Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Lingkungan Daerah Pemerintah Sukabumi
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang berhasil guna dan berdaya
guna, bersih, dan bertanggung jawab, serta
untuk lebih memantapkan pelaksanaan
akuntabilitas
kinerja
instansi
pemerintah
sebagai wujud pertanggungjawaban dalam
mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah
serta
mewujudkan percepatan reformasi
birokrasi
perlu
dikembangkan
Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah; bahwa sehubungan dengan huruf a, maka
perlu disusun pedoman Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Sukabumi, yang ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16
Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2013.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kota
Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan, maka perlu
ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan PemeriPeraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun
2005; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pendataan wajib retribusi, penetapan retribusi, pemberian keringanan atau pengurangan, dan pembebasan retribusi, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, keberatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2013.
19 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2013
Perwali Kota Sukabumi No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013, maka Peraturan
Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan
APBD Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Sukabumi
Nomor 5 Tahun 2013 perlu diubah kembali yang
ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2013.
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 diubah.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 8 Tahun 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi
ABSTRAK:
bahwa
sehubungan
ditetapkannya
Peraturan
dengan
Daerah
telah
Kota
Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Pembentukan
dan
Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kota Sukabumi dan untuk
lebih
meningkatkan
pelayanan
kepada
masyarakat khususnya di bidang perizinan dan
mendorong pertumbuhan ekonomi melalui
peningkatan
investasi,
maka
Peraturan
Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan
Perizinan Kepada Kepala Kantor Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Walikota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota
Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan
Kepada Kepala Kantor Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi perlu
diubah dan disesuaikan kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menerbitkan
Peraturan Walikota Sukabumi tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16
Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 19 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan, pelimpahan kewenangan dari Kepala Daerah kepada Kepala BPMPT.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2013.
Keputusan Walikota Sukabumi Nomor 38 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2009 dicabut.
14 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 5 Tahun 2013
Perwali Kota Sukabumi No. 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Standar Satuan Harga Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan
honorarium
Panitia
Perundang-undangan
Pengkajian
terhadap
Peraturan
Peraturan
Perundang-undangan yang Baru, Lebih Tinggi dan
Keserasian Antara Peraturan Perundang-undangan
Daerah
Pemerintah
Kota
Sukabumi dan
penyesuaian terhadap harga bahan/material
bangunan dan biaya alat sewa serta, maka
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun
2012 tentang Standar Satuan Harga Tertinggi
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2013 perlu
diubah dan disesuaikan yang ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Sukabumi;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2012;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2013.
Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 diubah.
21 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
