Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah, Dalam Penyelenggaraan PTSP wajib
diterapkan etika pelayanan yang merupakan sikap
aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan;
b. bahwa agar penerapan etika pelayanan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dapat terlaksana, perlu
menyusun kode etik penyelenggaraan PTSP;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun
Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2015
Terdiri dari 10 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, etika pelayanan, pelayan publik dan penyelenggara pelayanan, majelis kode etik, rehabilitasi, ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
mengatur mengenai kode etik dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
13 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANDUNG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2018/15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 87 ayat (3) Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali dengan Perda No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Perbup. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kab. Bandung.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Bandung No. 2 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 9 Tahun 2008; Perbup Bandung No. 10 Tahun 2008; Perbup Bandung No. 61 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bandung, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
3. Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
Perbup Bandung No. 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah dan Bangunan Kabupaten Bandung; Perbup Bandung No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bandung.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 56 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur dengan Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan
pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan
evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016
Terdiri dari 59 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial, monitoring dan evaluasi, penggunaan aplikasi e-hibah, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2018.
mengatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah
33 hal
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bandung No. 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Dinas Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas
serta kejelasan arah dan tujuan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang
dilaksanakan oleh Dinas Daerah dalam melaksanakan
tugas umum pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan perlu diatur mengenai kedudukan dan
susunan organisasi dinas daerah;
b. bahwa bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan
lebih lanjut mengenai kedudukan dan susunan organisasi,
perangkat daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.Kukm/X/2016, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2016, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik
Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2016, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia Nomor 26/Permen-Kp/2016, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor 29 Tahun 2016, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 32 /Prt/M/2016, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik
Indonesia Nomor 33 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
43/Permentan/Ot.010/8/2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49
Tahun 2016, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Republik Indonesia Nomor
P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
100 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PM 139 Tahun 2016, Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor
96 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
106 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016
Terdiri dari 30 pasal, 5 bab yaitu ketentuan umum, dinas daerah, jabatan perangkat daerah, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2018.
mengatur mengenai kedudukan dan susunan organisasi dinas daerah
35 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 99 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bandung No. 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf c dan Pasal
7 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun
2018, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Dinas Daerah, dalam rangka melaksanakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan
Dasar dibentuk Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang dan Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas,
fungsi, dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata
Ruang diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas
Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78
/PRT/M/2005, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
19/PRT/M/2011, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20
/PRT/M/2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
02/PRT/M/2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
03/PRT/M/2012, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
18/PRT/M/2011, Peraturan Menteri PUPR Nomor 24/PRT/M/2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018
Terdiri dari 39 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja dinas pekerjaan umum dan tata ruang
69 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 117 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (4) huruf b dan Pasal
7 ayat (3) Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun
2018, tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Dinas Daerah, dalam rangka melaksanakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar dibentuk Dinas Perindustrian dan
Perdagangan dan Ketentuan lebih lanjut mengenai
tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Perindustrian dan
Perdagangan diatur dengan Peraturan Bupati
tersendiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas
Perindustrian dan Perdagangan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2018
Terdiri dari 35 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja dinas perindustrian dan perdagangan
61 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
