Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembinaan Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Jasa Konstruksi mempunyai peranan penting dan
strategis dalam menghasilkan produk akhir berupa
bangunan atau bentuk fisik lainnya yang berfungsi
mendukung pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa dinamika penyelenggaraan Jasa Konstruksi
memerlukan upaya pembinaan melalui penataan dan
penguatan kembali kelembagaan, pengelolaan dan
pengawasan sektor jasa konstruksi, agar dapat tumbuh,
berkembang, memiliki nilai tambah yang meningkat
secara berkelanjutan, profesionalisme dan berdaya saing;
c. bahwa untuk menjamin ketertiban dan kepastian hukum
dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi diperlukan
pengaturan tentang penyelenggaraan pembinaan jasa
konstruksi;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang
Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa
Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pembinaan; Peran Serta Masyarakat; Forum Jasa Konstruksi; Penghargaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Halaman: 12 hlm, Lampiran: 3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi PNS dan Pejabat Negara di LIngkungan pemerintah Kabupaten Sleman
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Tunjangan Ketiga Belas bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Linkungan Pemerintah Kabupaten Sleman.
Dasar hukum peraturan ini: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016,.
Materi pokok: Penerima Tunjangan, Tunjangan Hari Raya, Tunjangan Ketiga Belas, dan Pengendalian Internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
Jumlah Halaman: 09 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 15 Tahun 2010
PERBUP Kab. Sleman No. 39 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman No. 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2013.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 80 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 15 Tahun 2009
PERBUP Kab. Sleman No. 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan Umum, Rumah Makan, Restoran, dan Hotel Pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
PERBUP Kab. Sleman No. 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Perbup Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah TA. 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 Tentang Penajabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 10/KM.7 /2022 tentang Pemotongan Dana
Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama
Atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik Di Rekening
Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran
2021, perlu melakukan pemotongan rekening
pendapatan Dana Alokasi Umum dan pemotongan
rekening belanja tidak terduga sebesar
Rp4.437.618.720,00 (empat miliar empat ratus tiga
puluh tujuh juta enam ratus delapan belas ribu tujuh
ratus dua puluh rupiah); b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal
Kementerian Dalam Negeri Nomor 906/2114/SJ hal
Hasil Inventarisasi dan Pemetaan Klasifikasi, Kodefikasi
dan N omenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah Terkait Dana Alokasi Khusus, Dana
Bagi Hasil Dana Reboisasi, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Tahun Anggaran 2022, Usulan
Kemendikbudristek dan Kemenkes, perlu melakukan
penyesuaian anggaran kegiatan sesuai hasil pemetaan
menu kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;c. bahwa berdasarkan Berita Acara Perubahan Program
dan Kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Dana
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada
Kabupaten Sleman Urusan/Kewenangan Kebudayaan,
Kelembagaan, Tata Ruang dan Pertanahan Tahun 2022,
perlu dilakukan penyesuaian anggaran;d. bahwa untuk memenuhi kekurangan anggaran insentif
tenaga kesehatan penanganan COVID-19 pada RSUD
Sleman, perlu melakukan penambahan anggaran pada
rekening belanja insentif tenaga kesehatan penanganan
COVID-19 yang diambilkan dari rekening belanja tidak
terduga sebesar Rp4.812.500.000,00 (empat miliar
delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah); e. bahwa berdasarkan usulan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi
keuangan perlu dilakukan penyesuaian anggaran;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950;3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11
Tahun 2016 ebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1
Tahun 2020 ; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7
Tahun 2021 ; 9. Peraturan Bupati Nomor 53.1 Tahun 2021 sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 12
Tahun 2022
Materi Pokok: Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 iubah sebagai berikut:
1. Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
2. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.3. Lampiran III diubah sehingga berbunyi se bagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
4. Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2022.
Peraturan yang diubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 53.1 Tahun 2021 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
Halaman: 6 hlm, Lampiran: 524 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 15 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman No. 75 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2010.
Mengubah Peraturan Bupati Sleman No. 75 Tahun 2009 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Mencalonkan Diri Sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) huruf n Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015, Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf h Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016, Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri harus memperoleh izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 16 Tahun 2016.
Materi Pokok: Peraturan Izin bagi PNS yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa diberikan oleh Bupati ketika telah memenuhi persyaratan dan Prosedur Perizinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman No. 32 Tahun 2015 tentang Izin Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Diri sebagai Kepala Desa
Jumlah Halaman: 6 HLM; -
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
