PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 260 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 4 Tahun 2011
Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan
  1. PERDA Kab. Asahan No. 5 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH
    PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK AIR TANAH
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 3 Tahun 2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 2 Tahun 2011
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 8 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Perizinan, Pelayanan Publik
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Administrasi dan Tata Usaha Negara Kependudukan dan Perkawinan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 4 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 3 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan