999,; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun1994; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor;Per/17/M.PAN/4/2006; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 ; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2003;
Materi Pokok: mengatur mengenai Jenis jabatan fungsional tertentu mulai dari Arsiparis hingga Pengawas Mutu Hasil Pertanian

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 6 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 14 Tahun 2008

Penetapan Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Pergub DIY No. 14 Tahun 2...imewa Yogyakarta.pdf

enetapan Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2008

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 14, BD.2008/NO.14

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penetapan Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahw a harga eceran tertinggi minyak tanah di w ilayah Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta telah ditetapkan dengan peraturan Gubernur Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2006; b. bahw a dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 tanggal 23 Mei 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (gas oil) untuk keperluan rumah tangga, usaha kecil, usaha perikanan, transportasi dan pelayanan umum, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 34 tahun 2006 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan; c, bahw a sambil menunggu keluarnya Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Harga Minyak Tanah secara Nasional, perlu menetapkan Peraturan Sementara yang mengatur tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah; d. bahw a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimew a Yogyakarta tentang Penetapan Sementara Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah Di Wilayah Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 tahun 2008;
Materi Pokok: mengatur mengenai HET dan kewajiban memasang papan nama pangkalan

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 34 Tahun 2006 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Tanah diwilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah Halaman: 3 HLM; Lampiran: 1 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2008

Pembentukan Satuan Tugas Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat Akibat Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia Bantuan, Sumbangan, Bencana / Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Pergub DIY No. 13 Tahun 2...imewa Yogyakarta.pdf

Pembentukan Satuan Tugas Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat Akibat Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2008

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 13, BD.2008/NO.13

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pembentukan Satuan Tugas Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat Akibat Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahwa bencana alam gempa bumi di Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2006 telah mengakibatkan cacat fisik, trauma psikologis dan sosial ekonomi yang cukup banyak; b. bahwa dalam rangka meringankan beban penanganan akibat gempa bumi sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan program rehabilitasi yang bersifat terpadu dan berkelanjutan; c. bahwa sebelum terbentuk lembaga penanganan rehabilitasi terpadu untuk penyandang cacat fisik, trauma psikologis dan sosial ekonomi, perlu adanya Satuan Tugas yang mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi terpadu; d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Satuan Tugas Rehabilitasi Terpadu Penyandang Cacat Akibat Gempa Bumi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; PEmbentukan dan Organisasi; Mekanisme Pengelolaan; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 2 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2008

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal, dan Sekolah/Madrasah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Pendidikan

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. DIY No. 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah

Download file:

Pergub DIY No. 12 Tahun 2...imewa Yogyakarta.pdf

Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal, dan Sekolah/Madrasah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2008

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 12, BD.2008/NO.12

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak/Raudatul Athfal, dan Sekolah/Madrasah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahwa kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan; b. bahwa penerimaan Peserta Didik Baru harus dilakukan secara obyektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, aman dan lancar serta dapat dipertanggungjawabkan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman KanakKanak/Raudatul Athfal dan Sekolah/Madrasah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007;
Materi Pokok: mengatur mengenai Pengertian; Tujuan dan Azas; Persyaratan; Biaya dan Pemantauan; Hari Masuk Sekolah/Madrasah; Sanksi; Lain-lain; Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Jumlah Halaman: 13 HLM;

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2008

Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah Desa

Download file:

Pergub DIY No. 11 Tahun 2...imewa Yogyakarta.pdf

Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

2008

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 11, BD.2008/NO.11

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

ABSTRAK:

a. bahw a berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, Tanah Kas Desa merupakan kekayaan Desa yang perlu dilindungi, dan dilestarikan serta dimanfaatkan untuk kepentingan Desa ; b. bahw a Tanah Kas Desa dapat dikelola dan dioptimalkan pemanfaatannya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; c. bahw a berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimew a Yogyakarta tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa di Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1985; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimew a Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007;
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Pengelolaan; Pelaporan; Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan; Sanksi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukan, Sewa-menyewa Tanah Kas Desa di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah Halaman: 12 HLM;

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT