Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun 2019

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Reklame

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Sistem Pemungutan Pajak; Penyebaran Titik Reklame dan Penyelenggaraan Reklame; Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Pendataan, Pendaftaran dan Pelaporan Objek Pajak; Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT; Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame, Tata Cara Pengurangan Pajak; Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; Tata Cara Pemeriksaan, Monitoring dan Penertiban Reklame; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 14 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Reklame

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Simalungun

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pamatang Raya

Tanggal Penetapan

22 Maret 2019

Tanggal Pengundangan

26 Maret 2019

Tanggal Berlaku

26 Maret 2019

Sumber

DB 2019/No. 385

Subjek

APBD - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Simalungun

Bidang

Halaman ini telah diakses 619 kali

FILE-FILE PERATURAN

PerBup Simalungun 14 Tahun 2019.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, DB 2019/No. 385

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Pajak Reklame

ABSTRAK:

Bahwa Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame masih terdapat kekurangan dan belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendaoatan daerah dari pajak reklame, sehingga perlu dicabut dan diganti.
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Drt No 7 Tahun 1956; UU No 8 Tahun1981; UU No 19 Tahun 1997; UU No 14 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 38 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 27 Tahun 1983; PP No 25 Tahun 2000; PP No 65 Tahun 2001; PP No 58 Tahun 2005; PP No 34 Tahun 2006; PP No 69 Tahun 2010; PP No 91 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No 3 Tahun 2018; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perbup Simalungun No 3 Tahun 2010; Perbup Simalungun No 31 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Sistem Pemungutan Pajak; Penyebaran Titik Reklame dan Penyelenggaraan Reklame; Objek, Subjek dan Wajib Pajak; Pendataan, Pendaftaran dan Pelaporan Objek Pajak; Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penerbitan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT; Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Reklame, Tata Cara Pengurangan Pajak; Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak; Tata Cara Pemeriksaan, Monitoring dan Penertiban Reklame; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
Peraturan Bupati Simalungun Nomor 43 Tahun 2012 tentang Pajak Reklame masih terdapat kekurangan dan belum dapat mengoptimalkan pemungutan pendaoatan daerah dari pajak reklame.
20 Hlmn., Lampiran 20 Hlmn.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521