Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Usaha Mikro dan Kecil
ABSTRAK:
Kegiatan usaha mikro dan kecil sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Selain itu, usaha mikro dan kecil perlu diberikan kemudahan pemberian izin usaha untuk memperkuat dan mengembangkan usahanya dalam mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014.
Pada Peraturan ini diatur tentang Ketentuan Perizinan (Izin Usaha Mikro dan Kecil; Persyaratan dan Prosedur; Hak, Kewajiban, dan Larangan), Pembinaan dan Pengawasan. Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) dapat melakukan kegiatan usaha mikro kecil di seluruh wilayah daerah. Camat melakukan pendataan terhadap PUMK di wilayahnya melalui Kepala Desa. Pendataan PUMK berdasarkan identitas PUMK, lokasi PUMK yang berada di wilayah kecamatan, jenis tempat usaha, bidang usaha, dan besarnya modal usaha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2016.
12 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 27 Tahun 2008
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Sleman No. 38 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman No. 27 Tahun 2008 tentang Imbangan dan Penggunaan Biaya Pungut Pajak Bumi dan Bangunan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan ketertiban pemasangan alat peraga kampanye perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasangan AIat Peraga Kampanye
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2003, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13.1 Tahun 2018
Materi Pokok: Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Tata Cara Perizinan, Tata Cara Penerapan Sanksi Administrasi, Pembinaan, Pengawasan dan Penertiban
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye, Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemasangan
Alat Peraga Kampanye
Jumlah Halaman: 11 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4
Tahun 2022 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2045, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2026;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2022;
BUMD/Badan Usaha Milik DaerahPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Sleman No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tarif Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Sleman
PERBUP Kab. Sleman No. 31 Tahun 2015 tentang Seleksi Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang Menduduki Jabatan Administrator
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
ABSTRAK:
Sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetetitif bagi kalangan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014.
Pada Peraturan ini diatur tentang Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Panitia Seleksi, Persyaratan Seleksi, Tahapan Seleksi, Jenis Seleksi (Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi, dan Tes Kesehatan), dan Hasil Seleksi. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah jabatan setara dengan eselon Iia dan Eselon IIb. Pemerintah Daerah dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melakukan seleksi jabatan secara terbuka atau melalui pergeseran jabatan yang setara. Seleksi dilaksanakan oleh Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2015 tentang Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah Yang Menduduki Jabatan Administrator
15 HLM;-
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Perizinan dan Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Bahwa perlu strategi dan kebijakan aspek perpajakan untuk menjamin keberlangsungan pembiayaan
pembangunan di lingkungan pemerintah daerah; Bahwa perlu landasan hukum yang mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan perizinan dan layanan publik tertentu di Kabupaten Sleman; Bahwa berdasarkan Lampiran Romawi I Pencegahan, angka 57 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015, perlu dilakukan validasi dan konfirmasi status wajib pajak dalam pemberian layanan publik tertentu oleh pemerintah daerah
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016
Materi Pokok: Konfirmasi Status Wajib Pajak, Layanan Publik Tertentu, Status Wajib Pajak Terkait dengan Pemberian Layanan Publik Tertentu
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 28 Tahun 2017
PERBUP Kab. Sleman No. 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
ABSTRAK:
Pedoman pengelolaan anggaran dan pendapatan belanja sekolah sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2013, dalam pelaksanaannya perlu disesuaikan dengan tata kelola anggaran saat ini.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950.
Materi Pokok: Pengaturan pengelolaan APBS dimaksudkan sebagai pedoman bagi sekolah dalam penyusunan APBS, tata cara pengelolaan pendapatan, tata cara pengelolaan belanja, dan pertanggungjawaban pengelolaan APBS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah dan Peraturan Bupati Sleman No. 25 Tahun 2013
Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman No. 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah
Jumlah Halaman: 14 HLM; -
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
