Pencarian Peraturan

Perbidangan, TUGAS FOKOK DAN FUNGSI STAF ArrLI BUPATI JENEPONTO

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2015/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBIDANGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF AHLI BUPATI JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) dan (a) Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2O08 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto, perlu di tetapkan Pembidangan, Tugas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Jeneponto; bahwa Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Pembidangan, T[gas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Jeneponto tidak sesuai lagi dengan kondisi urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini sehingga perlu diadakan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor T4,Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1822l.; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 523fl; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tatrtbahan Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2Ol4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor a5e3); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA7 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47371; 2. 3. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OOT tentang organisasi Perangkat Daerah (kmbaran Negara Repubhl Indonesia Tahun 2oor Nomor 89, Tambahan t embaran N.g".a Republik Indonesia Nomor 474ll; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedoman Erraluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah lrc*baran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2oog Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor agls); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2OOT tentang Petunjuk Teknis Penataan organisasi perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2oor tentang Petunjuk Tekhnis Penataan organisasi perangkat Daerah (Berita Negara Tahun 2OO7 Nomor S37); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2oog tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2oar tentang pedoman Tata cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2Ot4 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 32); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor L87); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 188) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretartiat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2Ol4 Nomor 228).
MEMUTUSKAIT: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEITTANG PEMBIDAIIGAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF A}ILI BUPATI JENTPONTO BAB I I(ETINTUAN T'MUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelengaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah. 4. Sekretaris Daerah yant selanjutnya sebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto. 5. Staf Ahli adalah Staf AhIi Bupati Jeneponto. BAB II PTMBIDANGAII STAF AIILI Pasal 2 Jabatan Staf Ahli terdiri : a. Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan; b. Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan; c. Staf Ahli Bidan[ Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat; d. Staf Ahli Bidan[ e.ng.*bangan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; e. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan' BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI STAF ATILI Bagian Pettama Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan Pasal 3 (1) Staf Ahli Bidang Hukum dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a, mempunyai tugas memberikan tetaahan kepada Bupati berkaitan dengan urusan-urus€Ul hukum dan pemerintahan. (2) Dalam menyelengarakan Ahli mempunyai fungsi : tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang hukum dan pemerintahan; b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas bidang hukum dan pemerintahan; c. Pemberian telahaan, saran dan pertimbangan kebijakan bidang hukum dan pemerintahan kepada Bupati dan Wakil Bupati; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan sesuai tugas dan fungsinya. Wakil Bupati (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut : a. Mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang Hukum dan Pemerintahan serta memberikan telahan kepada Bupati; b. Menginventarisir perrnasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang hukum dan Pemerintahan serta mencarikan solusi dan petunjuk pemecahan masalahnya melalui telahaan yang disampaikan kepada Bupati; c. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai permasalahanpermaslahan aktual yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan bidang Hukum dan Pemerintahan; d. Menganalisis tingkat resistensi masyarakat terhadap penerapan kebijakan pemerintah daerah; e. Menlrusun laporan hasil kajian bidang Hukum dan Pemerintahan; f. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelanca.ran pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati; Bagian Kedua Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanar, Pasa1 4 (1) Staf Ahli Bidang Politik dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b, mempunyai tugas memberikan telahaan kepada Bupati berkaitan dengan urusan - urLrsan politik dan keamanan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Staf Ahli mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas bidang Politik dan Keaman€rn; b.Pemantauandanevaluasipelaksanaantugas-tugasbidangPolitikdan Kearnanan; c. Pemtrerian Telaahan, Saran dan pertimbangan kebijakan bidang Politik dan Keamanro fttp"a"-g"pati dan Wakil Bupati; d. penyelenggaraan tugas ,,[*y;; J6.ik,i'oleh Bupati dan wakil Bupati sesuai aen-gan tugas dan fungsinyl' (3) Rincian tugas'seL"gli*"rr" ai*it."d pada ayat (1), sebagai berikut : a. Mengtr<oordinasikan permasalahan-permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas big^"g* P"iitit' a"" Keamanan serta memberikan 'telahaan kepada Bupati; -^i^r^^- i7^nd herkeitan denqan b.Menginventarisirpermasalahan-permasalahanyangberkaitandengat pelaksan"r, UiO"rg politik dan f.r*"tr, t.ti,- memberikan telahaan c.frHf:It#X"hanpertimbangan.ke.padaP't-11111::1:ff:*?:f#; permasalahan afctuaf y;; ierkaiian aengan pelaksanaan kebijakan bidang Politik dan Keamarlan; d. Me.ganalisis tingkat r"*i*i."Li masyarakat terhadap penerapan kebijakan pemerintah daerah; e. Menyusurrl*por* hasil kajian bidalg Politik dan Keamanan; f. Melakukan koordinasi a."ga, unil terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. tvtelaksanak*r, tirgru lain yang diberikan oleh Bupati dan wakil Bupati' Bagiaa Ketiga Staf Ahli Bidang Sumber Daya lfiaausia dan KeseJahteraan Mas5rarakat Pasal 5 (1) Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimlaksud pada Pasal 2 huruf c, mempunyai tugas memberikan telaahan kepada eupaii berkaitan dengan urusan-urusan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Staf Ahli mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian Pelaksanaan tugas-tugas bidang SDM dan Kesej ahteracur Masyarakat; b. Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Ke sej ahteraan Masyarakat; bidang SDM dan c. Pemberian Telaahan, saran dan pertimbangan kebijakan bidang SDM dan Kesejahteraan Masyarakat kepada Bupati dan Wakil Bupati; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. (3) Rincian tugas sebagaimana dirnaksud pada" ayat (1), sebagai berikut: a. Mengkoordinasikarl permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang SDM dan Kesejahteraan Masyarakat serta memberikan telaahan kepada Bupati; b. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang SDM dan Kesejahteraan Masyarakat serta mencarikan solusi dan petunjuk pemecahan masalahnya melalui telaahan yang disampaikan kepada Bupati; c. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai permasalahanpermasalahan aktual yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan bidang SDM dan Kesejahtraan Masyarakat; d. Menganalisis tingkat resistensi masyarakat terhadap penerapan kebijakan pemerintah daerah; e. Menyusun laporan hasil kajian bidang SDM dan Kesejahteraan Masyarakat; f. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasl g. Mehksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati (1) Staf Ahli Bidang Pengempangan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam sebagaim*rr. Ji*?tsud-pada Plsal 2 huruf d, mempunyai tugas memberikan telaahan f..p"A" eupaii berkaitan dengan urusan-urusan pengembangan infrastruktur dan sumber daya alam' (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)' Staf Ahli memPunYai fungsi; a. Pengkoord.inasian pelaksanaal tugas-tugas bidang Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; b. pemantauan dan evaluasi peiaksanaan tugas-tugas bidang Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; c. Pemberian Telaahan, ""."i dan pertimbangan kebijakan bidang Pengembangan Infrastruktur dan sumber Daya Alam kepada Bupati dan Wakil BuPati; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya' (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai-berikut: a. Mengkoordinasifan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas bidang Pengembang€.n Infrastruktur dan Sumber Daya aUm serta memberikan telaahan kepada Bupati; b. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang Pengembangan Infrastruktur dan sumber Daya Alam serta mencarikan iolusi- dan petunjuk pemecahan masalahnya melalui telaahan yang disampaikan kepada Bupati; c. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai permasalahanpermasalahan aktual yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan bidang Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; d. Menganalisis tingkat resistensi masyarakat terhadap penerapan kebijakan Pemerintah Daerah; Menyusun Laporan hasil kajian bidang Pengembangan Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati. Bagian Kelima Staf Ahli Bidang tkonomi dan Keuangau Pasal 7 (1) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan sebagaimana d.imaksud pada pasal 2 huruf e, mempunyai tugas memberikan Telaahan kepada Bupati berkaitan dengan urusan-urusan ekonomi dan keuangan. (2) Dallm menyelenggarakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Staf Ahli mempunyai fungsi : a. Pengkoordinasian pelaksanaan Keuangan; Tugas-tugas Bidang Ekonomi dan b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas Bidang Ekonomi dan Keuangan; c. Pemberian telaahan, saran dan pertimbangan kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan kepada Bupati dan Wakil Bupati; d- Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. e. f. L ,3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), sebagai berikut : -\*- a. Mengkoordinasikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksan&an tugas Bidang Ekonomi dan Keuangan serta memberikan telaahan kepada Bupati; b. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Bidang Bkonomi dan Keuangan serta mencarikan solusi dan petunjuk pemecahan masalah melalui telaahan yang disampaikan kepada Bupati; c. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati mengenai permasalahanpermasalahan aktual yang berkaitan dengan pelaksanaan Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan; d. Menganalisis tingkat resistensi masyarakat terhadap penerapan kebijakan Pernrerintah Daerah; e. Men5rusun laporan hasil kajian Bidang Ekonomi dan Keuangan; f. Melakukan koordinasi dengan unit terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati da-re Wakil Bupati. Pasal 8 Dalam pelaksanaan tugas, Staf Ahli dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. BAB tV KBTTI{TUAI'I PEITUTUP Pasal 9 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 1 Tahun 2AO9 tentang Pembidangan, T\rgas Pokok dan Fungsi Staf Ahli Bupati Jeneponto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 1O Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengund€mgan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2015.
6

LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2006/NO.156

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Dan Pengawasannya

ABSTRAK:

Semakin meningkatnya tindak kejahatan sebagai akibat meminum minuman beralkohol yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat perlu mengatur Larangan Peredaran Minuman Beralkohol dan Pengawasannya ; bahwa Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan Otonomi Daereh sehingga perlu diganti.
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 3 Pidana 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian Minuman Beralkohol; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 02 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto
LARANGAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PENGAWASANNYA

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2006.
15 HALAMAN

pajak

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2003/NO.90

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Parkir

ABSTRAK:

a. Dengan ditetapkannya Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000, Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Pasal 2 ayat ( 2 ) jenis Pajak Kabupaten / Kota antara lain adalah Pajak Parkir b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir harus diubah dan disesuaikan dengan Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1980 3. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1992 4. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 6. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 7. Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1993 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 1999 14. eraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 1999
Iuran wajib yang dilakukan oleh orang Pribadi atau Badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai Penyelenggaraan Daerah dan Pembangunan Daerah atas pelayanan jasa parkir

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2003.
Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 05 Tahun 1999 ) dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 1999 ) dinyatakan tidak berlaku
14

IZIN PENDIRIAN USAHA

2002

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2002/NO.62

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Pendirian Usaha Media Elektronik

ABSTRAK:

Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah, perlu adanya usaha – usaha untuk meningkatkan Sumber Pendapatan Daerah dalam bentuk Penetapan Tertib Administrasi di bidang pemberian Izin Pendirian dan Penggunaan Media Elektronik sesuai dengan kemajuan dan perkembangan Media Komunikasi dan Informasi sekarang ini
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 2. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 1997 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1999 5. Undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2001 9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1988 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 1998 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 20 Tahun 2000 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001
Izin Pendirian Usaha Media Elektronik merupakan Izin yang di berikan kepada pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha, menyewakan perangkat Media Elektronik dalam Daerah Kabupaten Jeneponto

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2002.
14

TATA CARA PENYELESAIAN DAN PENGHAPUSAN UTANG DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD. 2021/NO. 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENYELESAIAN DAN PENGHAPUSAN UTANG DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan utang daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian utang Daerah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyelesaian Utang Daerah;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165).
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi : 1. tatacara penyelesaian utang daerah; dan 2. tatacara penghapusan utang daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2021.
9

PERUBAHAN APBD

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

ABSTRAK:

berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Perubahan Anggaran yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan November Tahun 2014.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 ; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ; 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ; 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ; 10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ; 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ; 16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ; 20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ; 21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ; 22. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Hibah; 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ; 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 26. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 27. Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2235/XII/TAHUN 2014 tanggal 5 Desember 2014 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 HALAMAN

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2020/No.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA LAINNYA, DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 100 ayat (1) huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya, serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2020; Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 11 Tahun 2018 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Biaya Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diadakannya penyesuaian; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa lainnya, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 252); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 16 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 298); 17. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 35 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 35).
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA ALOKASI PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA DALAM APB DESA PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PNS TUNJANGAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN ANGGOTA BPD BIAYA OPERASIONAL BPD

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2020.
9 Halaman

tuntutan ganti kerugian DAERAH

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2005/NO.142

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

ABSTRAK:

Dalam rangka kelancaran penyelesaian Kerugian Daerah sebagai akibat perbuatan melanggar hukum dan/atau kelalaian seseorang, perlu dilakukan Tuntutan Ganti Rugi terhadap mereka yang bersangkutan berdasarkan Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan LNRI Nomor 3635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LNRI Tahun 1999 Nomor 140, TLN RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara 13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 14. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 17. Keputusan Presiden RI Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 18. Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005; 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
16 HALAMAN

SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, jdihn.jenepontokab.go.id

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683); 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400): 12. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Republik Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 13. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112). 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 15. Peraturan Daerah Daerah Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246) 16. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 43 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Daerah Jeneponto Tahun 2021 Nomor 43)
BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II: MAKSUD DAN TUJUAN BAB III: RUANG LINGKUP BAB IV: PRINSIP SATU DATA INDONESIA BAB V: PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA BAB VI: PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII: PEMBIAYAAN BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
-
-
19

PEMBENTUI(AIT BRIGADE SIAGA 115 PADA UPTD PUSHESMAS DINAS KFSEHATAN KABUPATEIT JENEFONTO

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BD.2015/NO.8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN BRIGADE SIAGA 115 PADA UPTD PUSKESMAS DINAS KESEHATAN KABUPATEN JENEPONTO

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Misi Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2013 - 2Ot8, maka dipandang perlu langkah strategis Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dalam program layanan kesehatan respon cepat; bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, respon cepat melalui Mobile Medical (on call 115), maka perlu dibentuk Brigade Siaga 115 pada setiap Unit Pelaksana Teknis Daerah Puskesmas lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten jeneponto; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 18221; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun L999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Konrpsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun L999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuan gart antara Pemerintah R:sat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa38); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan (Tambahan l*rnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor L44, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); b. c. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2OOZ tentang Pembagran Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47411; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2l Tahun 2OLl tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O11 Nomor 310); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2OOT tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2O1O tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2OO7 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 537); ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 321) 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan yang Meqjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2008 Nomor t87l; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 189); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2OLS tentang Pembentukan Produk Hulmm Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2a73 Nomor 219); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2A14 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabrrpaten Jeneponto Tahun 201.5 (L,embaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2014 Nomor 23tl; 16. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor L4 Tahun 2OO9 tentang T\rgas Pokok, Fungsi dan Rincian Tlrgas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OAg Nomor 2281; 17. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2OL4 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OL4 Nomor L7).
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMBENTUKAN PUSKESMAS JENEPONTO BUPA?I JENEPONTO ?ENTANG BRIGADE SIAGA 115 PADA UPTD DINAS KESEHATAN KABUPATEN BAB I I(EIENTUAN TIMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai urnsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jeneponto; 4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretariat SPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan Kebutuhan Daerah; 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Jeneponto; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jenepontol Brigade Siaga adalah suatu satuan tugas kesehatan yang terdiri dari petugas medis (dokter dan perawat), paramedis, dan awam khusus yang memberikan pelayanan kesehatan berupa pencegahan, penyiagaan, maupun pertolongan bagi masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan; 8. Brigade Siaga 115 adalah Tim Reaksi Cepat dan sekaligus sebagai Tim Pelaksanaan Penanggulangan masalah Kesehatan dengan cara menghubungi nomor 115; 9. Tm Reaksi Cepat (TRC) adalah Tim yang sesegera mungkin bergerak ke lokasi / sasaran setelah mendapatkan informasi tentang masalah kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan; 10. Kegawatdaruratan adalah suatu keadaan dimana seseorang mengalami ancaman kehidupan apabila tidak dilakukan penErnganan dengan segera; ll.Triase adalah suatu sistem seleksi pasien yang menjamin supaya mendapatkan perawatan medis; 12. Tenaga Medis adalah dokter umum, dokter grgr, dan dokter spesialis; 13. Tenaga Paramedis adalah tenaga yang berprofesi memberikan pelayanan medis pra-rumah sakit dan gawat darurat. 14. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas Pemerintah dan pembangunan ya.ng bersifat teknis operasional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi; 15. Pegawai Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus tenaga kesehatan dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan muttr pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan, daerah bermasalah kesehatan, serta Rumah Sakit kelas C dan kelas D di Kabupaten yang memerlukan pelayanan medic spesialistik. BAB II SEKRBIARIAT BRIGADE SIAGA 115 Pasal 2 Brigade siaga 115 mempunyai sekretariat di UPTD Puskesmas tingkat Kabupaten maupun di Pasal 3 (1) Untuk Tingkat Kabupaten Sekretariat Brigade Siaga 115 pada Bidang Bina pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto yang berfungsi sebagai Pengendali 6. 7. (2) Untuk Tingkat UPTD Puskesmas Sekretariatnya pada Rrskesmas masing - masing yang berfungsi sebagai manqjemen pelayanan dengan rincian UPTD Ptrskesmas sebagai berikut : 1. UPTD hrskesmas Bontosunggu Kota 2. UPTD Rrskesmas Binamu Kota 3. UPTD Puskesmas Binamu 4. UPTD Rrskesmas Arungkeke 5. UPTD Puskesmas Togo-togo 6. UPTD Rrskesmas Tarowang 7. UPTD Puskesmas Tino 8. UPTD h.rskesmas Bontomatene 9. UPTD Rrskesmas Tolo 10. UPTD hrskesmas Rumbia 1 1. UPTD Rrskesmas Tompobulu L2. UPTD hrskesmas Bululoe 13. UPTD Puskesmas Bontoramba t4. UPTD Puskesmas Tamalatea 15. UPTD Puskesmas Bangkala 16. UPTD hrskesmas Kapita 17. UPTD Rrskesmas Buludoang 18. UPTD Puskesmas Barana BAB III URAIAI'I TUGAS SEI{RITARIAT BRIGADT SIAGA 115 Bagian Kesatu Sekretarlat Brlgade Staga 115 Ttngkat Kabupaten Pasal 4 (1) Sekretariat Brigade Siaga 115 Tingkat Kabupten Jeneponto, mempunyai tugas sebagai Pengendali dari sekretariat pada setiap UPTD Puskesmas; (2) Uraian T\rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Merencanakan Standar Operasional Prosedur berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku pada setiap layanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; b. Membuat Perencanaan Sekretariat Brigade Siaga c. Melakukan pembinaan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Brigade Siaga 115 disetiap UPTD Puskesmas sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat Brigade 115 di setiap UPTD Puskesmas berdasarkan dengan laporan yarag masuk atau hasil supervisi sebagai bahan tindak lanjut; f. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan dengan hasil evaluasi untuk dilaporkan ke atasan. kebutuhan sarana dan prasarana pada 115 disetiap UPTD h.rskesmas; pada setiap Sekretariat Brigade Siaga 115 Bagian Kedua Sekretarlat Brigade Slaga 115 pada Tingkat UPTD hrskesmas Pasal 5 (1) Sekretariat Brigade Siaga 115 pada Tingkat UPTD Puskesmas mempunyai tugas sebagai manajemen pelaksanaan Brigade 115 untuk kelancaran pelaksanaan tugas. (2) Uraian Ttrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur Brigade Siaga 115 sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas; b. Membuat Perenc€rnaan anggaran dan tenaga Brigade Siaga 115 sesuai kebuflrhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; c. Menyiapkan sarana dan prasarana Brigade Siaga 115 sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; d. Menyiapkan anggar€ul dan tenaga Brigade Siaga 115 sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas; e. Membuat laporan pelaksanaan tugas Brigade Siaga 115 sesuai ketentuanyang berlaku untuk bahan tindak lanjut. BAB TV SI TEM DAN JENIS LAYANAN BRIGADE SIAGA 115 Bagian Kesatu Slstem layanan Brigade Siaga 115 Pasal 6 (1) Brigade Siaga 115 menggunakan sistem layanan call centre 115 atau nomor telpon yang telah disediakan pada setiap UPTD Puskesmas; (2) Brigade Siaga 115 setelah mendapatkan laporan dari masyarakat, maka tim akan segera mendatangi pasien dengan menggunakan mobil ambulance; (3) Setelah Tim sampai dilokasi, maka mereka akan melakukan anamnese (pemeriksa€Ln fisik) kemudian melakukan tindakan sesuai diagnosa atau melakukan triase atau pengelompokan pasien yang didasarkan atas beratringannya penyakit serta kecepatan penanganan / pemindahan / rujukan; (4) Alur sistem pelayanan Brigade Siaga 115 sebagaimana dalam lampiran Peraturran ini yang tidak terpisahkan; (5) Dalam melaksanakan pelayanan, akan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur sebagaimana dalam lampiran Peraturan ini yang tidak terpisahkan. Bagian Kedua Jenls Layaaan Brtgade Siaga 115 Pasal 7 (1) Jenis Layanan Brigade Siaga 115 adalah jenis gangguan kesehatan bersifat kegawatdaruratan yang perlu penanganan secara cepat dan tepat- (2) Jenis gangguan kesehatan pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berilmt: Persalinan abnormal Berbagaijenispenyakityangmembutuhkanpenanganansecaracepat *il#ilka akibat kecerakaan di jaran raya atau akibat kerusuhan di masyarakat Korban akibat bencana alam atau gangguan alam lainnya Bagiaa Kedua Insentif Brtgade Siaga 115 Pasat 9 (1) Tim Sekretariat Brigade Siaga 115 baik di Kabupaten maupun di UPTD Puskesmas, akan diberikan Insentif / honor sesuai ketentuan yang berlaku; (2) Tenaga kesehatan dari PNS dan PIT yang masuk dalam Brigade Siaga 115 akan diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ditambah penghasilan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bagian ketiga Anggaran Brigade Siaga 115 Pasal 1O (1) Untuk pengadaan sarana dan prasarana Brigade Siaga 115 akan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Jeneponto atau sumber anggaran lainnya; (2) Biaya Operasional sekretariat dan Brigade Siaga 115 melatrui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jeneponto atau sumber Anggaran lainnya. a. b. c. d. BAB V I{ETENAGAAN, INSEIITIF DAN ANG(}ARAII BRIGAI')E SIAGA 115 Bagian Kesatu Ketenagaan BrlgPde Siaga 115 Pasal 8 (1) Tenaga Brigade Siaga 115 terdiri dari tenaga medis, paramedis dan sopir; (2) Tenaga Brigad; Si"E" 115 di rekmt dari Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai ' ' Tidak Tetap pada UptO Puskesmas masing - masing; (3) Bilamana tenaga di UPTD Purskesmas tidak tersedia atau tidak mencuhrpi, seb"agaimana pada ayat (1) maka akan diadakan rekmtmen tenaga pegawai Tidak Tetap Daerah atau Penugasan Khusus Daerah; (4) Dal; hd rekrutmen tenaga sebagaimana pada ayat (3) akan ' dilaksanakansesuai dengan ketentuan yang berlaku' akan dianggarkan (APBD) Kabupaten BAB VI UIEtrENANG, KEWA"TTBAII, DAN TAN(X}IING JAWAB Bagian Kesatu Pasal 11 (1) Brigade Siaga 115 dalam melaksanakan tugasnya mempunyai wewenang uniuk melakukan konsultasi koordinatif dengan Sekretariat Brigade Siaga 115 Kabupaten, dan UPTD hrskesmas serta Unit kerja lainnya sesuai dengan ttrgas pokok dan fungsinya; (21 Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mencari masukan, saran dan pendapat dari SekretariatBrigade Sraga 115 Kabupaten, dan UPTD Rrskesmas serta Unit kerja lainnya sesuai dengan substansi tugasnya. Bagian Kedua Kewqilbaa Brigade Siaga 115 Pasal 12 Brigade Siaga 115 wajib mentaati Estandar Operasional Prosedur dan segala peraturan perundang - undangan yang berlaku, menjaga kerahasiaan segala bentuk data / informasi, serta melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Bagian Ketlga TanggungJawab Brtgade Siaga 115 Pasat 13 Brigade Siaga 115 bertanggung jawab penuh atas tugas yang dilaksanakan kepada Kepala UPTD Puskesmas masing - masing, Kepali Oirras Kesehatan dan Pemerintah kabupaten Jeneponto. BAB VII XETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan peraturan ini, akan diadakan Pasal 15 Peraturan Bupati ini berlaku mulai tanggal ditetapkanrrya I diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2015.
12

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT