PERBUP Kab. Bandung No. 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017
PERBUP Kab. Bandung No. 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017
Mengubah
PERBUP Kab. Bandung No. 53 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017
PERBUP Kab. Bandung No. 44 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 53 Tahun 2017
lih - fungsi - unit - pelaksana - teknis - sanggar - kegiatan - belajar - menjadi - satuan - pendidikan - nonformal - sanggar - kegiatan - belajar - pada - dinas - pendidikan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD 2017/52
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
BVahwa menindaklanmjuti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 Tahun 2016 dalam rangka mlaksanakan program pendidikan nonformal melalui layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memeberdayakan masyarakat maka perlu menetapkan Perbup tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Pada Dinas Pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubha dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 16 Tahun 1994; PP RI No. 18 Tahun 2016; PP No. 19 Tahun 2005 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013; Permen Pendidikan dan Kebudayaan N. 4 Tahun 2016; Peraturan Dirwktur Jenderal Pemndidikan Anak Usia Dini dan Penduidikan Masyarakat Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan No. 1453 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bansdung No. 60 Tahun 2016; Perbup No. 74 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Alih Fungsi, SUsunan Organisasi Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 51 Tahun 2017
PENYEDERHANAAN - PERIZINAN - DALAM - PENYELENGGARAAN - PELAYANAN - TERPADU - SATU - PINTU
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 51, BD 2017/51
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyederhanaan Perizinan dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyederhanaan Perizinan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 32 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 2012; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 64 Tahun 2016; Pepres RI No. 97 Tahun 2014; Permen ATR/Kepala BPN No. 5 Tahun 2015; Permen PUPR RI No. 05/PRT/M/2016; Peraturan Kepala BKPM RI No. 15 Tahun 2015; Permendag RI No. 77/M-DAG/PER/12/2013; Permendag RI No. 14/M-DAG/PER/3/2016; Permendag RI No. 7/M-DAG/PER/2/2017; Permendag RI No. 8/M-DAG/PER/2/2017; Permendagri No. 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri RI No. 22 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 8 Tahun 2012; Perda Kab. Bandung No. 16 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 17 Tahun 2012; Perda Kab. Bandung No. 7 Tahun 2012; Perda Kab. Bandung No. 21 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung No. 3 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 14 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 27 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 5 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur tentang Penyederhanaan Perizinan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pengelompokan Layanan dan Urutan Perizinan; Izin Paralel; Penyederhanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Lokasi; Optimalisasi dan Inovasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
29 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 50 Tahun 2017
PENDELEGASIAN - WEWENANG - PENYELENGGARAAN - PELAYANAN - PERIZINAN - DAN - NON - PERIZINAN - KEPADA - KEPAL - DINAS - PENANAMAN - MODAL - DAN - PELAYANAN - TERPADU - SATU - PINTU - KABUPATEN - BANDUNG
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 50, BD 2017/50
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres RI No. 97 Tahun 2014; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Peraturan Kepala BKPM RI No. 6 Tahun 2011; Peraturan Kepala BKPM RI No. 15 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 49 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan daerah yang berasal dari pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor, diperlukan peninjauan terhadap tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan seiring peningkatan pelayanan objek, pengaturan mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai dengan perkembangan pelayanan jasa pengujian kendaraan bermotor sehingga perlu disesuaikan berdasarkan Peraturan Bupati.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 11 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 18 Tahun 2014; Perbup No. 39 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, yang meliputi: Ketentuan Umum; Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 48 Tahun 2017
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Bandung No. 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Besaran Penghasilan Dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD Dan Dana Operasional Pimpinan DPRD
PERBUP Kab. Bandung No. 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
