PERBUP Kab. Bandung No. 6 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 22 TAHUN 2018 TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
PERBUP Kab. Bandung No. 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah, Dalam Penyelenggaraan PTSP wajib
diterapkan etika pelayanan yang merupakan sikap
aparatur penyelenggara dalam pelaksanaan pelayanan
Perizinan dan Nonperizinan;
b. bahwa agar penerapan etika pelayanan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dapat terlaksana, perlu
menyusun kode etik penyelenggaraan PTSP;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menyusun
Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai dalam
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun
2017, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2015
Terdiri dari 10 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, etika pelayanan, pelayan publik dan penyelenggara pelayanan, majelis kode etik, rehabilitasi, ketentuan penutup,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2018.
mengatur mengenai kode etik dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu
13 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2018
Bahwa perlu menerapkan manajemen risiko berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penilaian Maturity Level Penerapan Manajemen Risiko.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 30 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penilaian Maturity Level Penerapan Manajemen Risiko, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tujuan Penilaian Maturity Level Penerapan Manajemen Risiko; Ruang Lingkup Penilaian; Pelaksanaan Penilaian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2018.
51 hlm (lampiran 45 hlm)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Dampak Lalu Lintas
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Transportasi, Ketentuan lebih lanjut mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, analisis Dampak Lalu Lintas, pengendalian Lalu Lintas dan pencegahan kemacetan Lalu Lintas, Pengemusi Angkutan Jalan, dan tata tertib Lalu Lintas di Jalan diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, yang meliputi: Ketentuan Umum; Andalalin; Pengawasan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2018.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2018
PENDELEGASIAN - WEWENANG - PENYELENGGARAAN - PELAYANAN - PERIZINAN - DAN - NON - PERIZINAN - KEPADA - KEPALA - DINAS - PENANAMAN - MODAL - DAN - PELAYANAN - TERPADU - SATU - PINTU - KABUPATEN - BANDUNG
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD 2018/17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Bandung Nomor 101 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 96 Tahun 2012; Pepres RI No. 97 Tahun 2014; Perpres RI No. 91 Tahun 2017; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Peraturan Kepala BKPM RI No. 6 Tahun 2011; Peraturan Kepala BKPM RI No. 15 Tahun 2015; Peraturan Kepala BKPM No. 13 Tahun 2017; Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2017; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 101 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2018.
24 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2018
PEDOMAN PENGATURAN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD 2018/16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengaturan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Dalam rangka pemenuhan efektivitas penyelenggaraan dan kualitas pelaksanaan tugas pokok perangkat daerah, perlu didukung sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kualitatif dan kuantitatif. Karena keterbatasn PNS pada Perangkat Daerah, perlu pemenuhan kebutuhan pegawai dengan status Non PNS dalam rangka pelaksanaan tugas pokok perangkat daerah dimaksud dengan tetap berpedoman pada kebutuhan PNS di setiap perangkat daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perbup tentang Pedoman Pengaturan Non PNS Di Lingkungan Pemkab Bandung.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pedoman Pengaturan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Pengadaan Non PNS;
3. Kewajiban Non PNS;
4. Honorarium;
5. Pakaian Dinas;
6. Penilaian Kinerja Non PNS;
7. Larangan;
8. Pengawasan dan Pengendalian;
9. Pemutusan Perjanjian Kerja;
10. Ketentuan Peralihan;
11. Ketentuan Lain-Lain;
12. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
24 halaman (lampiran 3 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANDUNG
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2018/15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 87 ayat (3) Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaiman telah diubah beberapa kali dengan Perda No. 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Perda No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Perbup. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kab. Bandung.
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1983; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2017; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. Bandung No. 2 Tahun 2007; Perda Kab. Bandung No. 1 Tahun 2011; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2013; Perda Kab. Bandung No. 12 Tahun 2016; Perbup Bandung No. 9 Tahun 2008; Perbup Bandung No. 10 Tahun 2008; Perbup Bandung No. 61 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Bandung, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
3. Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2018.
Perbup Bandung No. 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Air Tanah dan Bangunan Kabupaten Bandung; Perbup Bandung No. 2 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Bandung.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2018
PEDOMAN - PELAKSANAAN - PENCEGAHAN - DAN - PENANGANAN - KORBAN - TINDAK - KEKERASAN - TERHADAP - PEREMPUAn
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD 2018/13
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Dan Penanganan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda Kab. Bandung No. 21 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pencegahan dan Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Hak Perempuan Korban Tindak Kekerasan; Pencegahan dan Penanganan; Mekanisme Pelayanan; Pemberdayaan Masyarakat; Jejaring Kerja P2TP2A Kabupaten Bandung; Pembiayaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2018.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015
17 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
