Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 964
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkan Perda Kab Kaur No 9 Th 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 8 Th 1981;
3. UU No 28 Th 1999;
4. UU No 3 Th 2003;
5. UU No 17 Th 2003;
6. UU No 1 Th 2004;
7. UU No 31 Th 2004;
8. UU No 33 Th 2004;
9. UU No 25 Th 2009;
10. UU No 28 Th 2009;
11. UU No 12 Th 2011;
12. UU No 23 Th 2014;
13. PP No 54 Th 2002;
14. PP No 79 Th 2005;
15. PP No 60 Th 2007;
16. PP No 69 Th 2010;
17. PP No 12 Th 2019;
18. Perpres No 1 Th 2007;
19. Permendagri No 80 Th 2015;
20. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 49/PERMEN-KP/2014;
21. Perda Kab Kaur No 14 Th 2016; dan
22. Perda Kab Kaur No 9 Th 2018.
JENIS USAHA DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN; JENIS PERIZINAN DAN MASA BERLAKU; PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN SIUP; PERSYARATAN DAN TATA CARA PENERBITAN TPUPI; SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SPBI, DAN SKA; PERUBAHAN, REGISTRASI ULANG, DAN PENGGANTIAN PERIZINAN SIUP; PERUBAHAN, PERPANJANGAN, DAN PENGGANTIAN TPUPI; TATA CARA PENCABUTAN SIUP; SANKSI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
Perbup Kaur No 56 Th 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Kaur No 9 Th 2018 tentang Rertribusi Izin Usaha Perikanan
24 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 75 Tahun 2021
Pajak dan Retribusi Daerah - Perizinan, Pelayanan Publik
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 963
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan Perda Kan Kaur No 9 Th 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka perlu dilakukan penjabaran sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan retribusi izin usaha perikanan, tentang Tarif Retribusi Usaha Perikanan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan di Kab Kaur; dan
b. Bawah berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 8 Th 1981;
3. UU No 28 Th 1999;
4. UU No 3 Th 2003;
5. UU No 17 Th 2003;
6. UU No 1 Th 2004;
7. UU No 31 Th 2004;
8. UU No 33 Th 2004;
9. UU No 25 Th 2009;
10. UU No 28 Th 2009;
11. UU No 12 Th 2011;
12. UU No 23 Th 2014;
13. PP No 54 Th 2002;
14. PP No 79 Th 2005;
15. PP No 60 Th 2007;
16. PP No 69 Th 2010;
17. PP No 12 Th 2019;
18. Permendagri No 80 Th 2015;
19. Permen KP No 49/PERMEN-KP/2014;
20. Perda Kab Kaur No 4 Th 2012;
21. Perda Kab Kaur No 14 Th 2016; dan
22. Perda Kab Kaur No 9 Th 2018.
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI; GOLONGAN RETRIBUSI; CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA, PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI; STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI USAHA PERIKANAN; TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN; PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; INSENTIF PEMUNGUTAN; SANKSI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
Perbup No 56 Th 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No 9 Th 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 74 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 962
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Reklame Videotron
ABSTRAK:
a. Bahwa pemasangan dan penayangan videotron dapat dimanfaatkan sebagai media informasi publik;
b. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan videotron perlu adanya pedoman dalam pengaturan pengelolaan videotron; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Pengelolaan Reklame Videotron.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 28 Th 2009;
3. UU No 3 Th 2003;
4. PP No 55 Th 2016;
5. Perda Kab Kaur No 11 Th 2013;
6. Perda Kab Kaur No 5 Th 2014;
7. Perbup Kab Kaur No 16 Th 2020;
8. Perbup Kab Kaur No 29 Th 2020; dan
9. Perbup Kab Kaur No 84 Th 2020.
PENGELOLAAN REKLAME VIDEOTRON; KERJASAMA; PEMANFAATAN; MONITORING DAN EVALUASI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 958
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Permendagri No 83 Th 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 67 Th 2017 tentang Perubahan atas 83 Th 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 114 Perda Kab Kaur No 13 Th 2016 tentang Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa dapat diatur dalam Perbup; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 3 Th 2003;
3. UU No 6 Th 2014;
4. UU No 23 Th 2014;
5. PP No 43 Th 2014;
6. PP No 8 Th 2016;
7. Permendagri No 83 Th 2015;
8. Permendagri No 113 Th 2014;
9. Permendagri No 80 Th 2015;
10. Permendagri No 84 Th 2015; dan
11. Permendagri No 1 Th 2017.
PERANGKAT DESA; MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA; PELANTIKAN PERANGKAT DESA; PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA; KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA; UNSUR STAF PERANGKAT DESA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
Perbup Kaur No 15 Th 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 62 Tahun 2021
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja - bumd
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 950
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada PT Bengkulu Mandiri (Perseroda) Untuk Menjalankan Program Ekonomi Komprehensif
ABSTRAK:
a. Bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi di daerah maupun nasional, maka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi dan bergeraknya sektor riil serta perdagangan, Pemda Kab Kaur perlu menjalankan Program Ekonomi Komprehensif di Kab Kaur dan Prov Bengkulu khususnya serta di luar Bengkulu pada umumnya;
b. Bahwa sesuai arahan Gubernur Bengkulu dalam surat No 522/852/DLHK/2021 tentang perlunya penugasan kepada BUMD dalam rangka menjalankan program ekonomi komprehensif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi dan bergeraknya sektor riil serta perdagangan di Kab Kaur dan Prov Bengkulu khususnya serta di luar Bengkulu pada umumnya;
c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) PP No 54 Th 2017 tentang BUMD, setiap penugasan kepada BUMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; dan
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Penugasan PT Bengkulu Mandiri (Perseroda) untuk menjalankan Program Ekonomi Komprehensif.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 3 Th 2003;
3. UU No 23 Th 2014;
4. PP No 54 Th 2017;
5. PP No 28 Th 2018;
6. Permendagri No 80 Th 2015; dan
7. Perda Prov Bengkulu No 1 Th 2020.
PENUGASAN; DUKUNGAN DAN JAMINAN PEMERINTAH DAERAH; PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; KEADAAN KAHAR.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 56 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 56, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 944
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 09 Tahun 2018 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kab Kaur No 9 Th 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab Kaur No 9 Th 2018 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Th 1945;
2. UU No 9 Th 1967;
3. UU No 8 Th 1981;
4. UU No 28 Th 1999;
5. UU No 3 Th 2003;
6. UU No 17 Th 2003;
7. UU No 1 Th 2004;
8. UU No 31 Th 2004;
9. UU No 33 Th 2004;
10. UU No 25 Th 2009;
11. UU No 28 Th 2009;
12. UU No 12 Th 2011;
13. UU No 23 Th 2014;
14. PP No 54 Th 2002;
15. PP No 79 Th 2005;
16. PP No 69 Th 2010;
17. PP No 12 Th 2019;
18. Perpres No 1 Th 2007;
19. Permen KP No 49/PERMEN-KP/2014;
20. Permendagri No 80 Th 2015;
21. Perda Kab Kaur No 4 Th 2012; dan
22. Perda Kab Kaur No 9 Th 2018.
WILAYAH PERIKANAN; JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN; SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SIUP; SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN SPBI, DAN SKA; PENGECUALIAN KEWAJIBAN MEMILIKI SIUP; TATA CARA PENCABUTAN SIUP; STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI SERTA TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN; PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBESARAN RETRIBUSI; SANKSI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 55 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 55, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 943
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka peningkatan PAD dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah. PAD yang dimaskud merupakan sumber keuangan daerah yang perlu dilakukan ekstensifikasi dan intensifikasi;
b. Bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu adanya optimalisasi potensi PAD; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Optimalisasi PAD Kab Kaur.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 28 Th 1999;
3. UU No 3 Th 2003;
4. UU No 17 Th 2003;
5. UU No 1 Th 2004;
6. UU No 15 Th 2004;
7. UU No 28 Th 2009;
8. UU No 23 Th 2014;
9. PP No 56 Th 2005;
10. PP No 12 Th 2019;
11. PP No 10 Th 2021;
12. Perpres No 54 Th 2010;
13. Permendagri No 80 Th 2015;
14. Permendagri No 77 Th 2020;
15. Perda Kab Kaur No 13 Th 2020; dan
16. Perda Kab Kaur No 14 th 2016.
OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 50 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 938
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2021 Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) PP No 63 Th 2021 tentang Pemberian THR dana Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiunan, dan Penerima Tunjangan Th 2021, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis Pemberian THR dana Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari APBD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah; dan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Petunjuk Teknis Pemberian THR dana Gaji Ketiga Belas Kepada PNS di Lingkungan Pemkab Kaur yang Bersumber dari APBD Kab Kaur.
1. Pasal 18 ayat (6) UUD Negara RI Th 1945;
2. UU No 9 Th 1967;
3. UU No 3 Th 2003;
4. UU No 17 Th 2003;
5. UU No 12 Th 2011;
6. UU No 1 Th 2004;
7. UU No 5 Th 2014;
8. UU No 23 Th 2014;
9. UU No 30 Th 2014;
10. PP No 19 Th 2016;
11. PP No 11 Th 2017;
12. PP No 12 Th 2019;
13. PP No 63 Th 2021;
14. Permendagri No 80 Th 2015;
15. Perda Kab Kaur No 13 Th 2020;
16. Perda Kab Kaur No 14 Th 2016;
17. Perda Kab Kaur No 7 Th 2020; dan
18. Perbup Kaur No 88 Th 2020.
PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS; TATA CARA PEMBAYARAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2021.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 933
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Jaminan Persalinan Di Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. Bahwa Kab Kaur menerima DAK non-fisik Jampersal TA 2021 dari Kemenkes RI; dan
b. Bahwa berdasarkan Permenkes RI No 12 Th 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Non-Fisik Bidang Kesehatan TA 2021, Bupati/Walikota dalam rangka mendukung pelaksanaan Jampersal dapat menetapkan Peraturan Bupati/Walikota tentang Jampersal.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 28 Th 1999;
3. UU No 30 Th 2002;
4. UU No 3 Th 2003;
5. UU No 17 Th 2003;
6. UU No 1 Th 2004;
7. UU No 15 Th 2004;
8. UU No 33 Th 2004;
9. UU No 40 Th 2004;
10. UU No 36 Th 2009;
11. UU No 23 Th 2014;
12. PP No 23 Th 2005;
13. PP No 12 Th 2019;
14. Permendagri No 77 Th 2020;
15. Permendagri No 61 Th 2007;
16. Permenkes RI No 2562/MENKES/PER/XII/2011;
17. Permenkes RI No 2581/MENKES/PER/XII/2011;
18. Permenkes RI No 12 Th 2021; dan
19. Perda Kab Kaur No 14 Th 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 921
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Dan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam Perbup Kaur No 11 Th 2021 tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Pembayaran UP, Surat Permintaan Pembayaran UP, Surat Permintaan Pembayaran GU dan Surat Permintaan Pembayaran TU SKPD Di Lingkungan Pemkab Kaur TA 2021 dilakukan penyempurnaan pada lampiran; dan
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Kaur tentang Perubahan atas Perbup Kaur No 11 Th 2021 tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Pembayaran UP, Surat Permintaan Pembayaran UP, Surat Permintaan Pembayaran GU dan Surat Permintaan Pembayaran TU SKPD Di Lingkungan Pemkab Kaur TA 2021.
1. UU No 9 Th 1967;
2. UU No 28 Th 1999;
3. UU No 3 Th 2003;
4. UU No 17 Th 2003;
5. UU No 15 Th 2004;
6. UU No 23 Th 2014;
7. PP No 12 Th 2019;
8. Perpres No 54 Th 2010;
9. Permenkeu No 53/PMK.02/2014;
10. Permendagri No 77 Th 2020;
11. Perda Kab Kaur No 14 Th 2016;
12. Perda Kab Kaur No 7 Th 2020; dan
13. Perbup Kaur No 88 Th 2020.
Perubahan atas Perbup Kaur No 11 Th 2021 tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Pembayaran UP, Surat Permintaan Pembayaran UP, Surat Permintaan Pembayaran GU dan Surat Permintaan Pembayaran TU SKPD Di Lingkungan Pemkab Kaur TA 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021.
Perbup Kaur No 11 Th 2021 tentang Batas Maksimal Jumlah Surat Pembayaran UP, Surat Permintaan Pembayaran UP, Surat Permintaan Pembayaran GU dan Surat Permintaan Pembayaran TU SKPD Di Lingkungan Pemkab Kaur TA 2021
4 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
