Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 229 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 27 Tahun 2014

Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual Kabupaten Simalungun

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Download :
PERBUP SIMALUNGUN NO. 27 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 2 Tahun 2016

Nagori

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Nagori

Download :
PERDA KAB. SIMALUNGUN NO. 2 TAHUN 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun 2006

Keuangan Nagori

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 15 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 16 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2000.

Download :
perda simalungun no. 14 thn 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun 2019

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Reklame

APBD Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Download :
PerBup Simalungun 14 Tahun 2019.pdf

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, DB 2019/No. 385

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Reklame

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame masih terdapat kekurangan dan belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendaoatan daerah dari pajak reklame, sehingga perlu dicabut dan diganti.
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Drt No 7 Tahun 1956; UU No 8 Tahun1981; UU No 19 Tahun 1997; UU No 14 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 1983; PP No 25 Tahun 2000; PP No 65 Tahun 2001; PP No 58 Tahun 2005; PP No 34 Tahun 2006; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No 3 Tahun 2018; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perbup Simalungun No 3 Tahun 2010; Perbup Simalungun No 31 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Sistem Pemungutan Pajak; Penyebaran Titik Reklame dan Penyelenggaraan Reklame; Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Pendataan, Pendaftaran dan Pelaporan Objek Pajak; Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT; Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame, Tata Cara Pengurangan Pajak; Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; Tata Cara Pemeriksaan, Monitoring dan Penertiban Reklame; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame masih terdapat kekurangan dan belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendaoatan daerah dari pajak reklame.
20 Hlmn., Lampiran 20 Hlmn.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 2 Tahun 2014

Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Dan Tempat Bertugas Bagi Pegawai Negeri Sipil Dan Calon Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
PERBUP KAB. SIMALUNGUN NO. 2 TAHUN 2014_compare.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 33 Tahun 2019

Pembentukan Kepengurusan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif

Perizinan, Pelayanan Publik Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download :
Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019.pdf

Abstrak

layanan -kesejahteraan

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2019/NO. 404

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Kepengurusan Pusat Layanan Kesejahteraan Sosial Anak Integratif

ABSTRAK:

Perlindungan sosial terhadap anak merupakan kebutuhan yang mendesak sebab dukungan dan respon terlambat terhadap masalah anak dapat menimbulkan potensi munculnya persoalan sosial di masa depan, sehingga agar penanganan perlindungan sosial anak lebih efektif, efisien dan dapat ditangani lebih sistematik maka dibentuk Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Simalungun.
UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 23 Tahun 2002; UU Nomor 11 Tahun 2005; UU Nomor 11 Tahun 2009; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016; Kemensos Nomor 15A/HUK/2010; Perbup Simalungun Nomor 31 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; Prinsip dasar; kedudukan; tugas pokok, fungsi dan tujuan; susunan organisasi; keanggotaan; kepengurusan pelaksana harian kesekretariatan; rincian tugas; tata kerja; pembiayaan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2019.
10 Hlmn.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 8 Tahun 2006

Larangan Kegiatan Penangkapan Ikan di Perairan/ Sungai dengan Menggunakan Alat Listrik, Bahan-Bahan Beracun dan Peledak Lainnya di Wilayah Kabupaten Simalungun

Perikanan dan Kelautan

Download :
perda simalungun no. 8 thn 2006.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 23 Tahun 2012

Juklak Perda No. 9 Tahun 2011 Ttg Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
PERBUP SIMALUNUGN NO. 23 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 6 Tahun 2008

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
perda simalungun no. 6 thn 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 8 Tahun 2011

Retribusi Perizinan Tertentu

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda 8_2011_Retribusi Perizinan Tertentu_1_ok.pdf

Abstrak

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH - PENGESAHAN - RETRIBUSI DAERAH

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2011/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perizinan Tertentu

ABSTRAK:

Bahwa dengan berlakunya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, maka seluruh Perda yang mengatur tentang retribusi perizinan tertentu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan UU No.28 Tahun 2009.
UU No. 7 Drt. Tahun 1956; UU No.8 Tahun 1981; UU No.31 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 54 Tahun 2002; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; Permen Kelautan dan Perikanan No. Per.12/Men/2007; PerdaKab. Simalungun No.17 Tahun 2008.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu, Wilayah Pemungutan, Saat Retribusi Terutang, Pemungutan Retribusi, Pemanfaatan, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Kadaluwarsa Penagihan, Tata Cara Pengurangan dan Pembebasan Retribusi, Pembukuan dan Pemeriksaan, Insentif Pemungutan, Peninjauan Tarif Retribusi, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011.
17 Hlm; Lampiran 2 Hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2006.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2014.