Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip Di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri perlu ditinjau
kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi
Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis, Pengamanan Arsip Dinamis, Klasifikasi Keamanan dan Pengaturan Akses Arsip Dinamis, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
118 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 28 Tahun 2023
PERBUP Kab. Wonogiri No. 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum
ABSTRAK:
bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan
terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan
yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan
masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan; bahwa untuk mengakomodir pengelolaan dokumentasi dan informasi
hukum di Pemerintah Desa, maka Peraturan Bupati Wonogiri Nomor
40 Tahun 2021 ten tang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor
4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri
Nomor 40 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun
2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Infonnasi Hukum;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, penambahan Pasal 3 ayat (4) huruf d, penyisipan BAB IVA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 40 Tahun 2021 diubah.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 27 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa sehubungan akan dilaksanakannya Inventarisasi Barang
Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/ Daerah maka agar pelaksanaannya dapat berjalan
dengan efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna maka perlu
disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan lnventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 4 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 53 Tahun 2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Azas Invantarisasi BMD, Pelaksanaan Inventarisasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2023.
67 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 26 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Penyampaian Laporan Harta Tentang Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor : 02 Tahun 2023 Tentang Penyampaian Laporan
Harta Kekayaan Negara (LHKAN), maka Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 35 Tahun 2015 perlu ditindaklanjuti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pencabutan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35
Tahun 2015 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencabutan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2015.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 35 Tahun 2015 dicabut.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 25 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
bahwa peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan
mengakibatkan peningkatan jurnlah air limbah domestik
sehingga perlu dikelola secara sinergi, berkelanjutan dan
profesional; bahwa pengendalian pembuangan air limbah domestik
untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan
serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 ten tang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah
berwewenang melakukan pengelolaan dan pengembangan
sistem air limbah domestik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Air
limbah Domestik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Sasaran, Penyelenggara, Jenis dan Komponen SPALD, Perencanaan, Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi, Pemanfaatan, Kelembagaan, Pembiayaan dan Pendanaan, Sistem LLTT dan LLTTT, Hak, Kewajiban dan Larangan, Peran Serta Masyarakat, Kerja Sama, Sosialisasi, Advokasi, Kampanye, Edukasi, Promosi (SAKEP), Perizinan, Retribusi, Pembinaan, Pengawasan, Sanksi Administratif dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
54 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 24 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi
ABSTRAK:
bahwa sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi
memegang peranan yang cukup penting dalam mendukung
terselenggaranya sistem pemerintahan berbasis elektronik
dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis sehingga
terwujud tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif;
bahwa pedoman penerapan sistem informasi kearsipan
dinamis terintegrasi sangat dibutuhkan dalam upaya memberi
kernudahan, ketertiban, kepastian, dan efektifitas atas
penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis
terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi
Kearsipan Dinamis Terintegrasi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Sistem Kearsipan Daerah, SRIKANDI, Simpul Jaringan Aplikasi SIKN, Persyaratan Keamanan, Pembinaan dan Pengendalian, Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 23 Tahun 2023
BANTUAN LANGSUNG TUNAI - PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2023/No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a
Peraturan Menteri Keuangan Nornor 215/PMK.07 /2021
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Ternbakau, Dana Bagi Hasil Cukai
Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program
pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang
kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan pemberian
bantuan langsung tunai yang ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah; bahwa agar kegiatan pemberian bantuan langsung
tunai sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan
lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber
Dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten
Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 24 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang alokasi anggaran, sasaran, besaran dan persyaratan, pelaksanaan BLT DBHCHT, tim koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan NonBerusaha di Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di
Daerah; bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan Perizinan
Berusaha dan Perizinan Nonberusaha, diperlukan penyesuaian
seluruh sumberdaya, sarana dan prasarana, serta penataan
regulasi sehingga pelayanan Perizinan Berusaha dan Perizinan
Nonberusaha dapat berjalan sebagaimana mestinya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko dan Perizinan Nonberusaha di Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 14 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Perizinan Berusahan dan Perizinan NonBerusaha, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2023.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 20 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa proses penyederhanaan birokrasi telah
dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri melalui penyederhanaan struktur organisasi
dan penyederhanaan jabatan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan
efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan
pelayanan publik; bahwa untuk melakukan penyesuaian sistem kerja guna
mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
professional, diperlukan mekanisme kerja antara
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan
Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Wonogiri; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sistem Kerja di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 7 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Kerja, Proses Bisnis dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2023.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 97 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 98 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 99 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 100 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 101 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 102 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 104 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 105 Tahun 2021, Peraturan Bupati
Wonogiri Nomor 106 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 107 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor
108 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 109 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 110 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 111 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 112 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 113 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 115 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 116 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 117 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 118 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 119 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 120 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 121 Tahun 2021, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 122 Tahun 2021, dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 123 Tahun 2021 dicabut.
91 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 19 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil antara lain diatur bahwa pola karier instansi
ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian; bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun
2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, maka Peraturan
Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pola Karier
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71
Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonogiri;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023; 11. Keputusan Kepala Sadan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 37 mengenai pengangkatan JF melalui promosi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 71 Tahun 2021 diubah.
3 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
