Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 260 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 7 Tahun 2016

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda 7 Tahun 2016 (Pembe...erangkat Daerah).pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 6 Tahun 2016

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBD

Download file:

Perda 6 Tahun 2016 (P.APBD 2016).pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 5 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyertaan Modal daerah Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Silaupiasa

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perda_Asahan_Nomor 5 Tahun 2016.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 3 Tahun 2016

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015

Abstrak

APBD

Download file:

Perda 3 Tahun 2016 (Perta...an APBD TA 2015).pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan Kepala Desa, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa

Download file:

Perda_Asahan_Nomor 2 Tahun 2016.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 14 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 14_2014_Perubahaan ...ribusi jasa umum.pdf

RETRIBUSI JASA UMUM - PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 12 TAHUN 2011

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2014/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

Bahwa tarif jasa pelayanan dan perawatan pada Rumah Sakit Umum H. Abdul Manan Simatupang Kisaran terutama pada Kelas III yang merupakan jenis golongan Retribusi Pelayanan Kesehatan yang termasuk dalam Perda Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada pada saat ini dan kurang mendukung pengembangan Rumah Sakit Umum sehingga perlu dilakukan penyesuaian. Untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Drt Nomor 7 Tahun 1956; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2006; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perdakab Asahan Nomor 7 Tahun 2008; Perdakab Asahan Nomor 19 Tahun 2008; Perdakab Asahan Nomor 12 Tahun 2011.
Beberapa ketentuan yang diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b dihapus, 2. Ketentuan Lampiran, mengenai retribusi pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Abdul Manan Simatupang Kisaran, 3. Ditambah 1 (satu) ketentuan Lampiran, yakni Lampiran II, 4. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14 A baru, 5. Ketentuan BAB IV dihapus, 6. Ketentuan Pasal 175 ayat (4) dihapus, 7. Ketentuan Pasal 191 huruf b dihapus, 8. Ketentuan Pasal 196 dihapus.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2014.
6 Hlm, Penjelasan: 2 hlm; dan lampiran: 13 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN KECAMATAN DALAM DAERAH KABUPATEN ASAHAN

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda No. 12 Tahun 2014 (...ataan Kecamatan).pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 9 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Abstrak

Hak Asasi Manusia Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

Perda No. 9 Tahun 2014 (B...syarakat Miskin).pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan No. 8 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

Perda No. 8 Tahun 2014 Te... Daerah Yang Sah.pdf

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 158 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 7 Drt Tahun 1956; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 16 Tahun 2009; PP Nomor 40 Tahun 1996; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Permendagri Nomor 5 Tahun 1997; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Perdakab Asahan Nomor 6 Tahun 2008; Perdakab Asahan Nomor 7 Tahun 2008; Perdakab Asahan Nomor 19 Tahun 2008; Perdakab Asahan Nomor 8 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; nama, objek, dan subjek pungutan; golongan pungutan; dasar pengenaan dan besar pungutan; saat terhutang/jatuh tempo pembayaran; wilayah pemungutan; tata cara pembayaran dan tata cara penyerahan; penagihan; ketentuan khusus; dan ketentuan penyidikan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2014.
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Perda ini, diatur dengan Peraturan Bupati
15 Hlm, Penjelasan: 3 Hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Perda No. 7 Tahun 2014 (P...Cadangan Pangan).pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2014.