Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 29 Tahun 2008

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN TEMPAT USAHA

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_ASAHAN_29_2008.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 29 Tahun 2019

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

APBD

Download :
Perbup-29-Tahun-2019.pdf

Abstrak

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, BD.2019/No.29

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, atas dasar persetujuan bersama rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pejabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 300 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dirinci dalam rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pejabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Untuk memenuhi ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2019.
Perbub ini mengatur tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dalam bentuk laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2019.
6

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 29 Tahun 2000

SUMBANGAN WAJIB PERUSAHAAN PERKEBUNAN NEGARA/DAERAH DAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN SWASTA DI DAERAH ASAHAN

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 29 TAHUN 2000.doc

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 30 Tahun 2008

RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_ASAHAN_30_2008.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 30 Tahun 2019

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Perbup-30-Tahun-2019.pdf

Abstrak

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2019/No.30

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019

ABSTRAK:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2019.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Bupati Asahan Nomor 44 Tahun 2018.
Perbub ini menjelaskan tentang ; Sistematika Perubahan RKPD Kabupaten Asahan Tahun 2019; dan Penyusunan dan pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2019

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
5

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 31 Tahun 2019

PEMBERIAN NAMA PADA TAMAN HUTAN KOTA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

Lingkungan Hidup

Download :
Perbup-31-Tahun-2019n.pdf

Abstrak

PEMBERIAN NAMA PADA TAMAN HUTAN KOTA MILIK PEMERINTAH

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2019/No.31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN NAMA PADA TAMAN HUTAN KOTA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN

ABSTRAK:

Untuk memberi identitas atau penyebutan bagi kekayaan milik daerah berupa fasilitas umum sebagai identitas atau ciri khas tertentu dalam penyebutannya dan memberikan kepastian serta kejelasan kepada masyarakat; Taman Hutan Kota milik Pemerintah Kabupaten Asahan yang berada di jalan Jenderal Sudirman Kisaran merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan salah satu ikon kota Kisaran yang belum memiliki nama; Untuk mengenang salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Asahan yang menginspirasi pembangunan Taman Hutan Kota Kisaran untuk diabadikan dengan sebutan “Taman Hutan Kota TGS (Taufan Gama Simatupang)” sebagai nama Taman Hutan Kota Kisaran.
Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 07 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 12 Tahun 2013.
Perbub ini menjelaskan tentang : Maksud dan tujuan diberikannya nama Taman Hutan Kota Milik Pemerintah Kabupaten Asahan; dan Nama taman hutan kota milik pemerintah kabupaten asahan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2019.
4

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 31 Tahun 2008

RETRIBUSI IZIN PENANGKARAN SARANG BURUNG WALET

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_ASAHAN_31_2008.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 32 Tahun 2008

RETRIBUSI PERIZINAN USAHA PARIWISATA

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_ASAHAN_32_2008.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 33 Tahun 2008

RETRIBUSI PERIZINAN DIBIDANG KESEHATAN

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_ASAHAN_33_2008.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Asahan Nomor 34 Tahun 2008

RETRIBUSI IZIN USAHA ANGKUTAN UMUM

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
KAB_ASAHAN_34_2008.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2008.