Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas, Funsi Dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 15 Tahun 2017
RINCIAN TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PADA DINAS-DINAS DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2017/No.307
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja pada Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu dilakukan Penyesuaian terhadap Perincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Diperlukan Pedoman Pengaturan dalam Penyesuaian Perincian terkait Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 7 Darurat Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013. UU No. 24 Tahun 2007; UU NO. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 42 Tahun 2007; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 79 Tahun 2008; PP No. 6 Tahun 2010; PP No. 29 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; PERPRES No. 154 Tahun 2014; PERDAKAB. SIMALUNGUN No. 4 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 76 Tahun 2015; PERMENPPPA No. 9 Tahun 2016; PERMENKOMINFO No. 14 Tahun 2016; PERMENKKP No. 26 Tahun 2016; PERMENTAN No. 43 Tahun 2016; PERMENKES No. 49 Tahun 2016; PERMENLH No. 74 Tahun 2016; PERKA-LEMSANEG No. 9 Tahun 2016; PERKA-BKKBN No. 163 Tahun 2016; PERBUP. SIMALUNGUN No. 27 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Pada Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Simalungun dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tugas dan Fungsi Sekretariat, Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, Kepala Seksi Identitas, Seksi Pindah Datang Penduduk, Seksi Pendaftaran Penduduk, Seksi Kelahiran, Seksi Perkawinan dan Perceraian, Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Seksi Pengolahan dan Penyajian Data, Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan juga diatur tentang Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
16 Hlm, Lampiran: 1 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Restoran
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bagian ketiga Pajak Restoran, telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Restoran, terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan masyarakat mengenai pengaturan pajak restoran yang baik sehingga perlu diganti.
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Drt No 7 Tahun 1956; UU No 8 Tahun 1981; UU No 14 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 1983; PP No 38 Tahun 2007; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No 3 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perbup Simalungun No 31 Tahun 2017; Perbup Simalungun No 4 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Sistem Pemungutan Pajak; Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Penggunaan Bon Penjualan (BILL), DPP dan Tarif; Pendataan, Pendaftaran dan Pelaporan Objek Pajak; Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT; Masa Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Pengurangan dan Keringanan Pajak; Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; Pembukuan dan Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pajak Restoran
21 Hlmn., Lampiran 12 Hlmn.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 16 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Juknis Pelaksanaan Perda Kabupaten Simalungun No. 10 Tahun 2011 Ttg Retribusi Jasa Umum, Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan Bidang Pemanfaatan Dana Pelayanan Kesehatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2015
Pengarustamaan gender DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN SIMALUNGUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD. 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
Dalam rangka menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai warga negara yang fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, diperlukan pengarustamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangnan khususnya di daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Pengarustamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Simalungun.
UU Drt. No. 7 Tahun 1956; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 18 Tahun 2020; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri 15 Tahun 2008; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Perbup Simalungun No. 29 Tahun 2013; Perbup Simalungun No. 24 Tahun 2016; Perbup Simalungun No. 38 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup; Kewenangan; Pemantauan dan Evaluasi; Koordinasi dan Kerjasma; Partisipasi Masyarakat; Pembinaan; Pembiayaan; Ketentuan Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2013
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK AIR TANAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, DB 2019/No. 387
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Air Tanah
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Simalungun Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendapatan daerah dari pajak air tanah sehingga perlu diganti dengan peraturan bupati yang baru.
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Drt No 7 Tahun 1956; UU No 8 Tahun1981; UU No 19 Tahun 1997; UU No 28 Tahun 1999; UU No 14 Tahun 2002; UU No 7 Tahun 2004; UU No 17 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 32 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 82 Tahun 2001; PP No 79 Tahun 2005; PP No 43 Tahun 2008; PP No 27 Tahun 1983; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kab. Simalungun No 4 Tahun 2016; Perda Kab Simalungun No 3 Tahun 2018; Permendagri No 80 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Subjek dan Objek Pajak; Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak; Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT; Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak; Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Pengurangan Pajak; Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
22 Hlmn., Lampiran 25 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
