Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 202 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 3 Tahun 2013

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-NOMOR-3-TAHUN-2013.doc

Abstrak

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2013/NO.218

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan pasal 110 ayat (1),pasal 127, dan pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan jenis dan objek Retribusi Daerah yang dapat dipungut.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang pajak Daerah dan retribusi Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis pajak yang Pungut Berdasarkan Penetapan Kepala daerah atau dibayar sendiri Oleh wajib pajak; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Jeneponto; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah Kabupaten Jeneponto; 12. Peraturan daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2013.
5 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2017

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERDA_NOMOR_3_TAHUN_20171.pdf

Abstrak

honorarium, gaji, tunjangan

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2017/NO.251

Peraturan Daerah (PERDA) tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. Uang representasi; b. Tunjangan keluarga; c. Tunjangan beras; d. Uang paket; e. Tunjangan jabatan; f. Tunjangan alat kelengkapan; g. Tunjangan alat kelengkapan lain; h. Tunjangan komunikasi itensif; dan i. Tunjangan reses.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2017.
eraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (
26 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2022

Inovasi Daerah

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Abstrak

INOVASI-DAERAH

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD Kab. Jeneponto 2022 No../TLD No..

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Inovasi Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan kualitas pelayanan publik secara optimal, peningkatan produktivitas dan daya saing daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu memacu kreativitas daerah dengan melakukan inovasi; b. bahwa inovasi daerah merupakan peluang bagi daerah untuk berkreatifitas dan berkarya dalam melahirkan ide-ide dan gagasan dalam rangka menciptakan terobosan baru dalam mendukung upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 386 sampai dengan Pasal 390 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Inovasi Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2009 ; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 ; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 ; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 ; PP Nomor 12 Tahun 2017 ; PP Nomor 38 Tahun 2017; PB Menristek dan Mendagri Nomor 03 dan 36 Tahun 2012 ; Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021; Perda Kab. Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 ; Perda Kab. Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II TUJUAN DAN PRINSIP. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV FUNGSI DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH. BAB IV BENTUK DAN KRITERIA INOVASI DAERAH. BAB V PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF INOVASI DAERAH. BAB VI UJI COBA INOVASI DAERAH. BAB VII PENERAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH. BAB VIII PENDANAAN. BAB IX INFORMASI INOVASI DAERAH. BAB X REPLIKASI INOVASI DAERAH. BAB XI TIM INDEPENDENSI. BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN. BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI. BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT. BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
XVI Bab, 47 Pasal (25 Hlm.) dan 7 Hlm. Penjelasan.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2015

SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 3 Tahun 2015.pdf

Abstrak

SATUAIY BIAYA KIIUSUS UNTUK KEGIATAIT PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN KISATUAN BANGSA, POLITIK! DA]Y PERLINDUIYGAN MASYARAKAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2015/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 20ll Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah, Peraturan D^-^^*^ t/r^-+^-.: A ^^-^ A^^ f,/r^-+^-: n^l^* I\T^-^-: \T^*^- rl iivl iTci.rlj,cl lvrr-ij'Lr-i. I r-rEictlllc]L ij.ciii ivii.,j'iLUl i iJctlci.i.i'i l.rtv6vi i j'I\Jiiivj, - Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pedoman Pelaksanaan T\rgas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeiiharaan Keruicunan Umat Beragama, Pemberdayaa.n Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun zOLl Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mempunyai trrgas clan kewqliban memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; bahwa untuk melaksanakan kewajiban tersebut, telah diberlakukan beberapa Kebdakan Daerah berupa Peraturan Bupati/Keputusan Bupati yang dikoordinasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik. dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto; bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas serta stabilitas ketentraman/keamanan di bidang sosial politik dan kemasyarakatan di wilayah Kabupaten Jeneponto, perlu dialokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas anggota tim yang berasal Cari Satuan l..erja Perangkrat Daerah {SKPDI Can instansi terkait serta organisasi kemasyarakatan dengan menggunakan satuan biaya yang ditetapkan tersendiri oleh Bupati d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Satuan Biaya Khusus untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan di Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia- Tahr-r-n 1959 nomor 74, Tarnba-ha-n L.embara-n Negara Republik Indonesia Nomor L8221; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OlL Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zOtL Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Reor:trlik Incl-onesia Nomor 52.341 : 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 244, Tar".tbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); . n r n---- -.-:--a-1- l-T-.-- -.- -o 6-!-=-.- n--^-- +. P'craturafl .Heriiertrii-nii i\ornor 06 iair-uri zuuc tentaiig Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a578); 5. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Ahl 6d-irtnAlnn^-6/n1 I-ri0nraJr-:7'iai-ruil.'zvvo / i\ul-r].ur o iafi.url z\rwu rEr-r-Li1r-tB.i-equlr-1i1tn Pedoman Pelaksanaan T\rgas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Ken-rkunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah lbadat; - n- __ aa--_r_.-: n_l_--- f,?---___: A!_=___=- 11 ,Tr,-t-__,_ d6^a 6_-_!- Cr. ts-eratliraii t=vi€iitei'i Uaiairi i\egeri i'.iOlr-iOi= ii iailUli ZL)UO ieiitaiig Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2A1L Tentang Pembahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2OOO Tentang Komunitas Intelijen Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun zOlL Nomor 211); 7, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; E- Peraiuran Menteri Daiarn iriegeri iriornor 49 Tahun 2OiO Teniang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor a55); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2OLO Tentang Fedoman Femanfuruan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berii;a Negara Republik Indonesia Tahun 2OlO Nomor a56); 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53 I PMK.O2 / 2Ot4 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2074 Nomor 3441; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2008 tentanrg Pemben-uukanr Organisasi danr Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2OO8 Nomor 190)
MenetaPKAn : PERATURAN BUPATI TENTANG SATUAN BIAYA KHUSUS UNTUK KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PADA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, DAN PERLINDUNGAN IT/IACVADATlN'TI IIIf],rJif}iv-lil.J-rl. BAB I KETEIETUA55 UMUM Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2- Pemerintah Daerah adalah Bupati Jeneponto dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. tsupati adaiah Bupail jeneponio. 4. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat yang sel-anjutnya d.isebut adalah Badan Kesatuan Bangsa, pitidt<, das Ferlinduigan Masyarakat Kabupaten Jeneponto. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jeneponto. 6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingka PA adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, <ian Perlinciungan Masyarakat selaku trejabai Pemegang Kewenangan Penggunaan Anggaran untuk melaksanakan tugal dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. 7. 5l** Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Kepala Bidang yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagiin kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagiarr tr-rgas clan fi-rngsi Baclan Kesi-tr_ran Bangsa, Politik, dan perlindungan Masyarakat. 8. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. 9. Kornutiilas irrtelijcri Daerair yarlg seiairjulriya dise'u-ut KOi\,iiiiDA adaiair Komunitas Intelijen Daerah di Kabupaten Jeneponto. 10- KOMINDA Kabupaten adalah K-omunitas Intelijen Daerah Kabupaten yang dibentuk dengan Peraturan Bupati. 1 1. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah Fomm Kewaspadaan Dini Masyarakat di Kabupaten Jeneponto. 12. Dewan Penasehat FKDM Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah Dewan yang diberikan trrgas meiakukan pembinaan kepada FKDIvi yang ada cii wilayahnya masing- masing. 13. Forum Ker";k-unan Llmat Beragama yang selanjutnya disingkat FKUB adalah Forum Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jeneponto. 14. Dewan Penasehat FKUB Kabupaten adalah Dewan yang diberikan tugas melakukan pembinaan kepada FKUB yang ada di Kabupaten Jeneponto. 15. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah Forum l-- !? I l: ta-l- - --!--- ! , rerrtDaLrraii AeD€ufgsaar] ct1 h,aDl-iPa[elr JellePon[o. 16. Dewan Penasehat FPK Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan adalah Dewan yang diberikan tugas melak;kan pembi:eaan k-epada FPK yang ada di wilayahnya masing-masing. 17. Satuan Biaya Khusus adalah Satuan Biaya berupa harga satuar, tarif, dan indeks yang digunakan untuk men5rusun biaya komponen bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik. i8. Mitra Fenggaiangan acialah orang I badan yang ciiiugaskan Kepaia Bacian dalam rangka pena.nga.nan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. 19. Cipta Kendisi adalah orang / badan yang ditugaskan Kepah- Radan dalam rangka membangUf,, membentuk, menciptakan suatu kondisi yang dapat mendukung pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik. 20. Pengkoordinasian unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror, dan ancarnarl terhadap ideologi adalah orang I badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. 2l.Pemxttauan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror, dan ancaman terhadap ideologi adalah orang / badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. 22. Fasilitasi dan dukungan teknis dalam pembinaan dan pengembangan kesatuan IDangsa dan politik aciaiiu\ kegiaian yarrg diiakukan oieh orarrg i badan yeu-rg ditugaskan oleh Kepala Badan untuk melakukan ke melakukan kegiatan penanganan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik. 23. Pencegahan Dini adalah orang I badan yang ditugaskan oleh Kepala Badan untuk mengantisipasi, menghadapi potensi dan indikasi yang akan mengganggu pengemtrangan kesatrran bangsa dan politik. 1. 2. Bagian Kedua Maksud dan T\rjuan Pasal 2 Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan acuan satuan biaya yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat. trrjuaiin5,-a adalah : a. Untuk menciptakan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah; b. IJntuk memberikarr kepa-stian hukum tragi petugas pelaksa-na da-lam penatausahaan keuangan terhadap anggaran yang dialokasikan bagi kegiatan pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa, dan politik; dan c. Tci:wujudnya op'uimalisasi pclaksanaan kcgiatar, pcmbinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik. BAB ii LIITGKUP KEGIATAIT Pasal 3 Lingkup kegiatan dari Peraturan Bupati ini adalah satuan bia:ra untuk pemberian honorarium, konsumsi, akomodasi, dan publikasi. Satuan Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diperuntukkan bagi kegiatan : a. Pengkoordinasian, pemantauan, dan pencegahan dini di bidang kesatuan bangsa dan politik; b. Fa-silita-si dan dukr-rngan teknis dala:n menggera-kkan pera-n serta- lem,tagakemasyarakatan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan c. Penggalangan dan cipta kondisi dibidang kesatuan bangsa dan politik. BAB IU SATUAN BIAYA KIIUSUS Pasal 4 1. Satua-n Bia3ra Khu-sus mempaJ<an ba-tas tertinggi bagi Baclan Kesatua:t Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat2. 2. Besaran Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Bunati ini. BAB IV PENG-+NGG-AR-{U Pasal 5 1. Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Deerah (RKA - SKPD! dan Dokr:men Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 1. 2. Perangkat Daerah {DPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terkait dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat pemnclang-unclangan. tatacara pen3rusunan RKA SKPD l- sesuai dengan ketentuan peraturan BAB V PIUCAIRAN D-A![ PERTAIGGUUGJAWA=BAIT Bagian Kesatu Pencairan Pasel 6 Prosedur pencairan €mggaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kedua Perta:rggung!awa-ban Pasal 7 1. Untuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 2 masing-masing harls dilengkapi dengan dokumen sebagai berikr-rt : a. KOMINDA, FKDM, FKUB, dan FPK: 1) Surat Keputusan Penetaparl I Penunjukan; ^! ? ---- -.-L--11 --r:-!-1,1--.--2?-L ---1---!- -!-, z) LaP()raIr LtrrLuns yeurts uu.aK rJersuaL rarrasla; uarr 3) Daftar Honorari\m / Uang Transport. h Penoknnrdinasian u_njuk rasa, konflik sosial, a=L-si. teror dan allrcatnan terhadap ideologi : Surat T\rgas dari Kepala Badan; Laporan Tertulis; Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, fhoto, video, dan sejenisn5ra-); da-n +) Kuitansi yang ditandatangani oleh Penerima. c. Untuk pencegahan dini / operasional terkait dengan unjuk rasa, konflik sosial, aksi teror dan ancarnarl terhadap ideologi, fasilitasi dan dukungan teknis dalam pembinaan dan pengembangan kesahran bangsa dan politik terkait dengan unjuk rasa. konflik sosial, aksi teror dan ancarnan terhadap ideologi, penggalangan bersama mitra khusus dengan tujuan khusus : 1) Surat T\rgas dari Kepala Badan; 2l Laporan tertulis yang tidak bersifat rahasia; 3) Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, fhoto, video, dan sejenisnya); dan 4) Kuitansi uang transport dan uang makan yang ditanda tangani oleh Kepala Badan. -! ^-:.-!- Y7- -- (I. -!:-' urp-La [oriclrsr : 1) Surat T\.rgas dari Kepala Badan; 2l Lanoran tert:lis var:!.s tida-k- bersifat rahasia: J _--O 3) Dokumen lainnya yang diperlukan (selebaran, fhoto, video, dan sejenisnya); dan -4\ lZ--:L_-_ _: _-_-_- r__-__-__-J 1 t i'r !_ : -1 t +i i\ul-Larlsl uarlB -Lr-'alfsPor-E uan ua.il.8 il]ar<aIl yar-rB fural]ua flBairi olell Kepala Badan. 5) Kuitansi dari transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan diskusi, seminar, tabligh akbar; dan/atau 6) Kuitansi dari transaksi pembayaran media massa (media cetak I elektronik) BAB VI PENGENDATIAN Pasal 8 Pengendalia-n terha-dap pelaksanaa-n Peratr-rran Br-rpatr ini dilakukan oleh Kepala Badan; Hasil pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. BAB VII KTIEITTUAN PENUTUP Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuin5ra, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2015.
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2022

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa TA 2022

APBD Dana Desa

Abstrak

TATA-CARA-PEMBAGIAN-DAN-PENETAPAN-RINCIAN-DANA-DESA-SETIAP-DESA-TAHUN-ANGGARAN-2022

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, LD Kab. Jeneponto 2022 No. /TLD No..

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa TA 2022

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2022.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 104 Tahun 2021; Permendagri Nomor 114 Tahun 2014; Permendagri Nomor 01 Tahun 2016; PMK Nomor 49/PMK.07/2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; PMK Nomor 61/PMK.07/2019; Permendagri Nomor 73 Tahun 2020; Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020; Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2021; PMK Nomor 190/PMK.07/2021; Perda Kab. Jeneponto Nomor 14 Tahun 2021; Perbup. Jeneponto Nomor 20 Tahun 2018; Perbup. Jeneponto Nomor 81 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP. BAB III RUANG LINGKUP. BAB IV PENGALOKASIAN DAN BESARAN. BAB V RINCIAN DANA DESA. BAB VI TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN. BAB VII PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA. BAB VIII PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA. BAB IX PEMANTAUAN DAN PELAPORAN DANA DESA. BAB X PEMBINAAN. BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF. BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
XVI Bab, 46 Pasal dan Penjelasan (52 halaman)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2019

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2019

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download :
Perbup Jeneponto Nomor 3 Tahun 2019.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2019

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2019/NO.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2019

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jeneponto tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 taentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 255); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2016 Nomor 53); 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Negara Tahun 2016 Nomor 478); 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341); 13. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2007 Nomor 173); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 252); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2015 Nomor 233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2017 Nomor 252); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 273); 19. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 20 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 20); 20. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018 Nomor 46).
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PENYALURAN DANA DESA PENGGUNAAN DANA DESA PELAPORAN DANA DESA SANKSI

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019.
16 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 3 Tahun 2005

Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Perda-No-03-Tahun-2005-Organisasi-dan-TataKerja-Sat-Pol-PP.pdf

Abstrak

polisi pamong praja

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2005/NO.137

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (LNRI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan LNRI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja 11. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto T
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JENEPONTO

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 3 Tahun 2004

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
Perda-No.-3-Thn-2004-Lembaga-Teknis-Daerah.pdf

Abstrak

pembentukan organisasi dan tata kerja

2004

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2004/NO.123

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto

ABSTRAK:

a. Ditetapkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 perlu diadakan perubahan berdasarkan dengan Kewenangan Daerah, Kebutuhan Daerah dan Kemampuan Keuangan Daerah b. Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jeneponto perlu dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang baru
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 3. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 5. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2004.
Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Lanto Daeng Pasewang dinyatakan tidak berlaku
19

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 3 Tahun 2007

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Abstrak

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

2007

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan LNRI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota 16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 17. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 13 Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Jeneponto 21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 4 Lembaga Dinas Daerah Kabupaten Jeneponto 22. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto 23. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jeneponto 24. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 25. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026.
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
24 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto No. 3 Tahun 2006

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 - 2026

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
PERDA-NO-3-TAHUN-2006-RPJP-2006-2026.doc

Abstrak

rencana-pembangunan

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2006/NO.151

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 - 2026

ABSTRAK:

Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan upaya yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bernegara dan berotonomi daerah yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan; penyusunan perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka berdasarkan kewenangan daerah; salah satu perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara berjangka sebagaimana dimaksud dalam huruf b di atas adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 150 Ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 9. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 10. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dangan Pemerintahan Daerah 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tatacara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara 12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Jeneponto;
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2006 - 2026

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2006.
6 HALAMAN

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT