Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Perumahan Dan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (7),
Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 31, Pasal 33 ayat
(3), dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan
Permukiman perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan
Permukiman;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020
Terdiri dari 53 pasal, 10 bab yaitu ketentuan umum, prasarana, sarana, dan utilitas umum, penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum, pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum, tata cara penerapan sanksi administratif, tata cara partisipasi masyarakat dalam penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di daerah, tata cara pembinaan dan pengawasan penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum di daerah, ketentuan peralihan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
mengatur mengenai peraturan pelaksanaan peraturan daerah nomor 5 tahun 2020 tentang penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman
56 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang
Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun
2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10
Tahun 2020, Peraturan Bupati Bandung Nomor 140 Tahun 2020
Terdiri dari 31 pasal, 10 bab yaitu ketentuan umum, jumlah desa, tata cara perhitungan pembagian dan desa ke setiap desa, penetapan rincian dana desa, mekanisme dan persyaratan penyaluran dana, prioritas penggunaan dana desa, penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa, pembinaan dan pengawasan, penghentian penyaluran dan pemotongan dana desa, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
mengatur mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap desa kabupaten bandung tahun anggaran 2021
44 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan
pajak reklame telah diatur dengan Peraturan
Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016 tentang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak
Reklame;
b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan
pajak reklame perlu pengaturan yang lebih rinci
mengenai komponen reklame dan cara mengukur
ketinggiannya, kelas jalan dan komponen
perhitungannya serta penggolongan kawasan,
sehingga ketentuan sebagaimana dimaksud pada
huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun
2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan
Pemungutan Pajak Reklame;
Undang–UndangNomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 38 Tahun 2016
mengatur mengenai perubahan atas peraturan bupati bandung nomor 38 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan pajak reklame
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Dan Ketetapan Terendah Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan
ABSTRAK:
a. bahwa bentuk isi formulir, klasifikasi penetapan
nilai jual objek pajak dan ketetapan terendah pajak
bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
telah diatur dengan Peraturan Bupati Bandung
Nomor 37 Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir,
Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan
Ketetapan Terendah Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bandung Nomor 8
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2012 tentang
Bentuk Isi Formulir, Klasifikasi Penetapan Nilai
Jual Objek Pajak dan Ketetapan Terendah Pajak
Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
b. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian
terhadap ketetapan terendah yang tercantum
dalam surat pemberitahuan pajak terutang pajak
bumi dan bangunan, sehingga ketentuan
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah
dan disesuaikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 37
Tahun 2012 tentang Bentuk Isi Formulir,
Klasifikasi Penetapan Nilai Jual Objek Pajak dan
Ketetapan Terendah Pajak Bumi Dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan;
Undang–UndangNomor 14 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 6 Tahun 1983, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1
Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2013, Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2012
Terdiri dari 2 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati Bandung Nomor 37 Tahun 2012
mengatur mengenai perubahan kedua atas peraturan bupati bandung nomor 37 tahun 2012 tentang bentuk isi formulir, klasifikasi penetapan nilai jual objek pajak dan ketetapan terendah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 182 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mengisi formasi yang lowong dan dalam
rangka mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang
profesional, berkualitas dan bertanggung jawab
diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten melalui
sistem pengadaan baik dan bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme;
b. bahwa untuk mewujudkan obyektivitas dalam
pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara, perlu
diatur mekanisme pengadaan Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
maksud huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengadaan Aparatur Sipil Negara;
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun
2018, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun
2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016,
Terdiri dari 32 pasal, 4 bab yaitu ketentuan umum, tahaoan pengadaan asn, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2020.
mengatur mengenai pengadaan aparatur sipil negara
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 140 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Absensi Pegawai Online Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa pemanfaatan Teknologi informasi Komunikasi
(TIK) dalam tata kelola pemerintahan (e-Govemment),
dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi
dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
b. bahwa pemanfaatan TIK di lingkungan Pemerintah
Daerah, salah satunya diwujudkan melalui absensi
pegawai online guna menjamin ketaatan Pegawai
Aparatur Sipil Negara untuk masuk kerja dan mematuhi
ketentuan jam kerja, sehingga penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Absensi Pegawai
Online di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019, Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 30 Tahun 2008
Terdiri dari 18 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, absensi pegawai online, pengelolaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
mengatur mengenai tata kelola absensi pegawai online di lingkungan pemerintah kabupaten bandung
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 129 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Pelaksanaan Kegiatan Desa Aman Covid-19 Di Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 121 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
