Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesehatan ibu dan
bayi dan menekan AKI dan AKB diselenggarakan upaya
yang bersumber dana dari Pemerintah;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan akses masyarakat
dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan
pada ibu hamil, bersalin, nifas dan bayi baru lahir
ditetapkan kebijakan pembiayaan melalui Jaminan
Persalinan;
c. bahwa agar pelaksanaan Jaminan Persalinan dapat
berjalan efektif dan efisien perlu adanya pedoman
pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi yang ada
di Kabupaten Bandung;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Jaminan Persalinan Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang no 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 137
Tahun 2016, Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 66
Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9
Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2009
Terdiri dari 21 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup, pelayanan jampersal, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
mengatur mengenai pedoman pelaksanaan jaminan persalinan kabupaten bandung
15 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 62 Tahun 2016
kedudukan - dan - susunan - organisasi - kecamatan - di - lingkungan - pemerintah - kabupaten - bandung
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD 2016/64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, akuntabilitas serta kejelasan arah dan tujuan koordinasi penyelenggaraan pemerintah berdasarkan ketentuan Pasal 13 Perda Kab. bandung No. 12 Tahun 2016 maka perlu menetapkan Perbup tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Kec. di Lingkungan Pemerintah Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diuabh dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU no. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994;PP RI No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Dan Tugas, Susunan Organisasi, Jabatan Perangkat Daerah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 63 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Sub Tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa jenis, bentuk dan besaran kelembagaan UPTD telah
ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan
Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah;
b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 10
Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyusunan dan
pengkajian pengaturan tugas pokok, fungsi, dan sub tugas
sebagai bahan pelaksanaan program dan kegiatan Unit
Pelaksana Teknis Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang tugas pokok, fungsi dan sub
tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 20l7, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 40 Tahun 2018
Terdiri dari 176 pasal, 3 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
mengatur mengenai tugas pokok, fungsi dan sub tugas unit pelaksana teknis daerah di lingkungan pemerintah daerah kabupaten bandung
275 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 63 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa Sehubungan Dengan telah ditetapkannya
Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah Dan Telah Disepakatinya Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah berdasarkan Keputusan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 188.342/Kep.DPRD-10/2018 Tentang Persetujuan
Terhadap 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Masa Sidang III Catur Wulan II
Tahun 2018, perlu menyusun kebijakan transisi dalam
pelaksanaan administrasi pemerintahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kebijakan Transisi Dalam Rangka Penataan
Perangkat Daerah Berdasarkan Perubahan Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016
Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Sekretariat
Daerah
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 188.342/Kep.DPRD-10/2018
Terdiri dari 31 pasal, 11 bab yaitu ketentuan umum, ruang lingkup pengaturan, dokumen perencanaan, pengelolaan keuangan, penataan kepegawaian, pengelolaan BMD, penataan arsip, penataan gedung kantor,. pelaporan kinerja keuangan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018
mengatur mengenai kebijakan transisi dalam rangka penataan perangkat daerah berdasarkan perubahan peraturan daerah kabupaten bandung nomor 12 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah dan peraturan bupati nomor 66 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan bupati nomor 57 tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi sekretariat daerah
19 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 63 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 63 Tahun 2016
PERBUP Kab. Bandung No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Bandung
tata - cara - penghapusan - piutang - pajak - bumi - dan - bandunan - perdesaan - dan - perkotaan - di - kabupaten - bandung
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD 2016/65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bwha berdasarkan ketentuan Pasal 84 Perda No. 1 Tahun 2011 maka perlu mentapkan Perbup tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunajn Perdesaan dan Perkotaan di Kab. Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; UU No. 11 Tahun 1991; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU no. 19 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 14 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Bersam,a Menteri Keuangan dan Mendagri No. 213/PMk.07/2010; Permen Keuangan RI No. 68/PMK.03/2012; Perda Kab. Bandung No. 2 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 17 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 6 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. BandungNo. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bandung No. 54 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 36 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bandung No. 29 Tahun Tahun 2013; Perbup Bandugn No. 37 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Bandung No. 8 Tahun 2015; Perbup[ Bandung No. 51 Tahun 2015.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedaluwarsa Penagihan, Tata Cara Penghapusan piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 64 Tahun 2021
Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana-Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD 2021/64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Program Raksa Desa Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka percepatan peningkatan kualitas
lingkungan masyarakat perlu adanya penyesuaian
terhadap sasaran Program Raksa Desa;
b. bahwa pengaturan dalam Peraturan Bupati Bandung
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Bantuan Keuangan Program Raksa Desa di Kabupaten
Bandung Tahun Anggaran 2021, belum cukup untuk
memenuhi aspek peningkatan kualitas lingkungan
masyarakat, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan
Program Raksa Desa di Kabupaten Bandung Tahun
Anggaran 2021;
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun
2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2014, Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2017, Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2021,
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 23 Tahun 2021
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati bandung nomor 23 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan bantuan keuangan program raksa desa di kabupaten bandung tahun anggaran 2021
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 64 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan "Sabilulungan"
ABSTRAK:
Bahwa masalah kesejahteraan sosial merupakan hal yang mendesak dan memerlukan lamgkah langkah penanganan dan pendekatan yang sistematik dalam upaya pelayanan dan penangan terhadap masalah kesejahteraan sosial agar lebih efektif maka perlu menetapkan Perbup tentang Sistem Layanan Rujukan Terpadu Penanganan Kemiskinan "Sabilulungan".
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 15 Tahun 2010; Kepmensos RI No. 50/HUK/2013; Perda Kab. Bandung n No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. bandung No. 25 Tahun 2009; Perda Kab. Bandung No. 11 Tahun 2010; Perda Kab. Bandung No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Bandugn No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 7 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembe ntukan Keududkan Dan Stuktur Pelaksana SLRT-Penangan Kemiskinan Sabilulungan, Tata Kerja, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2016.
8 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
