Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.242 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 51 Tahun 2011

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
Nomor-51-Tahun-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 51 Tahun 2014

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

APBD

Download :
PERBUP 51 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 51 Tahun 2020

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
PERBUP 51 TAHUN 2020 SATPOL PP.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 51 Tahun 2017

Penyederhanaan Perizinan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP 51 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 51 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
PERBUP Kab. Bandung No.51 Tahun 2022.pdf

Abstrak

PERUBAHAN - ATAS - PERBUP - NOMOR - 151 - 2021 - PENDELEGASIAN - WEWENANG - PENYELENGGARAAN - PELAYANAN - PERIZINAN - KEPALA - DPMPTSP

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2022/51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung

ABSTRAK:

Bahwa urusan pemerintahan daerah terkait penyelenggaraan perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan dalam rangka terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima, Bupati telah mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, namun Peraturan Bupati termaksud belum sesuai dengan nomenklatur perizinan saat ini, sehingga perlu diubah dan disesuaikan. Dengan demikian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 151 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.4 Tahun 1968; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.5 Tahun 2021; PP No.6 Tahun 2021; Perpres No.97 Tahun 2014; Permendagri No.138 Tahun 2017; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.3 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No.4 Tahun 2021; Perda No.1 Tahun 2020; Perbup No.151 Tahun 2021
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan, yaitu ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2022.
5 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 51 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Dan Surat-Surat Bidang Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Perbup 51 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 51 Tahun 2021

Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Standar/Pedoman

Download :
No_51_Tahun_2021_1641870770.pdf

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya-Standar/Pedoman

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2021/51

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Guru Ngaji

ABSTRAK:

a. bahwa kegiatan belajar-mengajar baca dan tulis (mengaji) dan pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh Para Guru Ngaji bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mendorong masyarakat untuk gemar membaca, memahami dan mengamalkan Al-Qur’an dan mempersiapkan para peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya; b. bahwa sebagai wujud kepedulian dan penghargaan terhadap Guru Ngaji yang turut berperan serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama menuju masyarakat Kabupaten Bandung yang bangkit, edukatif, dinamis, agamis dan sejahtera diperlukan pengaturan mengenai pedoman pemberian insentif bagi Guru Ngaji sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Guru Ngaji;
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007
Terdiri dari 19 pasal, 9 bab yaitu ketentuan umum, penetapan penerima insentif guru ngaji, mekanisme penyaluran insentif guru ngaji, tim insentif guru ngaji, monitoring dan evaluasi, pelaporan, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
mengatur mengenai pedoman pemberian insentif bagi guru ngaji
20 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 51 Tahun 2016

Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download :
PERBUP 51 TAHUN 2016 SAPRAS.pdf

Abstrak

standarisasi - sarana - dan - prasarana - kerja

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD 2016/53

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi sarana dan Prasarana Kerja

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran penyelenggaraan tugas Pemda secara berdaya berdasarkan Pasal 9 ayat (5) huruf b PP No. 27 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diu ah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah eberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; P No. 27 Tahun 2014; PP RI No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 7 Tahun 2007; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 25 Tahun 2009; Perda Kab. bandung No. 11 Tahun 2010; Perda kab. Bandugn No. 6 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja, Ketentuan Lain Lain, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2016.
13 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 52 Tahun 2020

Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bandung Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Keuangan Dan Aset Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
PERBUP 52 TAHUN 2020 BKAD.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 52 Tahun 2012

Penataan Dan Penempatan Pedagang Pasar Tradisional Di Kabupaten Bandung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Perbup 52 2012.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.