GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2015-2045
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD. 2020/No.473
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2015-2045
ABSTRAK:
Untuk memberikan arah kebijakan pembangunan kependudukan dalam jangka waktu tertentu agar efektif, terukur, dan mencapai hasil optimal bagi kesejahteraan masyarakat, perlu menyusun Grand Design Pembangunan Kependudukan maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Tahun 2015-2045.
UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 52 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 TAhun 2014; PP No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 153 Tahun 2014; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Thun 2015; Perbup Simalungun No. 38 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; GDPK; Tim Koordinasi; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagori di Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK/07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Coron Virus Disease (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 145/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoneisa Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dama Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Diseasi 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Perubahan Kedua Atas Peratuarn Bupati Simalungun Nomor 46 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagori di Kabupaten SImalungun Tahun Anggaran 2020.
UU Drt. No. 7 Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 2 Tahun 2020; Perpu No. 1 Tahun 2020; PP No. 43 TAhun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 54 Tahun 2020; Perda Kabupaten Simalungun No. 2 Tahun 2016; Perda Kabupaten SImalungun No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No.4 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendesa PDTT No. 11 Tahun 2019; Permenkeu No. 205/PMK.07/2019; Permenkeu No. 35/PMK.07/2020; Perbup Simalungun No. 24 Tahun 2016; Perbup Simalungun No. 38 Tahun 2019; Perbup Simalungun No. 46.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Nagori di Kabupaten Simalungun.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2020.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Pedoman Penyusutan Arsip.
UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 6 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 37 Tahun 2016; Perbup Simalungun No. 24 Tahun 2016; Perbup Simalungun No. 38 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pemindahan Arsip; Penyerahan Arsip Statis; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
10 hlm. Lampiran 24 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 32 Tahun 2020
EDOMAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD. 2020/No.454
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan pengelolaan Arsip Dinamis meliputi Penciptaan Arsip, Penggunaan Arsip; Pemeliharaan Arsip; dan Penyusutan Arsip, dimana Arsip Inaktif merupakan bagian dari Arsip Dinamis yang harus diselamatkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No. 6 Tahun 2005; Peraturan Arsip Nasional No. 17 Tahun 2011; Peraturan Arsip Nasional No. 9 Tahun 2018; Perbup Simalungun No. 24 Tahun 2016; Perbup Simalungun No. 38 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pemeliharaan; Alih Media; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
13 hlm. Lampiran 19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 31 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
Demi kelangsungan hidup dan keberadaan organisasi serta menjamin kelangsungan kegiatan organisasi perlu dilakukan pengelolaan secara terprogram terhadap dokumen/arsip yang sangat penting sebagai bukti penyelenggaraan kegiatan organisasi yang berfungsi sebagai bukti akuntabilitas, alat bukti hukum, dan memori organisasi yang merupakan dokumen/arsip vital bagi suatu organisas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2019; Peraturan Arsip Nasional No. 17 Tahun 2011; Peraturan Arsip Nasional No.. 49 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup SImalungun No. 24 Tahun 2016; Perbup Simalungun No. 38 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
10 hlm. Lampiran 34 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
