Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 Peraturan
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 15
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Pasal
2 dan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2018
tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Inspektorat
daerah Daerah, untuk mengawasi pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan oleh Perangkat Daerah, di Kabupaten
Bandung dibentuk Inspektorat daerah Daerah, dengan
tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah
dimaksud diatur dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat daerah;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 77 Tahun 2018
Terdiri dari 16 pasal, bab 6 ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja inspektorat daerah
22 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 95 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Bupati Bandung Nomor
66 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bandung Nomor 57 Tahun 2016, tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, ketentuan lebih
lanjut mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat
Daerah diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2016
Terdiri dari 78 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai tugas, fungsi, dan tata kerja sekretariat daerah
124 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 94 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 96 ayat (4)
dan ayat (5) dan Pasal 97 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di
Kabupaten Bandung.
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111
Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112
Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114
Tahun 2014, Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun
2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun
2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun
2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19
Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8
Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10
Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17
Tahun 2018, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 90
Tahun 2018
Terdiri dari 34 pasal, 13 bab yaitu ketentuan umum, sumber, perhitungan, dan penggunaan ADPD, pengelola ADPD, perencanaan kegiatan, persyaratan pencairan ADPD, tahapan pencairan ADPD, pelaksanaan ADPD, perubahan penggunaan ADPD, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pemungutan pajak, ketentuan lain, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai pedoman pengelolaan alokasi dana perimbangan desa di kabupaten bandung
36 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 92 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jabatan Dan Kelas Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan
evaluasi jabatan untuk setiap jabatan dilingkungannya dan
telah divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor B/997/M.SM.04.00/2018 tanggal 9 Nopember 2018
tentang Persetujuan Hasil Evaluasi Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di
lingkungan Instansi Pemerintah, berdasarkan surat Menteri
mengenai validasi hasil evaluasi jabatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Pejabat Pembina Kepegawaian
menetapkan peraturan tentang kelas jabatan di
lingkungannya ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung.
Undang–Undang Nomor 14 Tahun1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 tahun 2013, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016
Terdiri dari 6 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, jabatan dan kelas jabatan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai jabatan dan kelas jabatan di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 91 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bandung No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam upaya peningkatan kinerja, efektivitas
pelaksanaan tugas, dan peningkatan mutu pelayanan
kepada masyarakat, serta mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, Pemerintah Kabupaten
Bandung perlu melakukan upaya perubahan dan
perbaikan guna meningkatkan kualitas Aparatur Sipil
Negara secara terencana dan terarah;
b. bahwa salah satu upaya perubahan dan perbaikan
kualitas Aparatur Sipil Negara oleh Pemerintah
Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilaksanakan melalui penerapan sistem
penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang objektif,
terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan dengan
memperhatikan sasaran kerja, capaian hasil kerja, dan
serta perilaku kerja Pegawai Negeri Sipil melalui
penggunaan teknologi informasi;, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian
Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bandung
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Daerah 12 Tahun 2016
Terdiri dari 41 pasal, 10 bab yaitu ketentuan umum, mekanisme dan prosedur penilaian kinerja, ketentuan penghitungan skor hasil penilaian kinerja, sasaran kerja pegawai, tugas tambahan dan kreativitas, perilaku kerja pegawai, keberatan terhadap hasil penilaian kinerja, pengawasan dan pengendalian, ketentuan peralihan, penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
mengatur mengenai penilaian kinerja bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
26 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 89 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 77 Peraturan Daerah Kabupaten
Bandung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang
Milik Daerah, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara
pelaksanaan Pemusnahan diatur dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemusnahan Barang Milik Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung.
Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 51 Tahun 2016
Terdiri dari 18 paal, 3 bab yaitu ketentuan umum, pemusnahan barang milik daerah, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 85 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik
ABSTRAK:
a. bahwa penyelenggaraan sistem elektronik pada
Pemerintah Daerah (e-Government) merupakan bagian
dari urusan komunikasi dan informatika termasuk
dalam urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh
Pemerintah Daerah dan merupakan salah satu upaya
dalam penyelenggaraan pemerintahan yang semakin
efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sejalan
dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam
rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan
pemerintahan;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan e-government
sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk
memberikan jaminan otentifikasi data, integritas data,
anti penyangkalan, keamanan dan kerahasiaan, perlu
adanya suatu teknologi pengamanan yang diwujudkan
dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Sertifikat Elektronik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
4 Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 6
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 15
Tahun 2016, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7
Tahun 2017, Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10
Tahun 2017, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun
2010, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 61 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun
2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 87 Tahun
2016
Terdiri dari 27 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, tata kelola penggunaan sertifikat elektronik, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2018.
mengatur mengenai penggunaan sertifikat elektronik
19 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
